Catatan Lapangan Korban Lapindo...!

Jurus-jurus Maut Pengkibulan Lapindo

2008-10-29T13:29:00.000-07:00

Bahwa Lapindo dimiliki oleh Kelompok Usaha Bakrie, semua orang sudah mahfum adanya. Juga bahwa Bakrie memiliki sumberdaya politik dan ekonomi, serta tentu saja pengaruh, yang luar biasa besar di negeri ini, mungkin banyak orang juga sudah menduga. Tetapi, tahukah anda bahwa kebisaan Bakrie itu juga hendak diarahkan untuk ‘membeli’ media dan membentuk opini publik tentang masalah Lapindo?

Mungkin tidak banyak yang menyadari, meskipun korban sudah merasakan itu sudah berkali-kali dilakukan. Tapi mudah-mudahan tulisan ini membantu anda untuk siap dan awas akan propaganda apapun yang dilakukan Lapindo agar mereka lepas dari tanggungjawab dalam Bencana semburan Lumpur panas di Sidoarjo

***

Beberapa hari ini, saya menduga bahwa kantor humas Lapindo, dimanapun itu berada, selalu dalam sitauasi siaga satu. Ya, ada beberapa peristiwa yang akan menentukan bagaimana opini publik akan berpihak dalam hal Bencana Lumpur Lapindo (juga karena banyak dari mereka yang akan dipecat kalau kampaney media tingkat global ini gagal).

Hal ini karena adanya dua event ilmiah di bidang ilmu kebumian (geosciences) berskala internasional yang diselenggarakan di London, Inggris dan Cape Town, Afrika Selatan, dalam waktu yang beriringan. Kedua konferensi ini akan memberikan alasan pembenar, apakah Lapindo yang menyebabkan semburan Lumpur Panas di Sidoarjo pada tanggal 29 Mei 2006, ataukah gempa bumi Yogya, yang terjadi dua hari sebelumnya.

Maka, jauh-jauh hari mereka sudah menyiapkan beberapa jurus yang kiranya akan menyumpal suara korban, aktivis dan para pakar yang masih keukuh dengan harga diri intelektualnya untuk tidak terbeli oleh Lapindo, bahwa semburan Lumpur bukan kesalahan mereka, untuk selamanya.

Dimulai dengan munculnya posting komentar di beberapa blog (misalnya disini) yang mencoba menanamkan keraguan akan motif dari para ahli yang berpendapat bahwa semburan Lumpur dipicu oleh kesalahan Lapindo. Juga keyakinan si penulis komentar, yang tidak jelas identitasnya, bahwa dia sudah menyelesaikan studi selama 18 bulan, yang menyimpulkan bahwa Lapindo tidak bersalah dalam semburan Lumpur.

Beberapa hari kemudian, muncul sebuah website, yang berisi informasi tentang masalah Lumpur Lapindo (tentu saja dengan nama Lusi), yang memiliki banyak kesamaan dengan komentar yang disebut diatas. Anehnya, meskipun website ini digarap cukup bagus, tetapi pengunjung tentu saja akan tergiring bahwa semua pendapat yang dikutip adalah yang menguntungkan Lapindo. Lebih aneh lagi, tidak ada identitas lembaga yang jelas, mengherankan untuk sebuah website yang dikerjakan dengan cukup professional.

Lalu kemudian datanglah saat pelaksanaan konferensi di London (22/10). Bak strategi AS pasca 9/11, Lapindo melakukan pre-emptive strike dengan mengeluarkan sebuah kampanye media berskala global. Tidak tanggung-tanggung, sebuah perusahaan Public Relation (PR) berskala dunia yang disewa untuk mengabarkan konferensi ini, dengan penekanan pada Lapindo memiliki bukti baru bahwa mereka tidak bersalah. Aksi PR ini, kontan langsung disambut oleh berbagai media, dalam dan luar negeri, terutama oleh media resmi negeri ini.

Pada saat tengah konferensi, Lapindo lagi-lagi merilis kabar bahwa konferensi menyimpulkan bahwa mereka tidak bersalah, yang lagi-lagi hanya dimuat oleh media resmi negeri ini. Padahal, tidak ada kesimpulan semacam itu. Satu-satunya yang bisa disimpulkan dari konferensi di London adalah bahwa data yang tersedia masih belum untuk diambil kesimpulan, sehingga perlu pertemuan selanjutnya.

Kabar tersebut langsung dibantah oleh salah seorang ahli yang menjadi peserta, sekaligus pelopor utama pendapat Lapindo sebagai penyebab semburan, Dr. Richard Davies. Sejumlah LSM yang Peduli dengan masalah Lapindo, juga langsung mengecam upaya mengelabui publik ini.

Tidak berhenti disini, Lapindo terus berupaya mengelabui publik melalui konferensi lanjutan di Cape Town, seminggu kemudian (28/10). Lapindo kembali mengabarkan melalui rilis bahwa para ahli berpendapat bahwa mereka tidak bersalah. Lebih tegas daripada konferensi London, Lapindo menyebut bahwa para ahli menyimpulkan bahwa penyebab semburan adalah Gempa!

Tentu saja sebuah kesimpulan yang sangat menggelikan (atau menyedihkan). Sebab, tidak saja konferensi tersebut tidak menyimpulkan bahwa pemicu semburan adalah gempa, tetapi bahkan sebagian besar ahli yang datang menganggap bahwa pengeboran Lapindo-lah pemicunya. Hanya dua orang pegawai Lapindo yang dikirim untuk datang ke konferensi dan satu ahli, yang tetap bersikukuh bahwa mereka tidak bersalah.

Entahlah, apa mau dibilang terhadap Lapindo dan Kelompok Usaha Bakrie pada umumnya. Mungkin mereka sudah merasa sedemikian nyaman dengan kemampuan mereka memanipulasi kebenaran seperti yang selama ini mereka praktekkan. Perlindungan yang terus menerus dari pemerintah, dan keacuhan publik, bisa jadi membuat mereka merasa semakin diatas angin, sehingga bahkan konferensi ilmiah kelas dunia pun mereka coba untuk manipulasi.

Saya cuman bisa berharap bahwa media massa kita tidak begitu bodoh dan naifnya untuk termakan kampanye penyesatan publik yang terus dilakukan oleh Lapindo. Juga moga2 masih banyak warga bangsa ini yang berakal sehat dan bernurani bersih, sehingga tetap bisa mengenali upaya-upaya busuk yang terus dilakukan oleh Lapindo, dalam menghindarkan diri dari tanggungjawabnya terhadap para korban Lapindo, dan bangsa ini.

Ketidakjelasan Nasib Korban di Luar Peta

2008-09-03T02:20:00.000-07:00

Salah satu keunikan bencana semburan Lumpur Lapindo adalah, terus berlangsungnya semburan setelah lebih dari dua tahun. Volume semburan juga tetap stabil dengan perkiraan antara 100 – 150 ribu m3 perhari. Sementara, tidak ada satupun ahli yang bisa memprediksikan berapa lama semburan itu akan berlangsung.
Pada pertengahan 2007, BPLS dan Lapindo mengeluarkan data tabel perkiraan volume semburan dan luas area terdampak setelah 2 dan 3 tahun. Data tersebut memperkirakan bahwa luas area terdampak akan semakin meningkat seiring dengan terus keluarnya semburan (lihat tabel).

Tabel 1 Perkiraan volume dan luas area terdampak *)

Lama	Waktu	Area (ha)	Volume (m3)	Rate (m3/hari)
1 bulan	Juni 2006	111	1,117,282	50,785
2 bulan	Juli 2006	179	2,457,422	44,671
1 tahun	Mei 2007	628	37,324,748	111,042
1,5 tahun	Desember 2007	832	57,756,556
2 tahun	Juni 2008	960	78,077,323
2,5 tahun	Desember 2008	1252	98,398,098
3 tahun	Juni 2009	1393	118,607,813

*) Keterangan :
Perhitungan bulan pertama, kedua dan 1 tahun didasarkan pada survey lapangan. Sedangkan perhitungan berikutnya didasarkan pada simulasi dengan menggunakan model komputer dengan asumsi tingkat semburan pada level perkiraan ini dibuat, yaitu Juni 2007

Prediksi pakar dan perkiraan dari pemerintah sendiri justru disikapi dengan keluarnya kebijakan yang cukup aneh. Pada bulan April 2007, keluar Peraturan Presiden no 14/2007, yang mengatur tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), sekaligus menetapkan apa yang disebut peta area terdampak.
Peta ini seolah mengasumsikan bahwa semburan Lumpur sudah berhenti pada waktu Perpres dikeluarkan. Juga kawasan yang terdampak, sekaligus pengakuan warga yang tinggal di wilayah itu sebagai korban (sehingga bisa mendapat bantuan), tidak akan bertambah luas.
Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

Area terdampak yang kian meluas
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim pakar dari beberapa negara, pada bulan Juni 2008, mengeluarkan kesimpulan yang sangat mengkhawatirkan. Tim yang dipimpin oleh Prof Richard Davies dari Durham University Inggris ini menemukan bahwa kawasan di seputar semburan, terus mengalami amblesan (subsidence). Dan dampak dari bencana ini ternyata terus meluas.
Di lapangan, sampai saat ini ditemukan 99 titik semburan gas diluar kawasan yang sudah terendam. Bersamaan dengan keluarnya titik semburan gas baru dan amblesan disekitar lokasi, membawa berbagai dampak penurunan kualitas hidup bagi masyarakat yang masih tinggal di daerah tersebut.
Awal tahun 2008, Gubernur Jawa Timur membentuk sebuah tim pakar dari berbagai disiplin ilmu. Tim yang dibentuk berdasarkan SK Nomor 188/158/KPTS/013/2008 bertujuan untuk melakukan kajian kelayakan permukiman akibat semburan Lumpur di Sidoarjo terhadap 9 desa di Kecamatan Porong dan Tanggulangin.
Aspek-aspek yang dikaji antara lain adalah : emisi semburan dan bubble gas, pencemaran udara, air sumur, penurunan tanah, kerusakan rumah dan bangunan, keluhan kesehatan akibat pencemaran gas dan air serta ancaman banjir.
Hasilnya, sangat mencengangkan. Temuan sementara yang dipublikasikan pada akhir Mei 2008, tiga desa, yaitu Siring Barat, Jatirejo Barat dan Mindi dinilai kerusakannya sudah sangat parah. Bahkan dengan tegas tim menyebutkan bahwa penghuni desa-desa ini harus segera direlokasi.

Tabel 2 Hasil kajian untuk Desa Siring Barat

No.	KONDISI	HASIL SURVEY	KETERANGAN
1	Emisi semburan dan bubble	Hydrocarbon 115000-441200 ppm, Ambang batas 500 ppm	Sudah jauh melebihi ambang batas
2	Pencemaran udara	Hidrocarbon 2128-55000 ppm, Ambang batas 0,24 ppm	Sudah jauh melebihi ambang batas
3	Air sumur	Zat Pdt,Fe, Mn, Cl, Cd, KMnO4>BM	Tidak layak untuk MCK
4	Penurunan tanah	60 – 100 m	Mengakibatkan kerusakan bangunan
5	Kerusakan yan dapat mengancam keamanan bagi para penghuninya	56 rumah dari 255 rumah yang ada, telah ditinggalkan oleh penghuninya	Yang dilihat adalah: kerusakan atap, dinding dan lantai
6	Keluhan terhadap pencemaran gas, pencemaran air, gangguan kesehatan dan ancaman banjir	Sesak nafas, mual, batuk, pusing, gatal-gatal.	Tidak layak huni Perlu segera dievakuasi

Bahaya yang Terus Mengancam
Ambil contoh kandungan hydrocarbon. Ambang batas emisi semburan yang bisa diterima adalah 500 ppm. Sedangkan yang ditemukan mencapai 115000 - 441200 ppm, atau 230 - 880 kali lipat. Sedangkan pencemaran udara, angkanya lebih fantastis. Dari kadar yang bisa diterima yaitu 0,24 ppm, di Desa ini ditemukan adanya konsentrasi hydrocarbon sebesar 2128 – 55000 ppm atau 8ribu - 220ribu kali lipat.
Kajian yang dilakukan oleh dua lembaga lainnya menghasilkan temuan yang hampir serupa. Walhi Jatim yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga menemukan bahwa kandungan Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) mencapai 2000 kali lipat dari ambang normal.
Lembaga lainnya adalah United States Geological Survey (USGS), yang melakukan kajian atas permintaan departemen luar negeri Indonesia. Publikasi yang terbit bulan lalu, menemukan adanya kandungan PAH, dan mengusulkan serangkaian tindakan pemantauan dan pencegahan yang perlu dilakukan pemerintah agar tidak membahayakan warga dan lingkungan.
Padahal, PAH ini sangat berbahaya. PAH merupakan senyawa kimia yang terbentuk akibat proses pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar fosil. Kandungan ini jamak ditemukan di sekitar area eksplorasi minyak dan gas. United Nations Environment Programme (UNEP) menyebutkan bahwa PAH adalah senyawa organik yang berbahaya dan karsinogenik.
Sementara National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) menetapkan bahwa kandungan PAH yang tinggi bisa berakibat kebakaran, dan kepada manusia bisa menyebabkan Asphyxia, atau tercekik karena tiba-tiba tubuh kehilangan oksigen akibat reaksi CH4 dan O2. Dampak paling ringan tentu saja keluhan yang sangat umum, seperti sesak nafas, mual, pusing dan batuk-batuk. Dampak paling berat tentu saja kematian.
Dan peringatan ini ternyata bukan isapan jempol. Keluhan ringan tadi umum dialami oleh orang yang baru pertama kali datang ke sekitar lokasi lumpur. Sedangkan temuan tim kami di lapangan sudah pula didapati kejadian fatal (lihat di bagian lelakon), yang dialami warga desa diluar peta ini.
Selain bahaya akibat Hydrocarbons ini, tentu saja bahaya-bahaya lain juga terus menghantui warga desa-desa diluar Peta.

Penanganan yang Tidak Kunjung Jelas
Lantas apa reaksi pemerintah terhadap kondisi yang sudah sedemikian parah? Sampai sekarang, hampir tidak ada. Perpres 14/2007 menyebabkan adanya kevakuman administrasi negara di wilayah diluar peta ini.
Ketika warga melapor kepada pemerintah daerah, dijawab bahwa dampak lumpur sudah ditangani pemerintah pusat. Ketika ditanyakan pemerintah pusat, akan dijawab bahwa sudah dibentuk BPLS untuk menanganinya. Namun ketika ditanyakan kepada BPLS, akan dijawab bahwa mereka hanya bertanggungjawab menangani wilayah di dalam peta area terdampak. Akibatnya, seolah tidak ada lembaga yang bertanggungjawab terhadap nasib warga yang tinggal di sekitar lokasi semburan ini.
Sementara hasil kajian dari tim gubernur juga mengalami ketidakjelasan nasib. Menurut ketua Tim, laporan sudah diberikan kepada BPLS pada tanggal 5 Mei 2008, tapi tidak segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang kongkret. Kebijakan baru yang muncul malah berbeda sama sekali dengan hasil rekomendasi mereka.
Munculnya Perpres 48/2008 sebagai revisi Perpres 14/2007 malah memasukkan 3 desa di sebelah selatan tanggul, yaitu Besuki, Pejarakan dan Kedung Cangkring. Ternyata tujuannya bukan untuk menyelamatkan warga, tetapi karena BPLS memerlukan wilayah ini untuk pembangunan kolam penampungan baru dan memudahkan pembuangan lumpur ke Kali Porong.
Sementara tiga desa yang jelas dalam laporan dikategorikan sangat parah malah tidak mendapatkan perlakuan apa-apa, dan terpaksa terus hidup dalam situasi yang serba tidak pasti. Demikian juga nasib desa-desa lainnya di luar peta terdampak, yang puluhan ribu warganya terpasa terus hidup dalam kondisi yang sangat berbahaya, entah kapan.
Lupakan mid/long term plan, emergency evacuation plan, early warning systems, atau disaster management. Semuanya terlalu muluk bagi warga diluar peta, ketika kalau harus melaporkan kondisi mereka saja, setelah dua tahun bencana ini berlangsung, mereka tidak tahu harus kemana

Nasib Warga di Sekitar Tanggul, Hidup Merana di Tengah Ladang Gas

2008-09-03T02:16:00.000-07:00

Siang itu, cuaca sangat terik. Mobil yang kami tumpangi melaju pelan membelah Desa Siring, Kecamatan Porong, yang cukup asri itu. Sekilas, tidak ada yang aneh dengan desa di tepi jalan raya Porong itu. Beberapa ibu berkumpul di beranda salah seorang warga. Tampak pula sejumlah anak-anak yang bersepeda beriringan sambil bercengkerama.
Keanehan baru terasa ketika rombongan kami membuka pintu mobil. Bau menyengat seperti bau belerang dan (ma’af), bau kentut langsung menyergap penciuman kami. Setelah beberapa kali keliling ke desa-desa sekeliling tanggul, rasanya saya sudah mulai terbiasa dengan bau sangat tidak sedap itu.
Tapi dua orang anggota rombongan kami siang itu, para peneliti dari Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) jelas jauh dari terbiasa. Seperti halnya banyak orang yang baru pertama masuk ke desa ini, mereka kontan menutup hidung dengan sapu tangan. Dan setelah beberapa menit, mereka mengaku merasa pusing dan mual-mual.

Entah kenapa, kondisi ini tampaknya tidak terlalu mengganggu warga Siring Barat. Beberapa ibu yang kami lihat dari dalam mobil tadi, tetap asyik bercengkerama. Demikian pula anak-anak yang kini turun dari sepedanya, dan mengerumuni tungku yang ada di pinggir jalan desa itu.
“Awalnya dulu yah rasanya mau muntah-muntah mas. Kalau, sekarang mungkin karena sudah terbiasa yah, jadi biasa saja. Mungkin sudah kebal,” Ibu Hartini, salah seorang dari ibu-ibu tadi menjelaskan ketika kami datang menghampiri mereka.
Pertanyaanya, apakah dengan sudah terbiasa menghirup gas ini berarti bahwa korban akan aman dari bahaya jangka panjang yang mungkin timbul?

Semburan Gas Liar Dimana-mana
Dua tahun sejak Lumpur menyembur, tidak kurang dari 99 titik sumber baru gas terjadi diluar area tanggul. Angka ini merupakan angka resmi, dan sangat mungkin jumlahnya lebih besar. Sebab, secara fisik, sumber gas hanya mudah terdeteksi kalau dia keluar bersama dengan semburan air, atau keluar di bawah permukaan yang mengandung cairan. Kalau dipermukaan kering, sangat mungkin sumber gas itu tidak terdeteksi oleh orang biasa.
Sebagian besar semburan gas terletak di Desa Siring ‘barat’ (separuh Desa Siring yang terletak di Timur jalan sudah lebih dahulu tenggelam oleh lumpur). Gas dan semburan air yang kadang bercampur Lumpur itu keluar dimana saja. Di pekarangan rumah, di sungai, di pinggir jalan, sampai di dapur warga dan didalam pabrik.
Di salah satu rumah, gas bahkan keluar dari rekahan lantai (akibat tanah yang ambles). Suwargo, warga RT 01/RW01 Siring mendapati bahwa retakan memanjang dari teras sampai kedalam rumahnya, ternyata mengeluarkan gas yang mudah terbakar. Dengan santainya dia menyulut korek di atas rekahan di teras rumahnya untuk menunjukkan kepada kami bahwa rumahnya sebenarnya sudah sangat tidak layak huni.
Di salah satu sudut lain Desa Siring, beberapa anak kecil yang tadi kami lihat mengerumuni tungku, ternyata tertarik melihat kegiatan salah seorang warga yang memanfaatkan semburan gas liar tersebut untuki memasak. Dengan menggunakan pipa, warga menyalurkan gas dari dalam tanah ke dalam sebuah tungku yang lantas dipakai untuk memasak air.
Pada beberapa kesempatan, semburan gas liar di desa Siring tidak ‘sejinak’ itu. Beberapa kali terjadi kebakaran yang cukup hebat dari sumber gas itu, tanpa disengaja. Bahkan beberapa ibu rumah tangga pernah mengalami kecelakaan karena ketika menyulut api didapur, tiba-tiba saja terjadi kebakaran karena adanya gas di dalam rumah dan dapur mereka.
Dan kejadian ini tidak hanya terjadi di desa Siring. Semburan gas liar tersebut juga terjadi di desa-desa lain disekeliling tanggul. Tercatat di desa Besuki, Mindi, Pejarakan, dan Jatirejo juga terdapat semburan gas.
Semburan gas bahkan terjadi di desa Pamotan, tepatnya di dusun Beringin, yang jaraknya dari pusat semburan sekitar 2 kilometer. Gas tiba-tiba muncul di rumah Amani di RT 12 Dusun Beringin. Beberapa bulan lalu, api tiba-tiba menyala hebat ketika dia akan menyalakan kompor di dapur rumahnya.

Bahaya Lainnya
Tidak hanya semburan gas yang menjadikan kondisi Desa Siring jauh dari layak untuk ditinggali. Di desa itu juga ditemukan banyak kasus tanah yang mulai ambles (land subsidence).
Dampak dari amblesan tanah ini adalah bangunan rumah warga banyak yang mengalami retak-retak, dari yang hanya sebesar helai rambut sampai bangunan tembok hampir patah. Lantai lepas, kerangka pintu dan jendela menjadi miring dan tidak simetris sehingga tidak bisa ditutup rapat, dan sebagainya, banyak ditemukan dirumah warga, yang sebagian besar masih berpenghuni.
Dua buah bangunan Sekolah Dasar di desa Jatirejo barat dan Ketapang barat juga mengalami kondisi serupa. Padahal kedua sekolahan ini masih dipakai kegiatan belajar mengajar murid-murid SD dikedua desa ini.
Selain amblesan tanah, sumur warga juga tidak lagi bisa diminum. Warna air sudah sangat keruh dan berbau tajam. Pada beberapa sumur warga juga didapati gelembung-gelembung gas. Ketika dicoba dijilat, air itu kadang berasa sangat asam, di beberapa tempat lain asin. Bahkan untuk sekedar mandi saja air itu rasanya sudah tidak layak.
Kondisi air sumur warga yang sudah demikian tercemar ini bisa ditemui di hampir semua desa di sekililing desa terdampak. Warga tidak bisa lagi menggunakan air bersih yang dulunya bisa mereka nikmati dengan gratis. Di tengah kesulitan ekonomi yang diderita warga saat ini, pengeluaran warga harus ditambah dengan kebutuhan untuk membeli air bersih untuk kebutuhan minum dan MCK.
Penurunan kondisi lingkungan yang sedemikian drastis dan hampir menyeluruh ini membuat kenyamanan hidup di desa-desa diluar peta sungguh jauh dari nyaman. Warga selalu dibayang-bayangi ketakutan, baik karena kemungkinan kecelakaan yang bisa terjadi, juga dampak kesehatan jangka panjang yang bisa menyerang mereka setelah lebih dari 2 tahun tinggal di sekitar lokasi semburan Lumpur Lapindo.
Dan kekhawatiran ini bukannya tidak beralasan. Beberapa kasus sudah membuktikan bahwa memang kondisi didesa-desa ini menyebabkan berbagai gangguan kesehatan yang dialami warga, dari mulai yang ringan sampai fatal.

Temuan-temuan Menakutkan
Keluhan masalah kesehatan memang menjadi gejala yang sangat umum ditemui oleh warga korban lapindo yang masih bertahan di sekitar lokasi semburan. Dari mulai keluhan ringan, semisal keluhan masalah pernafasan, gatal-gatal, kepala pusing, dan sebagainya sampai kepada bahaya fatal.
Ditemukan tidak kurang lima kasus dimana warga Desa Siring dan Jatirejo diduga kuat meninggal akibat menghirup gas. Di desa Siring, sepasang suami isteri meninggal akibat sesak nafas sekitar empat bulan lalu. Yakup dan istrinya mengalami sesak nafas karena tekanan gas yang sangat tinggi di lingkungan rumahnya. Hasil pemeriksaan dokter menegaskan hal itu.
Korban lainnya di desa ini bernama Unin Qoriatul. Hasil pemeriksaan dokter tanggal 28 April 2008 menyatakan, di dalam saluran pernafasan Unin Qoriatul terdapat cairan yang tampak dalam bentuk bayangan gas. Kondisi ini membuat kesehatan Unin Qoriatul drop.
Selain di Siring, warga Jatirejo barat juga mengalami nasib yang sama. Sebelumnya, warga Jatirejo barat yang bernama Sutrisno juga meninggal dunia pada 14 Maret 2008 karena penyebab yang sama. Sedangkan seorang ibu bernama Luluk meninggal pada 26 Maret 2008 meninggal dunia. Akibat kematiannya sama, yakni mengalami sesak nafas akibat tekanan gas yang begitu tinggi di lingkungan rumahnya.
Sementara ada juga kasus Ibu Jumik, 50 tahun, salah satu korban Lapindo yang mengungsi di Pasar Baru Porong, yang mengalami kelainan kesehatan sejak Bencana Lumpur lapindo terjadi.
Walau telah ada korban korban berjatuhan, pemerintah dan PT Lapindo Brantas tak kunjung bertanggung jawab secara maksimal. Hampir tiap hari petugas dari PT Vergaco melakukan inspeksi untuk mendeteksi kondisi lingkungan di desa-desa di atas. Namun, hasil inspeksi itu tak pernah disosialisasikan ke warga. Pemerintah yang seharusnya bertanggungjawab untuk memberikan peringatan dini atas bahaya lingkungan ini, nyatanya hal itu tidak dilakukan.
Akankah negara membiarkan rakyatnya terenggut kematian terus menerus? Padahal negara sangat memiliki kapasitas untuk membuat proteksi atas keselamatan rakyatnya. Dunia harus tahu, bahwa ada pengabaian yang dilakukan pemerintah atas warga korban lumpur Lapindo yang berada di luar peta area terdampak.

Tentang Bang Ro'is dan Cak Nun

2008-07-27T22:02:00.000-07:00

“Jancuk...!”

Meskipun sudah sering, belakangan bahkan terlalu sering, mendengar umpatan khas arek itu, tak pelak saya benar-benar terperangah. Beberapa malam yang lalu, Bang Ro’is, demikian dia biasa kami panggil, tiba-tiba mengumpat di depan saya, dengan nada yang benar-benar menakutkan. Bukan menyerapahi saya tentunya, tapi melepas kesal atas apa yang tampaknya baru saja dia alami.

“Onok opo Bang? La opo, sampeyan kok kemropok koyok ngono? Sik tas teko moro-moro kok misuh-misuh (Ada apaan, Bang? Kenapa nih, sampeyan kok meledak-meladak kayak begini? Baru datang kok langsung marah-marah)),” saya coba se-casual mungkin mengorek keterangan dari dia. Bang Ro’is, sambil mengatur nafas yang masih kelihatan tersengal-sengal, mulai bercerita. “Wanine mek interogasi rakyat. Lha Bakrie iku po'o coba interogasien. Hmm, apane? (Beraninya cuma menginterogasi rakyat. Kenapa tidak Bakrie, coba dia diinterogasi),” semprotnya masih dengan nada tinggi.

”Sik talah, genah-genah, aku lak yo bingung seh ngrungokno crito sampeyan (Sebenter dulu, santai. Aku kan juga bingung mendengarkan cerita sampeyan),” saya coba lagi dengan nada seadem mungkin. “Sik, ngrokok iki sik (Sebentar, merokok dulu nih).” Saya sodorkan dan nyalakan rokok kretek yang kami sama-sama gemari. Setelah dua kali kebulan, saya coba ajak bicara lagi. “Sing diinterogasi iku sopo? Terus sopo sing nginterogasi? (Yang diinterogasi siapa? Terus yang menginterogasi juga siapa?)”

Tampaknya Bang Ro’is sudah lumayan tenang. Sambil menikmati rokok kretek, dia pun mulai cerita. Ternyata dia baru saja diapeli dua orang intel, pas lagi nongkrong di Posko Desa Siring. Ihwal mulanya adalah spanduk yang dia pasang di pinggir Jalan Raya Porong, yang isinya Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) adalah kelompok pengecut dan pengkhianat warga. Sementara, di bagian bawah spanduk, tidak seperti lazimnya spanduk yang mencamtumkan nama lembaga atau kelompok, tercantum dengan jelas satu-satunya tanda tangan: Bang Ro’is, Desa Siring.

Karena spanduk itulah, kedua intel itu mendatangi Bang Ro’is, dan menanyai dia macam-macam. Mulai dari kenapa dia memasang spanduk itu, kenapa ada posko warga, kenapa enggak mau ikut resettlement seperti yang ditawarkan Lapindo, sampai kenapa ada poster almarhum Cak Munir dan majalah-majalah dari Kontras di posko warga.

“Lha, pancen Munir mbelani wong cilik kok. Salah tah masang gambare. (Lha memang Munir membela wong cilik kok. Apa salah memasang gambarnya?)” terang Bang Ro’is kepada kedua intel itu. “Minggu wingi aku teko Jakarta ketemu ambek wakeh LSM sing mbelani korban, terus mulihe mampir nang kantore Kontras. Opo'o lek aku digawani majalah? (Minggu kemarin saya datang ke Jakarta, bertemu banyak teman LSM yang membela korban. Lalu pulang mampir kantor Kontras. Memang salah kalau saya dibawain majalah?)”

Masih dengan nada yang tidak ada ketakutan sedikit pun, Bang Ro’is bahkan menantang intel-intel itu untuk menangkap dia kalau memang dia dianggap bersalah. “Ayo, gowoen ae aku. Malah seneng aku, tak buka' blak kabeh engko nang Polda. Ojo tanggung-tanggung lek arep nyekel aku. Gak bakalan aku mblayu, hmmm, iki lho Bang Ro’is, mbelani wong cilik (Ayo, ambil saja saya. Justru saya senang, saya buka habis-habisan nanti di Polda. Tidak usah tanggung-tanggung kalau mau menangkap saya. Saya tidak bakal lari. Ini lho Bang Ro’is, membela wong cilik.),” terangnya sambil tergelak, karena menurut dia, setelah itu kedua intel itupun ngeloyor pergi.

”Lha iyo,” selidik saya, “sampeyan kok wani-wanine ngomong GKLL iku pengecut dan pengkhianat, dasare iku opo? Sampeyan nduwe buktine tah? (Lha iya, sampeyan kok berani-beraninya bilang GKLL pengecut dan pengkhianat, apa dasarnya?)” Ternyata saya melontarkan pertanyaan yang keliru (atau malah justru tepat?).

“Koen iku yo opo seh,” karena nada suaranya tiba-tiba meninggi lagi, “kabeh wong sak Porong iki ngerti lek poro pentholane GKLL iku bajingan kabeh. Podho ae ambek Minarak ambek Andi Darussalam iku. Lha, termasuk Nun barang iku yo pengkhianat warga pisan (Kau ini gimana sih. Semua orang di Porong tahu kalau pimpinan GKLL itu bajingan semua. Sama saja dengan Minarak, sama saja dengan Andi Darussalam. Lha, termasuk Nun itu, dia juga pengkhianat warga).” Cukup terperangah juga aku mendengar kata-katanya yang terakhir.

“Sopo Bang?" tanya saya, agak tidak yakin dengan kata “Nun” yang saya dengar. Dalam hati, kalau orang yang dekat dengan GKLL, Nun yang dimaksud berarti kan Emha Ainun Nadjib. Lha bukannya Cak Nun katanya membela warga korban lumpur? Ini mesti ada yang enggak beres, saya pikir. “Nun sopo seh?” Saya coba memastikan kecurigaan saya.

“Lha sopo maneh. Yo Ainun Nadjib iku. Jarene ae mbelani rakyat. Sampek wong-wong akeh disumpah-sumpah koyok maling. Saiki dekne dewe sing dadi garong. Coba lek wani mreneo, sak iki ngadepi wong korban lumpur. Lek wani kene disumpah wong akeh lek de’e gak mlokotho awak-awak ndewe iki (Lha siapa lagi. Ya Ainun Nadjib itu. Katanya saja membela rakyat. Sehingga semua orang disumpah seperti maling. Sekarang, dia sendiri yang jadi garong. Coba kalau berani, ke sini, sekarang hadapi warga korban lumpur. Kalau berani, ke sini, disumpah orang banyak jika dia tidak membohongi kita-kita ini),” sembur Bang Ro’is, dengan nada semakin menakutkan.

Ya ampun, gumam saya, kok Cak Nun yang dulu kata koran dipuja-puja sebagai 'pahlawan' korban lumpur itu, kok berubah menjadi garong dan disamakan kebejatannya dengan Lapindo dan Andi Darussalam. Saya coba membantah, masih tidak percaya dengan kata-kata Bang Ro’is.“Sik ta lah, sampeyan ojo sembarang nuduh uwong lho ya. Opo maneh wong alim, kuwalat temenan lho (Sebentar dulu, sampeyan jangan sembarangan menuduh orang lho, ya. Apalagi, ini orang alim. Kuwalat lho nanti.).”

”Kuwalat telek kocing. Yo Nun iku sing engko kuwalat. Kedosan ambek wong-wong Darjo. Heng, iki lho deloken dewe surat-surat iki. Opo ngene iki jenenge lek gak dhobol (Kuwalat tahi kucing. Ya Nun itu yang nanti kuwalat. Karena berdosa kepada orang Sidoarjo. Nih, lihat sendiri surat-surat ini. Apalagi namanya begini ini kalau tidak brengsek),” Bang Ro’is, bersungut-sungut, sambil membanting segepok berkas di dalam map plastik yang dari tadi dia tenteng.

Di dalam berkas-berkas itu, ada kronologis, bagaimana dari awal warga sudah diyakinkan oleh Cak Nun bahwa Lapindo akan membeli tanah dan bangunan mereka, meskipun mereka hanya memegang bukti kepemilikan Letter C, Pethok D atau SK Gogol. Bahkan untuk meyakinkan para pihak, warga sampai harus disumpah bahwa luas bangunan mereka adalah sebenar-benarnya yang ada di berkas pengajuan.

Yang saya baru tahu, untuk mengurus proses pencairan uang muka 20 persen itu, ternyata warga dikutip biaya2 yang besarnya bervariasi mulai dari 1 persen dari nilai aset dan bangunan mereka. Dan yang membuat saya benar-benar terperangah adalah adanya berkas laporan keuangan dari masing-masing koordinator desa bahwa mereka 'menyetor' 30 juta kepada Cak Nun dan hal itu disampaikan dan ada bukti pengeluarannya ditunjukkan secara terbuka kepada warga.

Halah, ini beneran apa ngarang sih. Aku baru mau mengkonfirmasikan hal itu kepada dia, namun langsung di potong, "sik, woco'en kabeh, cekne koen percoyo. Cekne gak dibujuki koran ambek TV ae." (Tunggu dulu, baca dulu semuanya, biar kamu percaya. Biar tidak selalu dibohongi koran dan TV). Aku pun langsung melanjutkan memelototi satu persatu berkas-berkas itu. Ada surat kuasa kepada Cak Nun, ada data rekapan per desa dari warga yang memberi mandat kepada Cak Nun, ada berkas surat yang pakai cap jempol.

Aku pun langsung teringat pembicaraan telepon dengan Cak Nun beberapa bulan silam ketika aku menanyakan, kok Cak Nun mengaku dimandati 94% korban lumpur, atau berjumlah 45 ribuan warga. "Lha sampeyan carane ngerti teko endi?" (Anda tahunya dari mana), tanyaku waktu itu. "Lho, yo enek surate Win, lek nggak moso aku yo wani ngaku2 ngono?", (Ya ada suratnya Win, sebab kalau tidak begitu, masa saya berani mengaku-ngaku), jelas Cak Nun. "Petangpuluh ewu surat?"(empat puluh ribu surat?), kejarku belum yakin.

"Yo dudu jumlah jiwa rek, tapi berdasar KK (bukan jiwa, tapi KK)," tambah Cak Nun. Masih belum percaya, aku teruskan, "Telulas ewu surat kuasa Cak (Sebanyak 13ribu surat, Cak)?" menyebut kira-kira jumlah KK yang menjadi korban. "Yo gak telulas ewu surat tak cekel kabeh, tapi enek rekapane teko arek-arek (para koordinator GKLL, maksudnya) iku”. (Ya ndak semua tiga belas ribu surat diserahkan aku., tapi ada rekapannya di anak2 GKLL)

Saat itu aku sudah bilang ke Cak Nun, "Lho sampeyan kok wani-wanine ilo percoyo ambek sing ngunu iku."(Kok berani percaya dengan yang seperti itu?) Aku mencoba menjelaskan kemungkinan adanya kemungkinan manipulasi dari para pimpinan itu terhadap keinginan sebagian besar warga. "Lek sak ngertiku cak, karena aku yo wong ndeso, wong-wong ndeso iku karepe gak koyo sing disampekno arek2 iku," (setahuku, karena aku juga dari desa, orang-orang desa itu tuntutannya tidak seperti yang disampaikan anak2 GKLL itu).

"Lan maneh, kit kapan sing jenenge wong ndeso iku kabeh ngerti surat-suratan. Lha wong moco nulis ae akeh sing nol pothol."(Lagipula, mulai kapan orang-orang desa semua bisa membuat surat. Baca tulis aja tidak bisa), kunyatakan keyakinanku. Pada saat itu, Cak Nun mengajak aku dipertemukan langsung dengan tokoh2 GKLL untuk mengklarifikasi kecurigaan2ku tadi. Tapi entah kenapa, pertemuan itu tidak pernah terjadi, dan Cak Nun sekarang diserapahi (paling tidak menurut Bang Ro’is) oleh ribuan orang Sidoarjo.

Aku jengah juga mbayangin hal itu. Sebab meskipun tidak dekat, tapi aku bisa dibilang pernah kenal dengan Cak Nun dan juga anaknya. Kalau Bakrie disumpah serapah, dido’ain yang jelek, anak keturunannya tidak akan bahagia, aku sudah terlalu sering dengar. Dan demi melihat perilaku mereka, gimana aku tidak memihak korban.

Tapi mbayangin Cak Nun, atau Mbak Novia, atau Noe atau calon istri atau anaknya kelak, ikut-ikutan disumpahin ribuan korban lumpur, aku ngeri sendiri. Padahal katanya do’a orang yang teraniaya akan mujarab. Gimana kalau sampai misalnya, mengutip balesan sms Cak Nun kepada orang2 yang dulu menuduh dia macem2, akibat do’a orang yang teraniaya itu, anak turune Cak Nun beneran cangkem-e pethot, sikile pethor. Masya Allah

Kembali ke berkas-berkas yang aku pelototi semalam, keraguan dan kecurigaan lamaku tentang kabar mandat memandati Cak Nun itu sedikit banyak terjawab. Meskipun itu juga menimbulkan beban pikiran yang baru. Ada uang 30 juta dari masing-masing desa untuk Cak Nun. Ada bukti pengeluaran, dan warga meyakini selama berbulan-bulan ini (kan gak ada klarifikasi apapun dari dia) bahwa Cak Nun sudah menerima uang dari mereka.

Sebagai bentuk tanda terima kasih memang, tapi juga sebagai persekot. Untuk apa? Ya agar Cak Nun membantu memuluskan pelunasan sisa pembayaran yang 80 persen, yang mestinya mulai jatuh tempo bulan April-Mei 2008 yang lalu.

Tetapi kemudian kan Lapindo mulai bermanuver. Mulai menyiapkan lahan untuk membangun perumahan yang nantinya akan dijual secara paksa kepada warga. Dibingkai sehalus mungkin sampai bahkan semua pejabat kompak meyakinkan, warga akan dibayar tunai. Perumahan yang dijual Lapindo hanya untuk yang bersedia, dan tidak akan ada paksaan.

Mendekati saat-saat pelunasan, tidak kunjung jelas juga bagaimana mekanisme pelunasan akan dilakukan. Yang muncul malah Lapindo kian gencar mempublikasikan di media massa, bahwa mereka tengah menyiapkan perumahan bagi korban lumpur Lapindo. Betapa ber-budi-nya. Tidak terbukti bersalah, tetapi menyediakan rumah kepada korban, lebih bagus lagi kualitasnya. Coba kurang apa.

Tapi warga sudah kenyang dengan muslihat licik dan akal bulus Lapindo. Warga merapatkan barisan, berkonsolidasi antar korban yang berkepentingan sama, dan kemudian membentuk Gabungan Korban Lumpur Lapindo. Wah, agak tenang nih, pikir sebagian besar warga, ada organisasi yang mewakili. Dan satu lagi yang membuat warga semakin tenang, kan masih ada Cak Nun. Pahlawan pembela korban, yang bisa membuat Presiden menangis 3 kali dan dilanjutkan dengan berkantor di Juanda selama 3 hari .

Dibikinlah lagi mandat baru kepada Cak Nun, untuk membantu penyelesaian pembayaran 80 persen. Disertai dengan sebuah ikrar dan perikatan sumpah, tidak akan ridha dunia akhirat kalau Lapindo tidak membayar. Cak Nun ternyata menerima amanah maha berat itu (atau paling tidak bagi warga, Cak Nun tidak menolak). Maka pungutan pun dikutip lagi (entah untuk apa karena di tahapan ini mestinya sudah tidak perlu lagi pengurusan berkas2).

Istighotsah, kebulatan tekad, sampai dipaksa beli kaos yang kemahalan dilakukan oleh warga demi menuntut pembayaran sisa 80 persen. Sementara Lapindo sudah semakin jelas dan mengerucut tidak akan membayar sisa 80 persen bagi aset yang tidak bersertifikat (lalu kenapa dulu mereka mau membayar yang 20 persen kalau memang non sertifikat tidak sah). “Gak mungkin nek Nun gak paham sing ngono-ngono iku, wong de’e sing mimpin” (tidak mungkin Nun tidak mengetahui hal-hal itu, sebab dia yang memimpin), sungut Bang Ro’is

Masih saja ada kelit yang bisa diambil Lapindo. Karena kami baik hati, biarlah yang 20 persen itu dianggap sebagai hadiah kepada korban. Gila. Tetapi toh tidak ada yang mengomentari. Ya memang tidak banyak yang tahu, wong media juga bungkam, dan termakan pi-ar Lapindo yang yahud punya.

Sampai kemudian, hanya beberapa hari setelah peringatan 2 tahun semburan lumpur yang ditandai dengan penguatan tekad menuntut pembayaran tunai, muncul surat yang paling sakti dalam sejarah negeri ini. Selembar surat pernyataan yang ditandatangani direktur sebuah perusahaan yang tidak riil, dengan beberapa 'perwakilan' warga, disaksikan oleh Cak Nun, mengalahkan Perpres, Keputusan MA, dan SK Kepala BPN pusat.

Belum sempat warga pulih dari kekagetannya akibat perwakilan dan ‘pahlawan’nya tiba2 mengkhianati mereka, mereka dihadapkan pada ultimatum ala deklarasi perang melawan teroris dari George W. Bush. You're either with us or against us. "Sampeyan arep melu GKLL nurut karepe Lapindo opo milih gak dibayar?" Kira-kira begitu yang disampaikan para operator lapangan mereka, yang kian menambah kepanikan warga.

Pada situasi seperti itu, kok ya Lapindo masih bisa jualan kecap dengan acara peresmian perumahan (yang hanya berjumlah 11 biji) sekaligus penyerahan kunci rumah (literary benar2 hanya kunci). Yang muncul, berita Aburizal Bakrie (yang datang ke Sidoarjo sembunyi2 ala tikus got, demi seuntai publisitas) merangkul warga yang penuh rasa terima kasih bahagia karena mendapat rumah yang jauh lebih baik dari rumahnya di desa, dengan tulisan besar2, JANJI ITU AKHIRNYA TERWUJUD!!! Entah apalagi yang bisa dibilang.

Dan pada saat warga sudah sedemikian terpuruk, tidak ada kabar apapun mengenai surat mandat yang diberikan kepada Cak Nun. Tidak ada upaya apapun untuk mempertanggung- jawabkan mandat yang sudah diberikan oleh rakyat yang sudah berada di titik nadir itu. Ataupun sekedar penjelasan atau tegur sapa, yang katanya diajarkan agama.

Aku menyelesaikan membaca berkas-berkas itu, melihat dengan tatapan hampir tidak percaya ke arah Bang Ro'is. Seolah menegaskan, Bang Ro’is menutup, "Iyo kan, ngerti kan sak iki? Lek wes ngerti ngene, lek jaremu kiro2 yo opo? Opo gak pancen bajingan kabeh, cekne tego2ne mangan daginge rakyat Darjo sing wes gak nduwe opo2 ngene iki" (Betul kan, paham kan kamu sekarang. Kalau sudah paham, menurutmu kira-kira gimana? Apa tidak memang bajingan semua. Kok bisa tega makan daging rakyat Sidoarjo yang sudah tidak punya apap-apa lagi)

Aku hanya diam, dan bergumam pelan. Melakukan hal yang paling lazim yang biasa dilakukan manusia didalam ketidakberdayaan.

-Duh gusti, nedi sepunten menawi kulo pun dzolim lan mboten saged ningali kesaeyan tiyang. Ugi menawi kulo sampun suudzon kaliyan dulur sing niyate sae. Tapi mungguho dipun paringi keadilan dumateng sinten kemawon kang damel puluwan ewu dulur2 kulo teng Darjo ngalami penderitaan ingkang mekaten awrate!!!- (Ya Tuhan, ma’afkan hambamu ini seandainya saya telah sudah berlaku dzalim kepada orang lain, dan tidak mampu melihat kebaikan orang. Juga seandainya saya sudah berburuk sangka kepada saudara yang berniat baik. Tapi saya juga mohon keadilan-Mu bagi siapapun yang menyebabkan puluhan ribu saudara-saudara di Sidoarjo mengalami penderitaan yang sedemikian tak tertahankan)

Saya terdiam sejenak menyerapi do'a singkat itu, mencoba mendinginkan hati dan berusaha arif dan legowo. Meski akhirnya tetap saja tidak tertahankan desakan itu,

" JANCUK...!!!"

Catatan Tambahan :

1. Poin 5 nota kesepahaman MLJ dan GKLL yang disaksikan Cak Nun berbunyi : “PT Minarak Lapindo Jaya tidak akan melaksanakan pembayaran cash and carry kepada warga korban lumpur yang bukti kepemililikannya Pethok D/Letter C/SK Gogol dalam kondisi dan situasi apa pun.”

Padahal hanya bilangan minggu sebelumnya, Cak Nun menerima mandat dari ribuan korban agar memperjuangkan pembayaran tunai untuk sisa pembayaran 80 persen yang segera akan jatuh tempo

2. Pada tanggal 16 Juli 2008 dalam sebuah acara yang bertajuk Diskusi Evaluasi Tim TP2LS DPR terhadap program cash and resettlement dari MLJ (yang entah kenapa lolos dari liputan hampir semua media), Cak Nun dikutip Tribun dan dimuat di website padhangmbulan.com, mengatakan :

”Mereka yang dibayar 20 persen saja sudah makmur apalagi kalau sampai sisa pembayaran 80 persen dibayar. Padahal, apa yang sebenarnya terjadi pada Lapindo, wong belum ada yang diputuskan bersalah tapi sudah dibayar ganti rugi. Ibarat kata, Lapindo itu sudah memberikan sadakoh kepada warga," katanya.

Pernyataan yang tidak hanya melukai perasaan korban, tetapi membuat beberapa warga yang saya temui menyatakan niatnya untuk mampu membunuh.

Foto Emha dari http://kapanlagi.com/

SOS ! Korban Lapindo Terpapar PAH 2000 Kali Diatas Ambang Normal

2008-07-17T06:25:00.000-07:00

Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang kawan dari Walhi Jawa Timur. Dia bercerita bahwa Walhi baru saja melakukan kajian terhadap kandungan berbagai zat yang ada di dalam lumpur, yang kemungkinan membahayakan. Dan hasil temuan dari kawan2 di Walhi tadi benar-benar membuat saya terperangah. Ternyata selama dua tahun ini korban Lapindo secara tidak sadar sudah teracuni oleh gas berbahaya yang bernama PAH.

b
Bahwa semburan lumpur menyebabkan juga keluarnya berbagai gas yang baunya sangat menyengat, saya sudah mahfum sejak lama. Pun ketika banyak orang mengalami berbagai macam gangguan, mulai dari pernafasan sampai kesehatan kulit, hampir semua orang menganggap sebagai hal yang biasa dialami oleh para korban lumpur. Dugaan saya dan hampir semua orang di Sidoarjo tentang hal ini, karena kandungan gas yang berbau
sangat menyengat tadi yang membuat pernafasan jadi terganggu.
Lebih dari itu tidak. Toh, Lapindo juga menyewa perusahaan yang memantau keluarnya gas di sekitar area semburan. Selama ini, sebagian besar temuan mereka adalah adanya jenis gas yang mudah terbakar, bukan yang membahayakan kesehatan. Pun juga pemerintah sudah beberapa kali melakukan pemantauan terhadap kandungan gas di dalam lumpur dan
disekitar lokasi. Meskipun pernah dikabarkan bahwa polisi diberikan peralatan tambahan masker dan suplai oksigen, saya berpikir bahwa ini sekedar untuk mencegah dampak terhadap saluran pernafasan. Bahkan WHO sendiri sudah pernah melakukan kajian di lapangan pada tahun 2006, dan tidak menyebut adanya kandungan yang berbahaya.
Maka, betapa terkejutnya saya ketika kawan2 Walhi menyebutkan bahwa studi mereka menemukan adanya konsentrasi Policyclic Aromatic Hydrocarbons di dalam lumpur Lapindo. Lebih membuat saya kaget sekaligus sangat marah adalah, ternyata menurut aturan (Depkes maupun standard EPA), konsentrasi PAH yang ditemukan di lokasi adalah 2000 kali di atas ambang normal. Ma'af, saya mengetik angka dengan benar. 2000 kali lipat!
PAH atau Polyciclic Aromatic Hydrocarbon ini merupakan senyawa kimia yang terbentuk akibat proses pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar fosil. United Nations Environment Programme menyebutkan bahwa PAH adalah senyawa organik yang berbahaya dan karsinogenik. Ia tidak menyebabkan terbentuknya tumor ataupun kanker secara langsung. Tapi dalam sistem metabolisme tubuh akan diubah menjadi senyawa alkylating
dihydrodiol epoxides, yang sangat reaktif dan berpotensi menyebabkan tumor dan resiko kanker.
PAH juga bisa berakibat kanker paru-paru, kanker kulit dan kanker kandung kemih. PAH dapat masuk dalam tubuh manusia melalui pernafasan akibat menghirup asap rokok, asap pabrik yang menghasilkan limbah gas dengan banyak senyawa PAH di dalamnya, makanan atau minuman yang terkontaminasi senyawa ini. Misalnya memakan ikan yang hidup dalam air yang terkontaminasi senyawa ini, berinteraksi secara langsung dengan menyentuh tanah atau air yang tercemar PAH, dimana senyawa ini terserap melalui pori-pori kulit walaupun kadarnya rendah.
PAH tidak larut dalam air, beberapa PAH terlarut ringan, tetapi terikat pada partikel kecil dapat mengalami fotodekomposisi. Belum pernah diketahui efek menghirup PAH dalam dosis tinggi secara langsung. Kontak langsung dengan kulit dapat menyebabkan kulit merah, iritasi, dan melepuh. Efek kesehatan dapat diketahui beberapa tahun
setelah PAH terakumulasi dalam tubuh, antara lain dapat menyebabkan kanker, permasalahan reproduksi, dan membahayakan organ tubuh seperti liver, paru-paru, dan kulit.
***
Karena itu, dalam standar industri, adanya paparan terhadap PAH harus diimbangi dengan berbagai macam persiapan. Minimal waktu terpapar, perlengkapan bantu, juga perawatan berkala. Lha ini di Sidoarjo, selama 2 tahun terakhir ini, masyarakat ternyata tanpa disadari terpapar oleh PAH hampir sepanjang hari, tanpa alat bantu dan
perawatan sama sekali, dengan dosis yang sedemikian tinggi. Saya benar-benar ngeri membayangkan apa yang nantinya akan terjadi pada diri saya, anak dan keluarga saya, dan juga ratusan ribu masyarakat di Sidoarjo lain.
Apakah temuan Walhi tadi benar? Saya tidak melihat kawan saya tadi sedang bercanda, meskipun saya juga tidak mempunyai kapasitas keilmuan untuk membenarkan studi itu. Tetapi naluri saya juga berkata bahwa kawan saya itu memang sangat serius. Karena itu, saya menulis ini, untuk meminta tolong dan bantuan kepada anda semua. Terutama
mereka yang berlatarbelakang keilmuan Kimia atau kesehatan atau bidang lain yang relevan, untuk membantu memverifikasi studi itu.
Saya punya copy document-nya lengkap, dan dengan senang hati akan saya kirim ke kawans yang berminat membantu. Saya ingin mendapatkan gambaran yang cukup jelas, mengenai apakah metodologinya benar, apakah data2nya valid, dan apakah kesimpulannya tidak mengada-ada. Dengan sangat, saya memohon, kalau bisa secepatnya. Sebab kalau
ternyata temuan itu benar, kiranya sudah terlalu lama dan mungkin sudah terlampau parah dampak yang kami alami akibat PAH ini. Perlu dilakukan segera langkah2 yang masif karena ratusan ribu orang benar-benar masih hidup dalam radius paparan gas tersebut.
Sekali lagi, sebagai sesama warga bangsa, dan sesama manusia, saya minta tolong. Kalau anda mempunyai keahlian, atau mengenal orang atau lembaga yang mempunyai keahlian di bidang ini, tolong hubungi saya secepatnya.

Permaluan Umum bagi Simpatisan Lapindo

2008-07-07T22:21:00.000-07:00

Tadi pagi saya menerima salah satu posting dari salah satu milis yang saya langgani. Isinya sebuah artikel yang dimuat harian Media Indonesia yang isinya membuat saya, lagi-lagi, harus mengurut dada karena prihatin sekaligus geram. Artikel tersebut diberi judul “Kembalinya Sebuah Kehidupan di Sidoarjo”. Penulisnya bernama Nico Wattimena, seorang Dosen Pasca Sarjana Stikom, London School of Public Relations. Sayapun mBatin, persediaan lonte intelektual dalam masalah Lapindo ini memang tidak ada habisnya.
Yang ditulis oleh sang pakar, menurut saya, tidak lebih adalah bentuk advertorial Lapindo dalam versi yang lain. Kalau sebelumnya, Grup Bakrie masih cukup jantan untuk memberi label iklan mereka yang dipampang di media, kini tidak lagi. ‘Iklan’ itu muncul dalam bentuk artikel, di sebuah kolom opini di media nasional, dan ditulis oleh seorang dosen pascasarjana.
Isinya benar-benar senafas dengan berbagai macam advertorial Lapindo yang sudah muncul terlebih dahulu. Logika berpikir yang selalu coba dibangun adalah Lapindo yang tidak bersalah dalam kasus semburan Lumpur Sidoarjo, namun tetap punya kepedulian tinggi, sehingga terus mengupayakan yang terbaik bagi korban Lumpur. Maka solusi terakhir yang ditawarkan oleh Lapindo benar-benar jalan keluar terbaik bagi korban Lumpur.

Sedangkan pola-pola penulisan yang muncul juga tetap konsisten, yaitu antara lain :
- Penyebutan Lumpur Sidoarjo, alih-alih Lumpur Lapindo
- Semburan Lumpur akibat gempa
- Pengadilan sudah membuktikan lapindo tidak bersalah
- Meski begitu Lapindo tetap bertanggungjawab dengan memberi ganti rugi
- Solusi apapun yang ditawarkan adalah semata-mata demi kepentingan korban
- Dan sebagainya (silahkan ahli media melakukan analisa terhadap ’iklan-iklan’ Lapindo, baik yang terbuka maupun terselubung seperti artikel ini. Saya punya dokumentasinya kalau ada yang bisa membantu)

Saya tidak kenal dan sama sekali tidak tahu apa latar belakang Nico Wattimena ini. Tetapi apa yang dilakukannya benar-benar menginjak-injak rasa keadilan dan mengeksploitasi penderitaan Korban Lapindo. Apakah seorang Dosen Pasca Sarjana, dari sebuah kampus ternama, tidak bisa cari makan yang lain selain makan dari bangkai kehidupan rakyat Sidoarjo yang sudah hancur luluh oleh lumpur. Apa tidak ada lagi cara lain yang lebih bermartabat untuk mengais rejeki. Entah apalagi yang bisa dikata kepada orang semacam ini.
Atau lebih tepatnya, orang-orang semacam ini. Sebab, banyak sekali orang/tokoh yang tampaknya menangguk kotornya uang lumpur. Sekumpulan ahli geologi yang dengan mengalahkan logika keilmuan dan komunitas mereka sendiri menjadi ’staf ahli’ Lapindo. Sekumpulan ilmuwan di Unair yang menjadi penggawang media corong Lapindo. Media yang memuat advertorial terselubung (acara ’dialog khusus’ di TV yang iklan juga), dan yang sudah ter’sensor’ oleh modal sedemikian rupa. ’Kyai’ yang menyumpah korban demi memberi harapan palsu, dan sekarang meninggalkan ribuan korban yang dulu sangat tergantung kepada dia. Para panelis dalam debat terbuka cagub Jatim, yang mestinya sangat paham bahwa lumpur Lapindo adalah masalah terbesar Jatim dalam 5 tahun ke depan, namun entah kenapa seolah-olah lupa menanyakan kepada para cagub tentang hal itu. Dan kiranya masih banyak lagi.
Saya sampai pada kesimpulan ini, karena tidak ada lagi logika manusiawi yang bisa menjelaskan motivasi apa yang mereka lakukan. Selain bahwa karena memang mereka termasuk orang yang tidak akan malu mengaca di pagi hari demi melihat tampangnya adalah muka yang menginjak2 Korban Lapindo. Atau tidak akan merasa jengah demi memberi makan anak istrinya uang yang didapat dari menjual penderitaan dan kesengsaraan korban lumpur Lapindo. Oh rindunya saya dengan Romo Frans Magnis Suseno, demi mengingat hal itu. Atau juga dengan para pendiri republik ini, yang pasti akan memperjuangkan nasib rakyatnya, sepenuh hati.
Dalam situasi dimana hukum dan negara tidak mampu mengadili hal-hal seperti ini, maka revolusi seringkali menjadi dambaan. Namun sebelum itu dilakukan, saya ingat salah satu isi dari pembaca menulis di salah satu media yang saya baca. Kita permalukan saja mereka di depan publik. Pemaluan publik (public humiliating) ini banyak bentuknya, tapi saya coba memulai dengan salah satu yang paling mudah dan murah saja, yaitu menulis apa yang mereka lakukan, dan menyebarkan kepada publik. Ada yang ikut menambahkan?

Pernikahan Korban Lapindo dengan Anggota Keluarga Bakrie (Bag 2)

2008-07-05T04:17:00.000-07:00

Beberapa hari setelah kegiatan singkat saya dengan Mas Pepeng itu, ada muncul kabar berikutnya. Ternyata, keluarga "The Boss" yang menyebabkan semburan lumpur akan menikahkan salah seorang putrinya, yang bernama adinda bakrie *slurrpp* Yang heboh adalah, kabar betapa akan megahnya jalannya pernikahan itu. Biayanya aja diperkirakan akan menelan 2 digit miliar rupiah (pinjam ekspresi Untung waktu diberitahu Artalyta besarnya uang suap untuk Urip, Laillahilallah). Kawan-kawan di BerantasLapindo menghitung kalau uang segitu akan cukup untuk memberi makan korban lapindo yang masih mengungsi di pasar porong selama 8 bulan.
Mendengar itu, ingatan saya langsung kembali pada acara mantenan yang dilaksanakan korban lapindo di pengungsian pasar baru Porong beberapa saat sebelumnya. Betapa memang sangat kontras perbedaan itu. Saya tidak bisa membayangkan, seperti apa mewahnya acara yang akan digelar itu. Saya tidak bisa membayangkan betapa bahagia kedua mempelai nantinya, di sanjung oleh para tamu yang pastinya hebat2 (korban lapindo ada yang diundang gak yah?). Lalu, seperti jamaknya cara berpikir Wong nDeso kebanyakan, mindahniyo buwuhane. Berapa banyak hadiah perkawinan yang akan mereka terima. Dan satu hal yang pasti, malam pertama si pasangan pengantin pastinya tidak akan dipusingkan dengan nyamuk dan tikus yang lalu lalang di sekitar peraduan mereka.

Ah, ketika kemudian mode baik hati saya on, jangan sirik ah. Yah wajar lah orang tua dimana2 menggelar acara perkawinan anaknya semewah mungkin. Di desa saja, kalau perlu dibela-belain sampe utang segala, biar acaranya kelihatan pantes. Lha apalagi ini, keluarga terkaya se Asia Tenggara, ya duit segitu seh gak ada apa-apanya. Keciilll. Terus saya juga kepikiran, kalau sampe saya ikut2an menghujat rencana pernikahan itu, kan kasihan tuh si Adinda *slurrppp lagi, makin banyak* Dia kan gak tahu menahu kesalahan yang dilakukan bapak dan pakdenya. Masa karena kebencian kita kepada seseorang, menyeret orang2 dan anggota keluarga lainnya. Nggak, ah, pikir saya waktu itu. Biarin, toh masih banyak masalah yang lain yang jauh lebih penting untuk dipikirkan.
Bahkan ketika ada salah satu korban lapindo mengusulkan cara yang menurut saya cukup inovatif untuk menarik perhatian publik terhadap masalah Lapindo, saya menanggapi dengan adem ayem saja. Si penulis mengajak siapapun yang peduli masalah Lapindo ramai2 melakukan demo di acara pernikahan itu, yang kabarnya pertengahan bulan Juli di Hotel Mulia dan dilanjutkan Agustus di Bali. Kalau perlu, menurutnya, kita demo di depan hotel tempat penyelenggaraan acara, sehingga para tamu tidak bisa masuk. Wah seru juga nih idenya. Tapi saya haqqul yakin tempat penyelenggaraan acara pada hari H-nya, akan dilakukan pengamanan seketat istana negara.
Meski begitu, ide tersebut hanya sepintas lalu saja dan tidak ada yang menajamkan lebih lanjut. Sampai kemudian saya bertemu dengan teman SMP yang jadi debt collector seperti saya sebutkan di awal tulisan. Bahwa, untuk menagih penunggak yang membandel, cara yang paling efektif adalah dengan 'memperlakukan' si penunggak di depan keluarga, teman dan tetangganya. Sebab cara-cara formal apapun, sepanjang itu tidak mengusik secara langsung posisi si penunggak di depan lingkungan terdekatnya, urai teman saya, tidak akan banyak mendorong si penunggak utang untuk tergerak melunasi utangnya.
Dengan analogi ini, saya jadi ingat kejadian di akhir tahun 2007, sewaktu belasan korban lapindo menghadiri ajang UNFCCC di Bali. Betapa kami harus mengalami serangkaian kejadian yang sangat berlebihan dari aparat keamanan dalam perjalanan kesana. Dalam kejadian yang minim sekali diliput media itu, kami diperlakukan layaknya serombongan teroris yang sudah di DPO-kan. Kami diikuti sejak beberapa hari sebelum berangkat, mobil yang kami tumpangi dicegat keamanan bersenjata lengkap dan kendaraan taktis, ditahan selama 8 jam, dipaksa menandatangani pernyataan yang mengebiri hak kami untuk menyampaikan pendapat, sampai diikuti oleh intel (dan jubir BPLS, halah) kemanapun kami pergi.
Ada apa ini, pikir kami waktu itu. Kami kan tidak ada niatan jelek apapun untuk mengganggu jalannya acara. Lagian, tempat berlangsungnya acara ini kan masih dalam wilayah republik ini. Padahal, kami datang ke acara itu juga diundang secara resmi oleh CSO forum, untuk berbagi informasi dengan semua korban pembangunan di Indonesia dan dari penjuru dunia. Sampai kemudian kami diberitahu bahwa ternyata yang mengepalai hajatan UNFCCC adalah "Si Om". Oalah, pantes aja, pikir saya belakangan. Rupanya si "Kau Tahu Siapa" mungkin takut kami bakal wadul tentang nasib kami tamu-tamunya. Lak yo isin, kalau misalnya semua delegasi sampe paham bahwa ketua Steering Commitee UNFCCC ternyata yang menjadi penyebab kejahatan lingkungan terbesar di Sidoarjo. Makanya kok kami sebisa mungkin dicegah untuk tidak jadi datang ke Bali dan mengabarkan kepada dunia apa yang terjadi di Sidoarjo.
sampai

***

Maka kalau asumsi di atas benar, mengganggu rencana pernikahan anggota keluarga Bakrie akan mempunyai nilai yang strategis dalam mendorong agar Bakrie bertanggungjawab terhadap masalah dan nasib korban lumpur lapindo. Setelah berbagai upaya untuk menuntut tanggungjawab Bakrie terhadap masalah Lapindo tampaknya membentur tembok, trik teman debt collector saya bisa jadi pilihan yang layak dipertimbangkan. Kita bikin aja Bakrie menjadi malu karena mengelak dari tanggung jawab dalam masalah Lapindo. Kita bikin keluarga, kerabat, teman dan tetangga mereka menyadari bahwa Bakrie sedang 'mangkir dari hutang' terhadap korban Lapindo.
Romo Magnis sebenarnya sudah memberi contoh dalam hal ini, dengan terang-terangan menolak pemberian Bakrie Award karena isu Lapindo. Maka, tanpa bermaksud mengganggu kebahagiaan Adinda Bakrie (aahhhhhh...., lama2 ngeliat dia kayak si Kardhasian yah) dan calon suaminya, perlu ada yang melakukan sesuatu agar rencana pernikahan itu menjadi hal yang memalukan. Perlu diserukan kepada semua undangan untuk memboikot dan menolak hadir dalam acara pernikahan. ICW mungkin perlu bikin 'ancaman' bagi siapapun yang datang ke acara itu, nantinya dimasukkan semacam daftar politisi busuk (istilahnya apa ya? 'anti' korban lapindo, orang2 yang tumpul nurani, penjagong manten busuk *halah* terserah apa situ-lah yang lebih ahli).
Atau kalau perlu, seperti usulan seorang korban lapindo diatas, diorganisir aja demo di acara pernikahannya. Atau tidak dalam bentuk demo, tapi kita ngumpul ala ngerubutin selebriti yang jalan di red carpet sewaktu malam perayaan OSCAR. Cuman bedanya, kalau tamu yang datang di malam OSCAR akan dielu-elukan oleh fans, diwawancara dan difoto penuh gemerlap dari media infotainment. Tapi kalau mereka yang datang ke acara pernikahan itu, di teriaki ramai2 ala suporter bola kita neriakin wasit yang brengsek. Kalau perlu diwawancara dan difoto untuk besoknya dipampang dan diprofil sebagai orang yang gak punya rasa kepedulian. Atau masing-masing tamu kita beri suvenir lumpur (mode sarkas on, yo ke-enak-en, lumpure di guyangno ae).
Jadi *helpless mode on* kapan BEM se Indonesia atau FORKOT (atau Munarman? Lha 99 persen korban lumpur kan wong Islam, kok nggak dibelani?) datang ke Sidoarjo untuk ngambil lumpur buat acara ini? Tak sediani rong trek.

Pernikahan Korban Lapindo dengan Anggota Keluarga Bakrie (bag 1)

2008-07-01T07:43:00.000-07:00

Saya sebenarnya enggan menulis posting ini, karena takut akan berdampak kepada pihak yang tidak ada hubungannya dengan masalah Lapindo. Sampai kemudian kemarin sy jumpa kawan lama yg ternya sekarang berprofesi jadi debt collector. Ceritanya, omongan bermuara pada bagaimana cara memaksa Bakrie bertanggungjawab. Usulan sahabat saya, permalukan dia dan keluarga-nya di mata tetangga. Gak perlu pakai kekerasan, tidak perlu intimidasi. Kawan saya bilang, trik itu selalu sukses dia pakai nagih utang. Sebandel apapun si penunggak, kalau dia masih manusia (lha ini sy yang ragu :)), mereka pasti akan nurut.

Anyway, mbalik ke masalah si "Kau Tahu Siapa", saya kemudian ingat ide tulisan yang cukup lama tertunda. Yaitu tentang masalah pernikahan salah seorang korban lapindo dengan anggota keluarga Bakrie. Eit, jangan keburu sewot. Saya tidak sedang menipu anda dengan judul yang sensasional. Ini sekedar kaidah bahasa Indonesia yang benar, untuk tidak mengulangi subyek:).
Maksudnya kan ada korban lapindo yang sedang menikah, ada juga anggota keluarga Bakrie yang sedang (akan) menikah. Dengan siapa? Ya dengan pasangannya masing2!

Nah, ceritanya, sekitar sebulan yang lalu, saya dihubungi Mas Pepeng dari Semarang. Iya benar, mas Pepeng escoret yang legendaris itu. Katanya dia ngelihat tulisan saya, dan tertarik untuk datang ke Sidoarjo, siapa tahu ada yang bisa dibantu. Setelah beberapa kali kontak2an, bahkan kopi darat di Semarang (lha iyo, kocik adohe, iyo lek kopi darat ambek Dewi Sandra dibelani teko nang Semarang soko Sidoarjo:)), akhirnya Mas Pepeng menepati janjinya datang ke Pasar Porong. Eh, ternyata yah, Mas Pepeng itu orangnya masih muda, gaul, tajir, alim lagi *halah* kok dadi ngomongne Mas Pepeng.

Pas di pasar, ternyata lagi ada mantenan. Nah karena saya yang biasa kelihatan kemana2 sok nenteng kamera dan handycam, biasanya sering ketiban sampur jadi seksi dokumentasi (kualitas lho kok ya gak nambah2 sejak jakul dulu ya, seksi dokumentasi. Padahal salah seorang anggota seksi dokumentasi dulu, sekarang jadi fotografer Kompas). Termasuk sore itu. Bahkan ngropel, dapat dua job. Sore motret, malamnya nyetir mobil untuk ngantar lamaran ke desa sebelah di Porong.

Pada saat motret2 itu, yah sebenarnya tidak ada perasaan apa2 di saya, selain bahwa yah ini agak beda dari kesehariannya, karena ya memang sedang ada mantenan itu. Beberapa tetua duduk di dalam bilik bersekat kain (istilah kami omah gombal=rumah dari kain lusuh), dengan hidangan yang ala kadarnya. Meskipun cuma ada beberapa orang undangan, mungkin kurang dari 10 orang, tapi karena ruangannya memang sempit (sekitar 3 x4 m. Oh ya, ini bukan kamar lho, ini rumah untuk 1 keluarga. Ya kamar tamu, ya dapur, ya kamar tidur, pokoknya semua), akhirnya terkesan berdesak2an. Untuk mengurangi hawa panas (atap pasar dari seng yang dibulan2 ini kalau siang hangudzubillah hot), di pojok ada kipas angin.

Yah memang cuman itu yang mereka mampu. Yah, mau gimana lagi. Toh si calon suami tetap mau menerima istri yang korban Lapindo. Toh besan juga tidak mempermasalahkan status keluarga yang tidak jelas dan tinggal di pasar. Meskipun semua sudah lenyap, masa depan yah harus disongsong, begitu pikir kedua mempelai. "Lha yok opo maneh mas, di turut2i lha tambah marakno gendeng. Poko'e keluarga wes gelem". Saya tidak tega nambahi pertanyaan, lha terus mau tinggal dimana? Saya mbayangin, pasti akan dibacok kalau tanya bulan madunya kemana? Melihat tempatnya, saya cuman bisa menghela nafas (sambil nyengir) mbayangin mereka menghabiskan malam pertama (plok, lamuke wakeh yo dik, atau tiba-tiba, ahhhh, tikusssss...What a first night, batinku)

***

Setelah ambil foto2, mas Pepeng yang juga ikut ternyata (belakangan saya nyadar) melihat itu semua dengan serius. Tidak banyak yang ditanyakan oleh Mas Pepeng. Paling tidak, tidak sebanyak 2 orang wartawan Kompas yang juga datang sore itu, mencari cerita untuk liputan 2 tahun lumpur Lapindo (dan peristiwa sederhana tadi memang lolos dari radar seorang jurnalis profesional). Sayapun tidak ada pikiran yang serius tentang peristiwa mantenan itu, selain cuman harus mikirin ngedit dan ngopi foto dan video dokumentasi kegiatan warga, seperti biasanya, kerja bakti :D

Sempat nginep semalam dan besoknya jalan2 ke tanggul dan desa2 yang sudah tenggelam, mas Pepeng pun kembali ke Semarang. Sekitar seminggu setelah itu, muncul tulisan di blog-nya (kalau sampeyan baca tulisan ini, sepurane mas, saya baru aja tahu tentang tulisan sampeyan, karena sempat sebulan saya mutung dengan internet. Dan ternyata yang sebenarnya saya mutungin itu ya karena saya ternyata masih 'butuh' direspon orang. Begitu ngelihat tulisan dan provokasi ternyata tidak mampu 'membakar', saya sempat kecewa. Tapi sekarang saya mau egois aja deh. biarin, onani... onani deh, mau ada yang baca atau tidak, peduli Bakrie :))

Judulnya, korban Lapindo masih melawan. Salah satu kisah yang diceritakan adalah tentang mantenan tersebut. Dan ternyata banyak sekali yang ngomentari (lha ya emang blogger selebritis seh:)) Dan betapa lugasnya dia menceritakan, meskipun tanpa wawancara yang ndakik-ndakik. Dan betapa mudahnya menggambarkan segala penderitaan yang terjadi di sana. (Ayo-ayo, para blogger se Indonesia, ada lowongan nih, mumpung korban Lapindo masih ada. Bulan depan mereka sudah jadi mitra jual beli-nya Bakrie semua. Ayo ramai2 datang ke Sidoarjo dan tuliskan bukti nyata kebejatan Lapindo dan kemandulan pemerintah disana)

(bersambung ke bag 2)

foto dari escoret.net

Lapindo=Bakrie

2008-07-01T07:04:00.000-07:00

Berbagai tulisan terdahulu saya selalu mencampur adukkan antara berbagai hal yang terkait dengan Lapindo. Kadang Lapindo, atau Lapindo Brantas Indonesia. Atau saya sebut Aburizal Bakrie. Kadang juga Bakrie Group. Di tulisan yang lain, pasti saya akan uraikan secara detil tentang hubungan2 ini. Tapi untuk sekarang, intinya adalah saya tidak mau tahu. Peduli setan dengan masalah legal formal. Bagi saya, yang menyebabkan desa saya tenggelam adalah Lapindo, dan yang punya Lapindo adalah si "Kau Tahu Siapa". Jadi POKOKNYA!

Meskipun dalam banyak kesempatan, Aburizal Bakrie sering menyatakan bahwa dia tidak ada kaitannya dengan masalah Lapindo. Bahwa posisinya sebagai pengusaha sudah dilepaskan ketika dia sudah berhenti sebagai menteri di kabinet presiden SBY. Faktanya, dua tahun perjalanan tragedi Lapindo ini justru Bakrie sendiri yang menunjukkan bahwa, dia sebenarnya terkait sangat erat dengan masalah Lapindo, . Berikut fakta-faktanya :

Menko Kesra = Pemilik Lapindo

Sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bakrie mestinya bertanggung jawab menangani semua kejadian bencana Indonesia, baik bencana alam maupun akibat bencana industri seperti kasus lumpur Lapindo. Nyatanya sejak awal semburan terjadi, tidak sekalipun Bakrie menginjakkan kakinya di Porong. Sekali-kalinya datang ke Sidoarjo, dia hanya nangkring di Juanda. Alasannya apa? Simpulin sendiri.

Berkali-kali sebagai Menko Kesra, Bakrie mengeluarkan pernyataan dan komentar yang sangat tidak relevan dengan jabatannya. Luar biasanya, pernyataan tersebut kemudian juga diulangi secara konsisten oleh pihak Lapindo melalui Yuniwati Teryana. Demikian juga isi website menko kesra, yang apabila memuat berbagai pernyataan terkait dengan masalah Lapindo, hampir sama dan identik sikap Lapindo. Dalam posisi sebagai seorang menteri, dia seharusnya membela korban lapindo. Alih-alih, berbagai komentar dan pernyataan Bakrie jelas sangat memihak dan mewakili seorang pemilik perusahaan yang tengah membela diri dan bertindak defensif karena mungkin secara tidak sadar, memang merasa bahwa Lapindo jelas bersalah. Alasannya apa? Simpulin lagi sendiri.

Grup Bakrie = Lapindo

Berbagai opini dilakukan untuk mencoba melepaskan Bakrie Brothers dari kaitan langsung dengan Lapindo. Tetapi berbagai tindakan dari Grup Bakrie sendiri meneguhkan bahwa Lapindo adalah bagian sah dari Grup Bakrie, dan Bakrie terlibat langsung dalam urusan lumpur Lapindo.

Yang dari awal melakukan kesalahan dan dituntut untuk bertanggungjawab akibat semburan lumpur adalah Lapindo. Tetapi dalam penanganannya, tidak hanya di level Energi Mega Persada yang terlibat, namun juga Grup Bakrie. Menurut Perpres, yang harus mengganti kerugian warga adalah Lapindo selaku perusahaan. Tetapi karena Lapindo dirasa tidak mampu, akhirnya mereka membuat perusahaan baru yang bernama Minarak Lapindo Jaya. Apa hubungannya MLJ ini dengan Lapindo atau EMP? Tidak ada. MLJ berada langsung dibawah Grup Bakrie.

Meskipun yang bertanggungjawab adalah Lapindo, dan Lapindo dibawah EMP, tetapi tahun 2007 tidak sepeserpun uang yang dikeluarkan oleh EMP untuk biaya mengatasi lumpur (bahkan pemegang 50 persen saham Lapindo tersebut tahun itu mencatat keuntungan). Lalu darimana pengeluaran berbagai biaya tersebut berasal? Lapindo bukan perusahaan terbuka, MLJ bukan perusahaan terbuka, dan EMP tidak mencatat pengeluaran. Jadi darimana lagi kalau tidak dari keuangan Grup?

Pertanyaanya, kalau mereka yakin tidak bersalah, mengapa mereka mau mengeluarkan uang sebanyak itu? Karena baik hati? Karena peduli? Tetapi kalau mereka benar-benar peduli, kenapa Bakrie tidak mau menyelesaikan hak warga secara adil dan menuntaskan semburan lumpur? Sebab andai saja Bakrie memang berniat membantu warga, dan menghentikan semburan lumpur, dana yang diperlukan tidak akan lebih dari 10 persen dari nilai kekayaan pribadi Aburizal Bakrie. Tapi, kenapa itu tidak dilakukan?

***

Merangkai semua fakta diatas, maka hanya satu kesimpulan yang bisa ditarik. Sebagai pemain pemain bisnis ulung, Bakrie tahu benar bagaimana meminimkan pengeluaran, sekaligus tahu benar bahwa Sidoarjo akan bisa dieksploitasi untuk pengembangan bisnisnya. Lapindo terkait langsung dengan Bakrie. Lapindo adalah kendaraan Bakrie untuk meraup keuntungan di masa depan dari kekayaan minyak dan gas maupun bisnis properti di Sidoarjo.

Meskipun orang bisa berdebat bahwa Lapindo tidak sengaja menyebabkan semburan lumpur, pengusaha jeli seperti Bakrie tidak akan gagal menangkap peluang, bahwa lumpur Lapindo ini adalah seperti fenomena kebakaran pasar tradisional. Dia mungkin bukan pelaku pembakaran, atau sama sekali tidak berniat untuk membakar. Tetapi dia tahu persis, bahwa membiarkan pasar terbakar, akan jauh lebih menguntungkan dibanding memadamkannya.

Dan sebagai investor yang jitu, betapapun kita orang waras akan menganggap perilaku itu sangat bejat, Bakrie tahu untuk memanfaatkan bencana itu. Lapindo adalah Bakrie, Bakrie adalah Lapindo. Silahkan siapapun, dari Bakrie sekalipun, membantah kesimpulan diatas. Tetapi argumen ini tidak akan bisa dikalahkan. Kalau tidak ada motivasi bisnis dibalik bencana Lapindo, ganti kerugian korban, lalu kembalikan lagi hak atas tanah dan bangunan mereka.

Jadi, anda sudah jelas kan, yang harus bertanggungjawab dalam masalah lumpur Lapindo adalah Bakrie. (Yang demi Allah saya berharap agar tidak sampai berimbas pada semua anak cucunya (Naudzubillah!) Om... om... mbok ya sadar sedikit, lha wong anda itu mampu lho)

Andai-andai Lapindo

2008-06-29T21:09:00.001-07:00

Beberapa kali ada yang nanya kayak gini kepada saya.
"Ah anda kan cuma bisa mencela saja. Coba kalau anda dalam posisi Lapindo, apa anda tidak juga akan mengambil langkah serupa?"
"Menurut anda apa usulan konkret yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah Lapindo"

Saya punya tiga versi jawaban untuk pertanyaan diatas, yang asal, marah2 dan yang serius.

Untuk yang asal, saya akan jawab gini (dengan gaya Gus Dur):
"Ya suka2 saya, blog saya yang bikin, mau ngomong apa ngomentari apa ya terserah kan. Kalo gak suka ya gak usah dibaca, gitu aja kok repot."

Untuk yang marah2, saya akan jawab gini:
"Eh, kamu sialan ya, ngomong dipikir dulu dong yang bener. Yang harus ngerti posisi itu Lapindo, tolol! Ayo kalau mau tukeran, kami nginep di Hotel, Lapindo yang nginep di pasar selama dua tahun. Kalau kayak gitu, mau diselesaikan cepat atau lambat2 yah terserah. Lagian, kamu sinting ya, yang disuruh mikir solusi itu yah mereka. Kan ada tuh Freedom institute. Pemerintah juga punya banyak pakar tho, di BPPT. Atau orang2 kampus yang jago2 itu. Faktanya 2 tahun toh gak ada rencana konkret apa2. Kok malah korban yang disuruh mikir. Orang mikir perut aja sekarang dah susah kok. Sana deh minggat, sebelum aku benemin lumpur, Monyet!"

Untuk yang serius, saya akan jawab gini:
"Yah, 2009 nanti saya jadiin ketua BPLS deh, baru akan saya beberkan rencana saya"

Hehehe, kayak kampanye salah satu capres aja. Ndak, saya nggak punya jawaban yang serius. Saya cuman bisa mengajak anda berandai2, tetapi dengan dua asumsi dasar. Asumsi pertama, data Forbes itu benar. Bahwa "Kau Tahu Siapa" kekayaan pribadinya beneran 9,2 miliar dolar. (Eh, kekayaan pribadi ini artinya harta pribadinya saja kan, belum termasuk aset grup perusahaannya?) Asumsi kedua, nah ini yang saya kira sulit, "Dia yang Namanya tidak boleh Disebut" beneran punya hati dan kepedulian.

Begini andai-andainya. Dengan kekayaan dan sumber daya lain yang mereka miliki, sangat banyak hal positif yang bisa dilakukan untuk membantu korban. Alih-alih mengeksploitasi, mereka bisa membantu meringankan beban penderitaan korban akibat tragedi kemanusiaan maha dahsyat ini. Dengan 20-25 persen saja dari kekayaannya, Abu..r.i..z....(Pokoknya Anda Tahulah), akan bisa secara mendasar menyelesaikan bencana Lapindo sekaligus memulihkan kondisi korban.

Buat apa duit 20-25 persen dari kekayaan Bakrie itu dibelanjakan?
5 persen untuk menutup semburan
5 persen untuk membangun 'perumahan' yang diberikan secara 'cuma2' kepada korban.
5-10 persen untuk memulihkan lokasi dan infrastruktur.
5 persen untuk investasi industri migas di Sidoarjo

Dalam proses-nya, korban akan dilibatkan secara intensif, terutama yang kehilangan pekerjaan. Pembangunan perumahan akan memakai tenaga kerja dari korban (tidak seperti sekarang, pada saat korban justru banyak yang butuh pekerjaan, tidak ada satupun yang dipekerjakan oleh Lapindo).

Pembersihan lokasi dan pengalihan infrastruktur juga demikian. Sedangkan untuk pengelolaan wilayah yang tenggelam (perumahan atau industri pengolahan migas dan berbagai produk turunannya) harus didirikan perusahaan baru, dimana korban akan menjadi pekerja sekaligus pemilik sebagian dari saham. Share-nya dihitung berdasar luasan aset yang tenggelam.

Berbagai kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan korban dalam proses ini, akan dipakai untuk menyicil rumah yang mereka tempati (sehingga rumah itu nantinya akan menjadi hak milik korban).

Maka korban akan pulih hidupnya, dan Bakrie Group tetap akan memperoleh keuntungan bisnis sekaligus kehormatan lepas dari do'a dan kutukan ratusan ribu orang di Sidoarjo (dan mungkin jutaan orang Indonesia lainnya). Lha iya, kadang saya itu berpikir, apa gunanya punya duit puluhan triliun yang bisa dinikmati entah sampai berapa generasi ke depan, tetapi setiap hari dikutuk dan didoakan jelek oleh ratusan ribu orang.

Bayangin. Saya aja kalau misalnya ada yang mendoakan jelek, satu orang saja, pasti tidak akan bisa tidur, dan akan berusaha sebisa mungkin agar orang tersebut tidak jadi mendo'akan saya yang jelek2. Lha ini ratusan ribu orang je. Apa ya nggak bakalan do'a satu atau dua orang akan tembus. Apa gak malah jadinya sengsara tujuh turunan.

Ah, andai saja...

Resettlement ala Lapindo yang ra-settle-temen

2008-06-29T19:43:00.000-07:00

Beberapa waktu belakangan ramai diberitakan bahwa Lapindo menawarkan resettlement. Bahkan Lapindo juga memasang 'iklan' tentang betapa murah hatinya mereka dengan tawaran ini. Tetapi, dikabarkan juga bahwa ternyata 'kebaikan hati' ini banyak ditolak oleh korban. Namun setelah melalui berbagai manuver, seperti biasanya, korban akhirnya takluk juga. Lalu apa sebenarnya dasar penolakan korban? Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep resettlement oleh Lapindo?

Kenapa korban menolak?
Bahwa banyak korban yang emoh dengan pola resettlement (istilah ini perlu didekonstruksi, akan sy uraikan dibawah) yg sekarang digembar-gemborkan Lapindo dan pemerintah. Kenapa mereka emoh?
- Pertama, korban (kecuali dari perumtas) pada dasarnya adalah orang desa. Tinggal di perumahan sama sekali bukan pilihan bagi mereka. Ada guyonan yang beredar di warga kayak gini (sori pake bahasa Jawa, soalnya klo diterjemahkan bhs Indonesia dadi aneh. Bagi anda yang perlu terjemahannya, kirim email ke saya, nanti saya charge Rp. 1000 perkata, hehehe).

"Lha nek sampean duwe sapi, kate di depek mbale tah?"
"Lha laopo lho?"
"Lha wong sampean gak duwe lawang mburi, kok. Dadi melbu metune sapi yo lewat mbale, koyok tamu"

"Engko lek ngarit ambek ngasak yo nang sukete stadion utowo nang alun2"

"Sampean gak duwe KTP kan, yo gak iso urip nang perumahan"
"Lha laopo?"
"Praen sampean iku gak pantes dadi wong sugih, dadi satpame yo gak percoyo lek sampean omahe nang kono. Lha engko mesti ditakoni KTP"

Dan masih banyak lagi yang seperti itu. Intinya, hidup di perumahan tidak akan compatible dengan gaya hidup warga.

Kedua, lokasi yang disediakan cukup jauh dari Porong/Tanggulangin. Lha bagaimana dengan tambak dan sawah mereka? Bagaimana dengan kerjaan yang jualan bakso atau buka warung disana? Bagaimana dengan anak2 yang sekolah disana? Pendeknya banyak kendala teknis yang akan memberatkan.

Ketiga, kalaupun mau di perumahan, jelas tidak di KNV yang disediakan Lapindo. Sebab harga yang dipatok mereka sangat mahal, dibanding perumahan lain yang bisa dibeli di Sidoarjo (dan bisa jadi lokasinya lebih dekat dengan lokasi asal mereka)

Keempat, banyak korban yang sudah menerima uang muka pembayaran 20 persen membelanjakannya untuk nyicil dengan beli tanah dan bahan bangunan. Mbangunnya yah dengan pakai uang yang 80 persen yang sudah dijanjikan (bahkan di sumpah lho! Kalau ada temannya cak nun yang mbaca tulisan ini, mbok ditanyakan apa sanksinya kalau Lapindo mblenjani gak mbayar? Atau sumpah dulu itu hanya untuk korban)

Karena itulah, sebagian besar korban PADA AWALNYA menolak skema ini. Kenapa pada awalnya saya tulis kapital dan tebal? Karena pola semacam ini memang bukan yang pertama. Kalau istilah salah satu kuis di tipi itu, Lapindo yang selalu dapat good deal. Dalam prosesnya dilakukan berbagai cara dan dihembuskan berbagai isu, yang menjadikan tidak memilih resettlement ala Lapindo sama sekali bukan pilihan bagi korban. Warga ditakut2-i kalau tidak menuruti skema ini, mereka tidak akan dibayar sama sekali. Silahkan gunakan jalur pengadilan (lha...dalah, kok malah nantang!) Atau menunggu giliran mbuncit setelah pemilu 2009, yang pada saat itu, entah Lapindo masih mau mbayar atau tidak (lha wong dasar hukumnya cuma perpres, iya kalo presidennya (naudzubillah!) kepilih lagi).

Bahkan, situasinya sudah jauh bergeser dan tidak lagi muncul pertanyaan kenapa korban harus memilih tawaran Lapindo itu. Kalau permintaan korban sedikit aja tidak sesuai, maka Lapindo akan menjadikan perpres sebagai tameng. Tapi kalau Lapindo yang merasa perlu mengadali perpres, mereka akan memakai segala cara untuk membenarkan. (Lha herannya yang bikin perpres kok ya diam saja yah perpres-nya dikadalin seperti itu? Atau apakah karena dia memang sudah duluan dikadalin oleh Bakrie)

Tentang Resettlement.

Setelah menjelaskan tentang kenapa korban menolak, saya perlu jelaskan juga tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan resettlement ala lapindo. Istilah resettlement yang ditawarkan oleh Lapindo menurut saya jelas sangat salah kaprah dan keblinger. Tetapi sekali lagi, berhubung hampir semua media sudah mengamini (tidak hanya publik saja yang bermemori pendek, media2 yang punya bagian litbang atau yang mengarsip, kok ya bisa2nya gak mengangkat secara kritis masalah ini), yah mau gimana lagi. Saya paling tidak perlu memberi tahu kepada publik yang sebenarnya. Begini salah kaprahnya.

Pada awal2 semburan, saat semua masih belum jelas, bagaimana bentuk pertanggungjawaban Lapindo, wacana ini sudah muncul (lihat tulisan kenapa korban bertahan) Masalahnya adalah, berbagai macam wacana, semuanya hanya sebatas itu. Komentar pejabat, janji wapres, himbauan menteri, perintah presiden, atau apapun lah. Pendeknya, seperti iklan teh botol, apapun wacananya, pelaksanaanya, gak konkret. Korban sudah sangat mahfum akan hal ini, tapi apa mau dikata, dan bisa apa?

Nah pada saat kemudian muncul perpres dan orang sudah terpaksa menerima dan merencanakan masa depan dengan mengacu perpres itu, tiba-tiba ada upaya sistematis untuk 'mementahkan' lagi proses. Lapindo tiba2 muncul lagi bak pahlawan dan dermawan kelas wahid yang akan menyediakan rumah dan kehidupan yang lebih baik bagi korban. Berbagai cara dilakukan untuk menjustifikasi bahwa resettlement ini yang paling tepat bagi korban (termasuk, Masya Allah, menyewa 'pelacur2' akademik dari salah satu kampus ternama di Surabaya) .

Padahal, konsep resettlement ala Lapindo berbeda sama sekali dengan konsep awalnya.
Bedanya, yaitu, yang dulu resettlement adalah korban disediakan tempat tinggal baru, sementara rumah mereka tenggelam oleh lumpur. Ini adalah murni bentuk ganti rugi. Tidak ada pengalihan hak dari aset korban yang sudah tenggelam. Lapindo menyediakan rumah, dan tidak mendapat apa2 sebagai imbal balik. Kenapa mereka mau melakukan itu? Yah karena seharusnya mereka bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh korban akibat ulah mereka.

Sementara kalau yang sekarang, sebenarnya lebih pada tukar guling secara paksa. Karena warga harus menjual aset mereka dan diganti dengan yang baru. Dengan skema yang sekarang, alih2 mengalami kerugian, Lapindo justru akan mendapat keuntungan finansial, yang maksimal.
Benar-benar biadab.

Ma'af kalau kata2 saya kasar, sebab saya paling sebel dan merasa nalar saya diinjak2 kalau ada yang bilang atau menganggap bahwa Lapindo sekarang sedang menanggung kerugian. Tidak benar sama sekali. Malahan mereka justru untung. Kenapa saya bilang seperti itu?

Ini analoginya (ma'af klo ada yang pernah dengar).

Ada mobil nabrak motor. Klo si penabrak bertanggungjawab, maka si pengendara motor dibawa ke rumah sakit, motornya diperbaiki. Setelah sembuh, motor yang sudah lebih baik itu dikembalikan, dan diberi entah uang atau bentuk lain sebagai ganti 'kerugian' yang dialami oleh
Korban. Baik karena sakitnya, kehilangan waktu, atau kehilangan pendapatan. Si korban pulih, dan penabrak mengeluarkan biaya, tanpa dapat imbalan apa2, selain rasa hormat bahwa dia ternyata bertanggungjawab.

Dalam masalah Lapindo ini, alih-alih dirawat dan motornya di perbaiki, pengendara motor hanya diganti oleh uang. Penghitungannya tidak didasarkan pada kebutuhan (biaya perawatan, perbaikan motor dan ganti rugi lainnya). Jadi cukup tidak cukup ya duit itu yang dipake agar si
korban bisa pulih lagi. Masalahnya, agar uang tersebut bisa diberikan, pengendara motor harus menyerahkan motornya kepada penabrak. Jadi dia mengeluarkan duit, tetapi dapat motor. Bisa dikatakan impas-lah.

Pada titik ini saja, setiap orang waras (dan media yang cerdas dan bermoral) mestinya sudah harus menganggap bahwa penabrak termasuk orang yang tidak bertanggungjawab. Tetapi kecurangan Lapindo ternyata tidak berhenti sampai disitu. Ternyata belakangan, uang itu tidak jadi diberikan, tetapi diganti dengan dibelikan motor baru oleh Lapindo.

Lha bagaimana dengan biaya2 pengobatan, kesakitan, kehilangan waktu, kehilangan kenormalan (sebab mungkin dia cacat), kerugian karena tidak bekerja, dan sebagainya? Ya tidak dihitung. Bangsatnya lagi, ternyata penabrak adalah pengusaha diler motor. Tentu saja dia dapat untung
dari sana (bayangkan 13 ribu unit perumahan, akan terjual dalam waktu 6 bulan).

Sudah? Ma'af kalau saya mengecewakan kawans tentang anggapan terhadap kadar ke'bangsat'an Lapindo. Tetapi memang selain bencana ini unprecedented dalam hal skala besarnya kerusakan, tetapi juga dalam hal tingkat kebejatan yang bisa dicapai oleh manusia dan korporasi. Dalam bencana ini, jelas bahwa Grup Bakrie memang biangnya Bangsat. Kalau orang Sidoarjo bilang, mbokne ancuk atawa mother fucker...

Ternyata, motor yang sudah diserahkan tadi, si penabrak punya usaha bengkel. Jadi motor itu nanti bisa diperbaiki, dan kembali utuh bahkan bisa dimodifikasi lebih baik, sehingga bisa dijual lagi. Suatu saat lumpur akan berhenti nyembur (kawan2 di Gerakan Menutup Lumpur Lapindo yakin akan hal ini dan punya proposal yang sangat jelas).

Maka lahan yang sudah tenggelam yang 800 ha itu nantinya akan dikembangkan sendiri oleh BakrieLand Developer (10 tahun lalu, siapa sih yang mau beli tanah di kawasan pantai indah kapuk). Dibangun mall, akses tol dipulihkan, dibangun akses marina, jadilah perumahan mewah di kawasan selatan Surabaya. Harganya jelas akan jauh lebih mahal dari yang sudah ada. Belum lagi kalau dugaan bahwa di bawah ternyata ada deposit migas yang sangat besar.

Jadi Lapindo saat ini tidak sedang mengeluarkan duit untuk ganti rugi, tetapi investasi aset untuk pengembangan korporasi Grup Bakrie. Korban yang sudah sedemikian susah karena bencana ini, masih diinjak2 oleh keserakahan Lapindo. Sementara kami semakin sengsara, Bakrie justru semakin menggelembung aset dan bisnisnya.

Mau tahu pembuktian paling gampang dari masalah ini? Toh lahan itu tenggelam oleh lumpur dan tidak bernilai ekonomis kan? Coba aja minta mereka mengembalikan kepemilikan lahan kepada korban, atau serahkan aja lahan tersebut kepada negara. Ya jelas mereka akan mencak2. Sebab mereka memang tengah mengembangkan berbisnis di Sidoarjo, dan bukan sedang bertanggungjawab atas keteledoran yang mereka lakukan.

Ra-settle-temen

Begitulah, meskipun sangat pahit dan saya mungkin akan terancam untuk diteror oleh orang-orang 'Kau Tahu Siapa', tetapi saya harus menuliskan apa yang terjadi di Sidoarjo. Bahwa apa yang mereka sampaikan di media adalah upaya yang sistematis untuk mensamarkan keserakahan korporasi yang tiada tara ini.

Jadinya, bagi korban, konsep resettlement yang ditawarkan Lapindo ini sama aja dengan konsep cash and carry yang sudah mereka pelintir dulu. Kalau cash and carry dulu oleh korban dinamakan bayar kes (tunai) 20 persen, 80-nya keri-keri (belakangan, entah kapan). Kalau resettlement kini diartikan ra-settle-temen, atau ya tidak kunjung membuat nasib korban jadi lebih jelas, malah mengulur waktu.

Ayo keroyok Bakrie rame-rame (bag - 2/habis)

2008-06-16T02:39:00.001-07:00

Sampai kemudian, ternyata semua teriakan dan seruan saya ternyata tidak benar-benar membentur tembok. Saya mendapati ternyata tidak semua warga bangsa ini yang sesat logika dan tumpul nurani dalam menyikapi masalah Lapindo. Di samping sejumlah kecil kawan dan lembaga yang telah lebih dulu sy kenal dalam masalah Lapindo, ada tambahan kawan-kawan baru yang berperan besar meneguhkan kesimpulan saya itu.

Dari sejumlah kawan tersebut, muncul keyakinan baru bahwa sebenarnya memang orang/lembaga yang peduli dengan masalah Lumpur Lapindo dan nasib korban ini masih sangat banyak. Kalau saja saya menabung seribu rupiah tiap kali dengar atau baca ada orang atau lembaga yang peduli dengan masalah Lapindo, pasti sekarang saya sudah kaya raya.

Masalahnya, dukungan dan kepedulian dari berbagai orang/lembaga tersebut berdiri terpisah-pisah, dan muncul berserakan di sana-sini. Mereka datang dengan latar belakang pemahaman masalah, pendekatan yang sendiri-sendiri, dan tentunya kepentingan yang berbeda-beda juga.

Pun juga antar pihak yang peduli tersebut kadang tidak saling berkomunikasi, sehingga satu sama lain tidak bisa saling sinergi, apa yang sudah dilakukan, kepada kelompok yang mana, apa pelajaran yang bisa dipetik, siapa aktor benar, siapa juga yang makelar, mana yang patut kita dukung, mana yang perlu digebukin rame-rame.

Kemudian ada juga perasaan yang timbul, bahwa masalah Lumpur Lapindo ini sedemikian besar dan ruwet. Kalaupun ada pihak yang mau berbuat sesuatu, apa yang bisa dilakukan menghadapi masalah yang sedemikian pelik. Apalagi kalau dia hanya sekedar individu, tentu akan bingung, bagaimana mulai melakukan sesuatu, kalau mau nyumbang, kemana; nyumbang apa; buat korban yang mana, dan macam-macam lainnya.

Kondisi ini kemudian menimbulkan posisi yang pada dasarnya saling menunggu dan membiarkan public sedikit demi sedikit, ‘termakan’ oleh kampanye sesat media Lapindo.
“Ah, memang masalah Lapindo sudah selesai kok, kan gak ada demo2 lagi”.
“Yang protes kan itu-itu aja, mau cari untung kali”
“Kan Wapres bilang sudah diberi ganti untung”
“Kemarin saya baca, korban semua sudah dapat rumah, bagus-bagus lagi”.
"Bakrie bilang itu kan bencana alam, enak dong diganti rugi"
“Kalau ada masalah, pasti LSM-LSM dan mahasiswa pada mbelain korban Lapindo.”
“Itu kan masalah kecil, Metro TV aja nyebutnya sekarang Lumpur Porong”
Bahkan, “Lumpurnya sudah berhenti kan.” Sialan...

Maka saya merasa harus ada yang mulai secara serius menerobos kebuntuan ini. Membariskan semua pihak yang peduli dengan penanganan bencana lapindo dan nasib korban. Meluruskan segala macam penyesatan public yang dilakukan oleh Keluarga Bakrie, mendorong Bakrie mengambil tanggung jawab penuh dalam menyelesaikan masalah Lapindo.

Tidak harus dibawah satu panji, karena bangsa kita terkenal paling sulit untuk bisa menyisihkan ego. Tapi paling tidak, semua bisa berbagi, dalam bahasa yang sama, dengan tuntutan yang sama. Apa itu? Di titik ini belum ada. Tetapi yang paling ideal tentu saja adalah kembalikan hak2 korban, pulihkan lingkungan di Sidoarjo.

Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan tuntutan itu? Di titik ini, belum ada, dan gak jelas. Tetapi kalau nunggu adanya sebuah desain besar dan sempurna dari sebuah aksi yang ideal, maka sampai semua Sidoarjo tenggelam, yakin rencana itu tidak akan pernah terwujud.

Maka bayangan saya sesederhana ini. Kumpulkan semua pihak yang peduli dengan masalah Lapindo, individu maupun lembaga. Bikin wadah informasi yang bisa diakses oleh semua dan untuk semua. Kita solidkan rencana dalam proses itu, juga proses seleksi dan semua memberi kontribusi. Dari proses itu, sy yakin akan menghasilkan rencana aksi dan tindakan yg lebih konkret dibanding yang selama ini sudah terjadi.

Siapa yang bisa dan mampu melakukan upaya ini? Menurut saya banyak sekali yang sebenarnya mempunyai kualifikasi, baik individu maupun lembaga, untuk melakukan inisiatif pengorganisasian semacam ini. Masalahnya menurut saya ya sesederhana bahwa memang tidak yang mau. Saya akan bisa menerima alasan waktu atau kesempatan tidak tepat, kalau bencana ini baru berjalan 1 atau 2 bulan. Tetapi setelah 2 tahun (lebih dari 700 hari) masih belum ada, berarti ya sesederhana, memang gak ada yang niat melakukannya.

Maka, saya kemudian memilih untuk tidak diam dan menunggu, dan tahu-tahu bencana Lapindo sudah diperingati tahun ketiga, dan korban semakin nambah, sementara Bakrie kekayaannya nambah 50 trilyun lagi.

Biar saja kata orang caranya gak bener, metodologinya ngawur, tampilannya jelek, bahasanya kacau. Lha wong, saya memang bukan profesional di situ kok. Yang penting harus dimulai.

Kalau nunggu lembaga yang ahli di bidang pengorganisasian atau advokasi, atau campaigner yang bisa nulis bagus, atau ahli IT yang bisa SeO, sebagai korban sudah lebih menunggu. Maka saya menolak untuk menunggu dan membusuk dalam prosesnya.
Tapi saya tidak akan na’if dan konyol. Kalau dalam proses ini ada yang mau mbantu menyempurnakan, atau di luar sana sedang berjalan inisiatif yang lebih manjur untuk tujuan menangani bencana dan memperjuangkan nasib korban, dengan senang hati saya akan bergabung.

Tetapi sementara itu belum muncul, ini beberapa inisiatif yang sudah dilakukan:
- www.korbanlapindo.net : Ada website portal informasi tentang bencana dan korban Lapindo
- www.korbanlapindo.blogspot.com : Blog yang mencoba mendokumentasikan perspektif korban
- http://www.facebook.com/group.php?gid=26083340518 : Grup di facebook tempat berbagi info semua orang yang peduli masalah Lapindo
- http://groups.yahoo.com/group/gebraklapindo/ Grup di yahoo
- http://groups.google.co.id/group/friend-of-lapindo-victims Grup di google

Mengakhiri postingan ini, sy cuman dengan rendah hati menyeru, siapapun anda yang peduli terhadap penanganan bencana dan nasib korban lapindo, ayo bergabung dengan gerakan ini. Catatkan email dan kontak anda di situs-situs di atas. Kunjungi dan manfaatkan situs-situs ini untuk mendapatkan informasi tentang masalah Lumpur Lapindo dan korban, serta berbagai informasi atau inisiatif untuk membantu korban, dan bantu sebarkan kepada khalayak.

Bakrie adalah raksasa, maka ayo dikeroyok rame-rame. Bukan untuk membunuh atau menghancurkan, tapi memaksa mereka bertanggungjawab kepada bangsa Indonesia dengan menyelesaikan masalah lumpur Lapindo dan memberi kedilan dan keadaban kepada korban.

sumber foto : antara

Ayo keroyok Bakrie rame-rame (bag - 1)

2008-06-15T23:05:00.000-07:00

Saya sempat marah, kecewa, muak dan bahkan mutung karena merasa bicara dengan tembok ketika coba teriak-teriak tentang masalah Lapindo. Berbagai seruan, ‘gugatan’, bahkan fait accompli, ternyata paling tidak menurut saya tidak mampu membuat orang berbondong-bondong untuk membantu korban.

Pun momentum dua tahun peringatan semburan Lumpur, malah membuat saya semakin muak kehilangan harapan. Berita tentang Lapindo memang sama sekali tidak lenyap dari pemberitaan media, meskipun bersaing dengan berbagai isu panas lainnya. Tetapi muatan yang muncul malah membuat saya semakin sesak. Seolah kita tengah mengingat satu peristiwa, yang tuntas saat itu juga dan tidak berlanjut.

Momen dua tahun ini seolah menjadi semacam peringatan ulang tahun. Bahwa dua tahun lalu Lumpur mulai menyembur di Sidoarjo. Sama dengan kita memperingati, 100 tahun lalu Budi Utomo didirikan, atau 80 tahun lalu, sumpah pemuda dikumandangkan, atau 10 tahun lalu generasi saya berdemo di gedung DPR (asli kaget bener waktu Suharto bisa turun dan g ada pertumpahan darah), dan menandai reformasi.

Saya jadi bisa merasakan dengan benar bagaimana merasa terhinanya keluarga para aktivis yang hilang atau yang dibunuh. Peringatan 10 tahun kehilangan itu bukan berarti bahwa 10 tahun yang lalu mereka hilang, namun tidak lama sudah ketemu keluarga lagi. Padahal, mereka sampai sekarang masih hilang dan tidak jelas keberadaanya.

Kalau untuk keluarga korban tragedi trisakti dan semanggi, peringatan ini berarti bahwa 10 tahun kemudian siapa yang menembaki dan membunuh anak-anak mereka sampai sekarang tidak jelas. Jadi peringatan 10 tahun semacam itu adalah semacam kesaksian, bahwa Negara ini memang goblok karena tidak mampu melindungi mereka, dan anak bangsa yang lain toh juga cuek.

Peringatan 2 tahun semburan Lumpur Lapindo bukannya memperingati awal keluarnya semburan Lumpur Lapindo. Peringatan dua tahun ini mestinya adalah penegasan, betapa Negara ini memang dibawah ketiak Keluarga Bakrie, dan komponen bangsa yang lain, diakui atau tidak, gagal memperjuangkan ke-Indonesiaan.

Sebab kalau saya tidak salah memahami, inti Pancasila adalah Gotong Royong, demi mencapai tujuan kehidupan berbangsa, yang salah satunya adalah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka bantah saya, sanggah bahwa Keluarga Bakrie saat ini tidak tengah menginjak-injak kemanusiaan dan keadilan bangsa Indonesia.

Yah, bangsa Indonesia yang kebetulan diwakili oleh rakyat Sidoarjo. Yah, korban Lumpur itu adalah rakyat yang kebetulan jumlanya ratusan ribu (moga-moga penyebutan korban dengan angka ini tidak jadi klise, soalnya orang yang ratusan ribu ini kalau saja mau bergandengan tangan, panjangnya akan menyamai keseluruhan panjangnya di jalanan di Jakarta).

Dan kalau ini bisa terjadi di Sidoarjo, maka dengan mudah ini akan terjadi di tempat lain dan bagian lain dari bangsa Indonesia. Atau mungkin kalimat didepan bahkan perlu dipertajam, kalau Sidoarjo dan Jawa Timur saja bisa begitu diacak-acak oleh kedigdayaan politik dan ekonomi Keluarga Bakrie, apa harapan bagi daerah lain dengan ke-Indonesiaan semacam ini.

Namun saya merasa kemudian bahwa Bakrie sudah memenangkan pertempuran di semua lini. Pemerintah jelas dikangkangi. DPR (halah, hari gini… msh percaya sama DPR). Penegak hukum memble (jangankan lawan Bakrie, lawan FPI aja mbulet…). Media, beberapa masih sayup-sayup sampai, meskipun sebagian besar gak beda dg pelacur.

Terus apalagi yang bisa dilakukan? Tidak ada, ini semua hanya omong kosong, Bakrie tetap akan menjadi pemenang dan yang tertawa paling akhir. Sedangkan puluhan ribu saudara, teman, tetangga saya korban lapindo banyak yang sudah mati, menjadi gila, gelandangan, terpaksa jadi pengemis, bahkan melacur, anak2 tidak bisa sekolah, bahkan terancam cacat karena harus menghirup gas tiap hari.

Mungkin inilah kenyataan. Satu paket yang harus saya terima karena masih mau ngurus KTP dan mengaku diri bangsa Indonesia. Saya harus menerima kenyataan bahwa bangsa yang sangat kaya akan nilai-nilai budaya yang luhur, ramah, religius, komunal, ini ternyata juga susah mengingat, gampang dikibulin, dan bisa sangat cuek dan abai.

Kalau sebelumnya saya cuma membaca kesimpulan ini dari artikel di koran, sekarang saya merasakan ini secara langsung, sebagai sebuah pengalaman yang sangat pahit. Pengalaman sebagai korban dari bencana Lumpur panas yang disebabkan oleh perusahaan Keluarga Bakrie yang bernama PT Lapindo. (bersambung ke bagian 2)

DESAKU yang hilang…

2008-06-10T03:25:00.000-07:00

Bagi pemerintah dan Lapindo, daerah yang tenggelam oleh lumpur mungkin hanya dianggap sekedar sebuah lokasi geografis. Tidak ada keterkaitan, tidak ada emosi. Tetapi bagi korban, wilayah yang tenggelam tersebut adalah tempat tinggal, tautan dengan masa lalu, dan hamparan masa depan. Sebuah desa.

DESAKU yang hilang…

Berkesempatan nulis di blog, mbales ngecek blog dan situs kawan2 pendukung korban lapindo yang sudah berkunjung, membawa pengelenaan dunia maya-ku nyasar ke tempat2 yang tidak terduga (bukan ke situs porno lho ya, *iyak*, yo mesti ae, lek mrono soale gak nyasar, hehehe). Salah satunya ketemu situs2 yang memuat lagu2 yang lama gak terdengar.

Jangan Asem misalnya, salah satu grup rock dari Unitomo yang terkenal di Surabaya pertengahan 90-an. Lagu2nya menurutku sangat berbobot, melodi yang ringan, syair yang kental kritik sosial, yang serelevan waktu itu maupun sekarang. Lagu macam ogok-ogok thok, atau reggae garuda, atau jancuk blues, dinyanyikan dengan suara lantang dan logat Surabaya yang sangat medok, tapi akrab di telinga.

Tapi salah satu yang paling aku suka karena nendang, cerdas dan, nggilani bin kemproh (oh ya ma’af, nggilani=menjijikkan, kemproh=jorok) adalah yang judulnya kentut sosial, sangat khas Suroboyoan. Syairnya begini :

”Tahu bedanya pantat kita dengan kepala pejabat?”

”Pantat kita belah tengah, kepala pejabat belah pinggir”

”Tahu persamaan pantat kita dengan kepala pejabat?”

”Pantat kita dan kepala mereka sama-sama isinya, TAEKKK!”

Halah, kok jadi cerita tentang Jangan Asem dan hal yang semua orang sudah tahu. Semua yah nyadar, walau nggak berani ngomong, apalagi nyanyi, selugas grup band Jangan Asem, bahwa dalam ngurusin masalah Lapindo, kepala pejabat kita itu isinya, ya itu tadi, penuh kotoran.

===

Eniwei, maksud postingan ini sebenarnya cerita tentang lagu anak2 yang judulnya DESAKU :

http://www.esnips.com/doc/04749ec3-0892-4542-8e19-4bdd2810c2bb/Desaku

Tiba-tiba aja aku nemu lagu yang dulu menjadi favoritku sewaktu masih sekolah di SMPN 1 Sidoarjo, karena membuat aku yang dari desa di Tanggulangin, jadi merasa punya sedikit kelebihan ketika bergaul sama teman2 sekolah yang rata2 anak kota (pasti ada yg nyeletuk, Sidoarjo kok kota, hehehe).

Merasa lebih karena, lagu tersebut menceritakan betapa bahagianya hidup di desa, yang permai, tempat saudara dan handai tolan hidup, dibanding di kota, yang sumpek dan egois. Tak akan mudah kulupakan, dan berpisah darinya. Bahkan sekalipun, lama setelah nggak tinggal di desa aku pernah tinggal dibelahan lain dari bumi ini, ingatan akan desa seperti yang digambarkan oleh lagu DESAKU itu seringkali menyeruak. Lha asline memang wong ndeso, mau gimana lagi.

Tadi malam, ketika tanpa sengaja ketemu lagi lagu itu, tiba-tiba aku terhenyak, tapi dalam nuansa yang sama sekali berbeda.

Desaku yang tak mudah kulupakan itu, (dengan amat sangat) terpaksa harus kuhapus dari ingatan. Upaya yang sangat berat, mengingat apa penyebabnya, dan bagaimana pihak yang bertanggungjawab soal terhapusnya desaku dari peta di muka bumi ini, melenggang dengan santai, tetap menjalankan jabatan menteri koordinasinya dan mengumpulkan pundi2nya sebagai orang terkaya di negeri ini, melalui bisnisnya yang terus menggurita.

Dan mendengarkan kembali DESAKU mementahkan segala upaya selama hampir 2 tahun ini untuk melupakan memori indah akan desaku, mencoba menerima apa yang terjadi. Keindahan yang tidak mudah dijelaskan kepada orang lain, khususnya yang tidak pernah tinggal di desa. Rasa akrab begitu masuk ke lingkungan desa. Semua orang yang dengan riang menengok dan menyapa kita, sambil tiba-tiba menghentikan kegiatannya, apapun itu, dan seberapa lamapun kita gak pulang. Kapan teko mas?

Tempat-tempat yang spesial, paling tidak bagiku. Pohon mangga yang sama tempat dulu aku pernah nyolong dan diteriakin wak Kaji, pos kamling yang sama tempat dulu pertama belajar nikmati enaknya nongkrong sambil main gitar dengan teman, rumah si Arif, anaknya Pak RW yang kamar depannya jadi saksi perkenalan kami dengan dunia orang dewasa (nonton film ’aneh’ karena gak ada biru-birunya kok disebut BF, ngerokok gudang garam, yang di beberapa negara dikira lagi nyedot canabis, saking baunya, hehehe).

Hal-hal sepele itu, tempat-tempat yang tidak penting itu. Tapi bukankah hal-hal seperti ini yang selalu efektif mengingatkan kita, bahwa toh kita ini manusia biasa juga, seberapapun diri merasa hebat dengan segala pencapaian pribadi. Bahwa ternyata kita sama saja dengan orang2 lain, kawan2 sebaya, yang pernah berbagi kekonyolan2 khas anak muda, dan yang mungkin ketika dewasa, tidak seberuntung kita.

Tapi mereka adalah kawan2ku, saudara2ku, yang membuatku selalu bisa mengaca, dan melihat diri sendiri dengan jujur. Sebuah akar, dimana setinggi apapun pohon itu akan tumbuh, akan bisa dilacak darimana dia tumbuh. Ahli sosiologi mungkin menyebutnya akar budaya kita, tapi yang jelas aku merasa aku adalah bagian dari mereka. Dan tidak ada sedikitpun aku keberatan dengan hal itu, alih-alih aku malah bangga.

Kalau saja masa kecilku dihabiskan di kota, tinggal di perumahan, apalagi apartemen, yang minim interaksi dengan sebaya, mungkin memori akan desa tidak sekuat yang kurasakan sekarang. Dan mungkin aku akan sama dengan sebagian kawan2 korban warga Perumahan Tanggulangin Sejahtera, tidak terlalu memandang penting arti hilangnya sebuah tempat tinggal dan DESAKU, dan ’menyerah’. Sekalipun sebagian dari mereka, beberapa adalah dosen dan cendekia yang tahu benar arti hilangnya hak dan penggantian yang tidak adil.

Dan sekarang, semua itu telah lenyap dari muka bumi, tak berbekas, kecuali hamparan danau lumpur membentang sampai batas cakrawala. Bagaimana anda akan menghitung kerugian akan kehilangan yang benar2 total ini? Kalau hancurnya aset tanah, rumah atau bangunan, atau bahkan pohon2, mungkin masih bisa dihitung. Tetapi bagaimana dengan hilangnya kenangan2, sejarah dan cerita2 orang tua, seberapa anda akan menilainya? Mungkin tak terkira.

Tapi lagu DESAKU sekali lagi menyentakkan kesadaran tadi, sekaligus mengingatkan bahwa apa yang kami lakukan sekarang, untuk ’melawan’ pemerintah dan lapindo, memang berdasarkan pada sesuatu, dan itu berharga. Kalau tidak demi masa lalu, maka kami melakukan ini demi masa depan. Kalau tidak untuk contoh bagi generasi nanti negeri ini, paling tidak aku tidak akan malu dengan anak cucu sendiri.

Aku sesak membayangkan, 10 tahun lagi, ketika anakku, atau 30 tahun lagi, ketika cucuku, menanyakan, dan aku tidak bisa menjawab, tentang hal berikut :

”Yah/Kek, dulu kecilnya dimana?”

Maka aku akan menjawab, ”Oh di Sidoarjo le, di tempat yang sekarang terendam lumpur Lapindo”, sambil menuding ketengah danau lumpur” disana itu, yang kelihatan bekas cungkup masjidnya”

”Yah/Kek,” lanjut mereka, ”kabarnya, tenggelamnya karena ulah perusahaan yang serakah, bekerjasama dengan pemerintah yang korup dan tidak peduli sama rakyatnya, ya?” Aku terpaksa mengangguk, mengiyakan dan takjub akan kelugasan anak2 jaman nanti.

Lalu anak/cucuku mengejar dengan pertanyaan skak mat, ”Lho, kalau rumah dan desa Ayah/Kakek ditenggelamkan, terus apa yang Ayah/Kakek lakukan?”

Dan aku memilih untuk bisa menjawab dengan kepala tegak ketika pertanyaat itu muncul. Maka, paling tidak, apa yang kami lakukan sekarang, akan bisa mempersiapkanku saat pertanyaan seperti itu keluar dari anak/cucuku nanti.

Dan lirik lagu DESAKU terngiang lagi:

...tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai...

...selalu kurindukan...

...desaku yang hilang....lanjutku lirih.

Tidak lagi diiringi kepedihan, tapi dengan dua tangan mengepal erat, dan geraham mangatup rapat menandakan tekad yang kuat.

Seruan Terakhir Korban Lapindo dari Pengungsian Pasar Baru Porong

2008-06-10T03:13:00.001-07:00

Setelah bertahan hampir 2 tahun dari berbagai macam tekanan Lapindo, korban akhirnya benar-benar sampai pada batas akhir ketahanannya dalam situasi yang begitu menyedihkan di Pengungsian pasar baru Porong

Seruan Terakhir Korban Lapindo dari Pengungsian Pasar Baru Porong

Porong, 25/4/2008.

Tadi malam, di pengungsian pasar baru Porong, terjadi peristiwa yang artinya sangat besar dalam perkembangan bencana Lapindo yang kini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Setelah serangkaian manuver dan isu yang dengan sangat cantik digulirkan oleh Lapindo dan pemerintah, korban lumpur terakhir yang masih bertahan yang tergabung dalam akhirnya berada dalam posisi yang sangat terjepit.

Hanya tersisa satu pilihan bagi warga bangsa yang masih punya hati nurani dan kepedulian akan masa depan negeri ini, serta mereka yang selama ini menyatakan peduli akan nasib korban Lapindo. Beramai-ramai datang ke pasar baru Porong, untuk meyakinkan korban bahwa mereka tidak sendirian, mensinergikan gerakan dengan korban Lapindo serta segera membantu stamina dan penghidupan korban yang kini benar-benar diabaikan pemerintah dan Lapindo.

Bencana lumpur Lapindo sudah selesai

Begitulah yang akan segera dikabarkan dan dikampanyekan oleh Lapindo dan Bakrie Group begitu pengungsi korban Lapindo yang masih bertahan di Pasar baru Porong benar-benar menyerah. Sebab saat ini satu-satunya yang tersisa untuk membuktikan bahwa bencana ini jauh dari selesai dan korban masih belum tertangani dengan baik adalah keberadaan pengungsi di Pasar baru Porong.

Kami memandang bahwa selama ini, segala macam upaya dilakukan oleh Lapindo untuk mengopinikan bahwa: (1) bencana Lapindo adalah fenomena alam yang dipicu oleh kejadian alam pula; (2) meskipun tidak ada status hukum apapun yang menyatakan bahwa mereka bersalah, Lapindo tetap berbaik hati dan peduli dengan penanganan dampak sekaligus nasib korban.

Untuk mewujudkan opini diatas, kami menganggap bahwa mereka melakukan berbagai upaya. Untuk yang pertama, Lapindo ‘menyewa’ ahli-ahli geologi yang, dengan menyisihkan segala kaidah keilmuan, melainkan oleh gempa bumi di Yogya. Padahal jauh lebih banyak ahli yang lebih otoritatif dan lebih berpengalaman dan diakui yang menyatakan bahwa semburan ini diakibatkan oleh kesalahan prosedur pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo.

Pendapat ini kemudian gencar dipakai Lapindo untuk membangun opini publik, mulai dari forum diskusi yang diselenggarakan pemerintah, sidang pengadilan, bahkan sampai dengar pendapat dengan DPR (secara sepihak tanpa menyertakan ahli yang berpendapat berbeda). Hasilnya mudah diduga, sikap pemerintah (eksekutif), keputusan pengadilan (yudisial) dan posisi DPR (legislatif), seolah di-orkestra-i seirama menganggap bahwa Lapindo tidak bersalah dalam bencana lumpur panas ini.

Seolah itu belum cukup, Minarak Lapindo Jaya (perusahaan yang didirikan April 2007 oleh Bakrie Group untuk menangani masalah Lapindo) kemudian membayar iklan di berbagai media cetak nasional untuk mendukung opini tersebut. Selain menyatakan bahwa semburan lumpur ini disebabkan oleh bencana alam, iklan tersebut juga mempertegas poin kedua berikut.

Bahwa meskipun tidak menyebabkan semburan lumpur, Lapindo ternyata masih bertanggungjawab menangani dampak bencana ini, dan manangani nasib korban lapindo. Hal ini mereka buktikan dengan menyediakan berbagai kebutuhan pengungsi, yang mestinya merupakan kewajiban pemerintah. Padahal penyediaan fasilitas mulai dari makanan, fasilitas kesehatan, air bersih, pendidikan bagi anak2 dan sebagainya tersebut hanya pada beberapa bulan awal .

Setelah beberapa waktu, fasilitas-fasilitas tersebut di hentikan oleh Lapindo, meskipun dalam berbagai kesempatan, mereka selalu menyebutkan seolah fasilitas-fasilitas tersebut masih disediakan. Terakhir, satu-satunya fasilitas pengungsi yang disediakan oleh Lapindo adalah jatah makan, setelah air bersih dihentikan sejak November 2007. Akibatnya pengungsi harus mencari sendiri segala kebutuhan dasar tersebut. Hingga awal bulan ini, Lapindo membuat surat kepada pemerintah bahwa mereka akan menghentikan jatah makan bagi pengungsi sejak tanggal 1 mei 2008.

Poin berikut untuk mendukung opini kedua ini adalah bahwa Lapindo sudah membayar ganti rugi kepada korban, dan korban sudah menerima skema yang ditetapkan di dalam Perpres 14/2007. Skema yang dimaksud adalah bahwa untuk menangani dampak sosial bencana lumpur panas ini, Lapindo harus membeli tanah dan bangunan milik korban. Kerugian warga direduksi menjadi hanya sekedar kehilangan asset, sedangkan kerugian lain sama sekali tidak dipertimbangkan.

Sistem pembayarannya adalah, pertama warga melengkapi surat2 bukti kepemilikan tanah dan bangunan. Padahal banyak dari korban tidak memegang bukti ini, baik karena memang tidak ada karena selama ini di desa bukti kepemilikan dianggap tidak terlalu penting atau tidak sempat diselamatkan karena sibuk menyelematkan diri sewaktu lumpur menenggelamkan desa mereka.

Setelah bukti lengkap, warga akan menyerahkan ke Lapindo, sambil menerima uang kontrak untuk 2 tahun. Dengan menerima uang kontrak ini, warga sudah melepas status sebagai pengungsi dan tidak diurusi lagi oleh Lapindo. Sebuah jebakan yang membuat korban terlucuti posisi tawarnya, karena pada dasarnya warga bukan lagi korban, tetapi mitra jual beli Lapindo.

Setelah berkas diverifikasi, korban menanda tangani Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) yang intinya menyerahkan kepemilikan tanah dan menerima pembayaran 20 persen. Sedangkan sisa pembayaran 80 persen dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sebelum dua tahun masa kontrak habis. Poin selambat-lambatnya ini kemudian diterjemahkan secara sepihak oleh Lapindo (dan didiamkan oleh si pembuat Perpres) bahwa mereka akan mulai melunasi pembayara 21 bulan kemudian. Artinya, selambat-lambatnya dipelintir oleh Lapindo menjadi secepat-cepatnya.

Jadi terang bahwa pengopinian bahwa Lapindo membayar ganti rugi kepada korban merupakan upaya yang sistematis untuk menyesatkan persepsi publik, sebab yang terjadi bukan ganti rugi, tetapi jual beli (untuk jelasnya, lihat blog www.korbanlapindo.blogpot.com atau www.korbanlapindo.net). Sebuah jual beli yang secara hukum sangat aneh, manipulatif dan tidak memberi kepastian hukum akan nasib dan masa depan korban.

Aneh sebab, dalam skema pembelian apapun, bukti kepemilikan diserahkan setelah pembeli melunasi harga transaksi. Manipulatif karena, tidak ada posisi yang seimbang dalam transaksi karena warga terpojokkan dahulu dalam situasi dimana mereka seolah harus mengambil pilihan ambil atau tidak dapat apa-apa. Tidak memberi kepastian hukum karena adanya pasal karet mengenai ketentuan pelunasan pembayaran yang membuat lapindo bisa berkelit dari kewajiban membayar tanpa sanksi apapun.

Pasal yang tercantum di dalam PIJB antara Lapindo dan Korban tersebut pada dasarnya menyebutkan bulan kapan Lapindo harus melunasi pembayaran (yaitu 21 bulan dari ditandatanginanya PIJB seperti disebutkan diatas). Dari bulan yang disebutkan, Lapindo diberi waktu 1 bulan untuk melunasi pembayaran. Jika dalam masa 1 bulan tenggang tersebut Lapindo tetap belum melunasi, maka korban boleh mengambil kembali bukti kepemilikan asset mereka.

Tidak ada penjelasan lanjutan setelah itu, kecuali bahwa Lapindo masih tetap akan bertanggungjawab melunasi pembayaran. Tidak jelas apa konsekuensi setelah warga menarik berkas mereka. Tidak jelas kapan dan bagaimana Lapindo akan melunasi sisa pembayaran. Tidak ada mekanisme dis-insentif (kecuali kalau sumpahnya Cak Nun dianggap sebagai mekanisme dis-insentif), misalnya dalam bentuk denda setiap bulan penundaan, sehingga akan mendorong Lapindo untuk membayar. Intinya tidak jelas apakah Lapindo akan membayar sisa pembayaran.

Poin ketidakjelasan penyelesaian pembayaran itulah yang kemudian yang semakin menguatkan kami untuk tetap bertahan di pengungsian. Bertahan hidup dalam situasi yang sangat mengenaskan, diintimidasi, ditakut-takuti dan diancam, bahkan oleh pemerintah kami sendiri. Karena skema yang ditetapkan pemerintah tersebut tidak hanya tidak adil (apalagi kata Wapres menguntungkan), namun malah membuat masa depan kami, korban yang sudah sengsara ini, akan semakin terpuruk.

***

Kedua poin tersebut secara sistematis diopinikan oleh Lapindo dan diterima oleh sebagian besar publik. Akibatnya tidak ada lembaga atau orang yang berbondong-bondong membantu pengungsi korban Lapindo, seperti halnya korban bencana yang lain, sebab seolah-olah Lapindo sudah menangani korban. Beberapa NGO asing yang kami mintai bantuan bahkan menyatakan bahwa justru pemerintah yang menolak tawaran mereka untuk membantu korban. Pemerintah dimana Koordinator kementriannya yang seharusnya bertanggungjawab menangani korban, dijabat oleh orang yang sama dengan pemilik grup usaha yang menyebabkan bencana ini.

Ketikadakjelasan nasib korban

Tawaran tersebut dengan sangat terpaksa kemudian diterima oleh sebagian besar korban. Mereka tidak lagi punya energi untuk bertahan setelah berbulan-bulan menunggu kejelasan nasib dan status mereka. Situasi yang disebabkan oleh ketidak jelasan negara tentang bagaimana kejelasan hukum status bencana ini dan bagaimana kejelasan nasib dan segala hak sosial ekonomi dan budaya dari korban yang telah terenggut dengan paksa begitu saja.

Dari saat awal kejadian semburan lumpur panas di Desa Renokenongo pada tanggal 29 Mei 2006, korban sudah disuguhi ketidaktegasan ini. Pada hari-hari pertama, tidak jelas apa yang menyebabkan semburan lumpur panas ini. Yang diketahui oleh warga dan diberitakan di media adalah semburan ini terjadi di areal pemboran gas Lapindo, kegiatan eksplorasi yang sebagian besar warga yang tinggal di dekat situ tidak mengetahuinya.

Kemudian, dari berbagai keterangan muncullah pemberitaan di media massa bahwa memang operasi Lapindo-lah penyebab semburan ini. Kesimpulan ini diperkuat oleh proses penyidikan yang mulai dilakukan oleh Polda Jatim, yang menemukan adanya indikasi kesalahan prosedur yaitu tidak dipasangnya chasing di sumur Banjar Panji 1. Kesimpulan tim investigasi yang dibentuk oleh pemerintah dan pendapat sejumlah anggota DPR yang datang ke lokasi juga menyimpulkan hal yang sama.

Tanpa kejelasan status hukum, opini publik saat itu terbangun dengan sangat kuat bahwa memang Lapindo yang menyebabkan bencana ini, dan Lapindo tidak menolak. Kemudian muncul keterangan dan pernyataan dari pejabat pemerintah, mulai pusat sampai daerah, yang mengunjungi lokasi, bahwa Lapindo harus bertanggungjawab atas berbagai dampak yang diakibatkan oleh semburan lumpur ini.

Bahkan pada bulan Juni 2006, Wapres didepan korban dan Nirwan Bakrie (yang datang bersama wapres mewakili Grup Bakrie) menegaskan bahwa Bakrie tidak hanya akan memberi ganti rugi kepada korban, namun ganti untung. Pernyataan (yang oleh korban dengan segala baik sangka kepada pemimpin negara diterjemahkan sebagai perintah) yang juga dibenarkan oleh Nirwan Bakrie.

Senada dengan Wapres, Presiden setelah menerima laporan tim investigasi semburan lumpur, juga menyatakan hal yang sama, kali ini didepan menko kesra dan pemilik Grup Bakrie (yang entah kenapa, paling tidak sebagai bentuk tanggungjawabnya selaku menko kesra, tidak pernah datang ke lokasi bencana, dan tidak mendapat teguran akan hal ini)

Maka lengkaplah sudah, persepsi publik maupun keyakinan korban bahwa Lapindo-lah yang menyebabkan bencan ini, dan Lapindo akan bertanggungjawab. Bagi korban, meskipun tanpa perlu status hukum, ketika semua sudah menyatakan hal itu, maka nasibnya akan segera jelas. Penghidupannya yang porak poranda segera akan bisa ditata lagi sehingga bisa segera hidup dengan normal.

Tetapi kemudian waktu berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun beranjak menjadi tahun. Tetapi tidak ada kejelasan tentang bagaimana penyelesaian nasib korban. Segala proses perundingan dengan Lapindo dan pemerintah tidak membuahkan hasil. Kesepakatan ditanda tangani, namun ketika isi kesepakatan ini tidak terpenuhi, tidak ada penjelasan apapun.

Hal yang sama juga terjadi dengan sikap dan keterangan pemerintah, termasuk pemerintah pusat. Ketika Wapres dan Presiden beberapa kali meminta atau memerintahkan sesuatu, ketika itu tidak dilakukan, atau tenggat waktunya terlewati dan permintaan atau perintah tadi tidak terlaksana, tidak ada penjelasan kenapa itu tidak terlaksana baik dari si pemberi maupun penerima perintah. Tidak ada permintaan ma’af atau pejabat yang dimarahi ketika perintah presiden/wapres tidak terlaksana.

Pada saat yang sama, suasana yang dihadapi warga semakin sulit. Uang simpanan sudah mulai habis karena selama terjadinya bencana ini sebagian besar dari kami yang sawah dan pabriknya tenggelam tidak lagi bisa bekerja. Sedangkan kebutuhan hidup, belanja sehari-hari, biaya anak sekolah, cicilan motor dan sebagainya, tidak bisa lagi ditunda.

Kondisi hidup di pengungsian yang serba terbatas juga membuat kami lebih menderita. Anak-anak kami tidak bisa belajar dan bermain dengan tenang. Suasana hidup berkeluarga tidak lagi bisa kami jalankan dengan nyaman, karena harus hidup di pengungsian yang berjubel beberapa keluarga dalam los di pasar yang hanya berpenyekat kain lusuh. Bagaimana kami bisa berhubungan tenang dengan suami/istri dalam kondisi semacam ini.

Sementara skema yang ditawarkan oleh pemerintah juga tidak kunjung jelas. Berbagai jenis wacana datang dan pergi tanpa penjelasan. Relokasi, ganti rugi, cash and carry, dan berbagai macam. Semuanya hanya sebatas di perundingan, sebatas wacana di media. Tidak ada ketegasan dari pemerintah, dan Lapindo selalu mengulur-ulur tawaran. Ketika presiden

Seolah-olah begini. Ada orang yang kelaparan, dan dia datang minta sepiring nasi. Kemudian dijawab, oke saya beri makan. Tetapi belum sempat makanan itu diberikan, muncul pendapat lain. Jangan diberi makan, diberi kail saja, biar bisa mencari ikan. Tidak jelas jadi atau tidak diberi ikan, ada yang usul lagi. Diberi cangkul saja, biar bisa menanam padi. Begitu seterusnya, padahal si orang yang kelaparan ini tetap saja kelaparan, dan tidak diberi apa-apa.

Sampai kemudian ketika sudah hari ke lima, dan si orang yang kelaparan tadi sudah hamper mati, baru diputuskan, ya sudah, diberi makan saja. Maka permintaan si orang yang kelaparan tadi pun dipenuhi. Padahal, agar orang tersebut bisa selamat, apa yang diperlukan sebenarnya setelah hari kelima bukan lagi makanan, tetapi infus. Karena setelah 10 hari tidak makan apa-apa, ketika diberi makan sepiring nasi, seperti yang awalnya diminta, maka dia akan meninggal.

Kira-kira seperti itu yang terjadi dengan korban Lapindo. Ketidak jelasan penanganan ini membuat kami tidak lagi percaya dengan pemerintah kami sendiri. Bukan karena sebab lain, tetapi karena ketidak konsistenan yang mereka tunjukkan sendiri. Dan kami samakin merasa nasib kami semakin tidak jelas. Sampai kemudian kami diajari oleh situasi, agar permintaan kita didengar dan dipenuhi, ya diminta dengan paksa.

Kami pun harus berdemontrasi untuk menuntut hak kami. DI lokasi, di kabupaten, di provinsi bahkan ke istana Negara. Pemerintah tidak bisa ditemui atau disurati baik-baik, harus didatangi ramai-ramai agar aspirasi kami diterima. Sekali lagi, kesimpulan ini kami dapat karena sikap pemerintah sendiri, yang tidak jelas dan mengambangkan nasib kami, sedangkan disisi lain mereka tidak bisa menekan Lapindo, seperti yang ditegaskan pemerintah sendiri di awal, agar bertanggungjawab dan menangani nasib korban.

Maka setelah hampir 1 tahun, setelah berbagai upaya demontrasi, setelah terjadi berbagai konflik antara korban sendiri dan kondisi yang tidak tertahankan lagi di pengungsian, baru pemerintah memberi kepastian hukum kepada kami. Keluarlah kemudian Peraturan Presiden No.14/2007, yang awalnya kami harapkan akan memberi penyelesaian yang adil bagi nasib kami kedepan. Tetapi seperti dijelaskan di depan, perpres ini ternyata berisi berbagai kejanggalan dan membawa berbagai masalah ke depan bagi kami.

Kenapa Kami Bertahan

Korban bukannya tidak tahu akan kejanggalan dan ‘jebakan’ hukum yang terkandung di dalam Perpres ini. Tetapi seperti dijelaskan diatas setelah hampir satu tahun, stamina kami sudah habis. Ketika penghidupan kami porak poranda, hampir tidak ada bantuan yang diberikan kepada kami seperti halnya korban bencana yang lain. Ketika nasib kami diombang-ambingkan oleh Lapindo dan pemerintah, sedikit sekali aktivis atau LSM yang secara konsisten mendampingi dan membantu kami.

Kami merasa bahwa sebagian besar warga bangsa ini memang acuh lagi dengan nasib kami. Sementara pemerintah yang seharusnya melindungi kami malah bersikap dan mengambil kebijakan yang seolah-olah justru menguntungkan Lapindo. Pada saat yang sama, beberapa korban dan tokohnya justru mendorong kami untuk segera menerima skema perpres, karena ini pilihan yang terbaik. Kalau tidak, kami tidak akan dapat apa-apa.

Maka sebagian besar dari korban pun akhirnya menyerah. Mereka menerima skema pemerintah sepahit apapun masa depan yang akan dihadapinya. Meskipun kami akan tercerai berai sebagai masyarakat, meskipun tidak ada kejelasan mengenai status pembayaran. Bahkan sebagian besar korban sebenarnya tidak mengetahui mengenai hal tersebut, karena sebagian besar dari kami adalah awam hukum, dan dalam berbagai proses tersebut tidak ada pendampingan hukum yang bisa memastikan kami terhindar dari jebakan-jebakan hukum semacam itu.

Korban yang bertahan semakin terlemahkan semangatnya dengan berbagai perkembangan. Bahkan setelah perpres turun, Lapindo dan BPLS yang baru dibentuk tidak segera menjalankannya. Istana Wapres member instruksi percepatan penyelesaian Perpres, namun tidak berdampak apa-apa. Korban hanya bisa mengelus dada.

Berbulan-bulan setelahnya, Presiden sampai harus ber’kantor’ di markas AL di Juanda (bukan di lokasi semburan) setelah ditangisi dan dijemput ke rumahnya oleh kawan-kawan korban yang menerima skema Perpres, untuk memastikan bahwa Lapindo menjalankan skema tersebut. Setelah beberapa hari berkantor, presiden member deadline 10 minggu agar pembayaran uang muka dibayarkan.

Setelah lewat 10 minggu, dan target tersebut tidak terpenuhi, lagi-lagi tidak ada reaksi apapun dari presiden (bahkan presiden masih sempat membuat album rekaman). Tidak ada pejabat yang ditegur atau memberi penjelasan atau meminta ma’af, kepada presiden apalagi kepada publik. Bathin kami, Ya Allah, ada apa dengan republik ini.

Pada saat yang sama, Lapindo mulai melakukan kampanye publik seperti yang dijelaskan di awal tulisan ini. Ada yang bilang, Lapindo mulai melakukan hal ini ketika mereka sudah melakukan kalkulasi dengan matang bahwa situasi sudah menguntungkan mereka. Bahwa setelah satu tahun lebih bencana ini berlangsung, dengan penanganan yang seadanya sekaligus perpres yang memihak mereka, ternyata tidak memicu reaksi yang berarti dari publik.

Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya jelas mandul terhadap mereka. Tidak ada aksi solidaritas dan advokasi yang masif dari komponen civil society yang peduli akan nasib korban dan masa depan negeri ini. Tidak ada sorotan dunia internasional yang memadai terhadap bagaimana ketidakbecusan penanganan bencana ini.

Lebih penting lagi, sebagian besar korban sudah menyerah. Kecuali 3000-an (jumlah saat itu, pertengahan 2007) korban yang memilih bertahan di pengungsian pasar baru, tidak ada perlawanan dari korban. Pendeknya, situasi sudah terkendali, dan praktis menguntungkan mereka.

Karena itulah, pada masa ini, gencar dilakukan kampanye di media oleh Lapindo yang mengesankan bahwa bencana ini sudah selesai. Padahal semburan lumpur panas masih terjadi, dan semakin memburuk, dan dampak serta korbannya semakin meluas. Di pemberitaan media, bencana skala dunia ini juga tenggelam oleh hiruk-pikuk berita-berita lainnya. Kalau tidak ada tanggul jebol, atau demo yang menutup jalan raya Porong, masalah Lapindo tidak muncul lagi dipermukaan.

Tetapi kami masih bertahan. Walaupun di luar kami kerap menyuarakan kesadaran akan hak-hak sebagai warga Negara sebagai alasan kami bertahan, tetapi sebenarnya alasan yang lebih mendasar korban masih bertahan adalah sesederhana bahwa sebagian besar dari kami tidak akan bisa lagi hidup dengan layak dan bermartabat, mungkin selamanya. Bahkan bagi sebagian dari kami, bahkan sekedar untuk hidup-pun akan sulit kalau kami menerima skema Perpres (lihat blog www.korbanlapindo.blogspot.com untuk info lengkap tentang hal ini).

Kami berkeyakinan bahwa selama kami masih mempertahankan status sebagai pengungsi, maka pemerintah tetap mau tidak mau terpaksa harus memperhatikan kami. Dan kami tidak akan mau pindah dari pengungsian sebelum Lapindo mengabulkan tuntutan kami. Sikap yang didukung dan diperkuat sebagian kecil tokoh bangsa dan lembaga yang peduli dengan perjuangan kami.

Lapindo Bergeming, Korban Kian Pusing

Kamipun mencoba berbagai upaya yang kami bisa (dengan segala macam keterbatasan, baik logistic maupun pemahaman) untuk memperjuangkan nasib hak dan tuntutan kami. Kami berupaya melakukan semua cara yang mungkin, baik atas inisiatif sendiri maupun dengan fasilitasi dari pihak-pihak yang peduli terhadap masalah bencana Lapindo dan nasib korban.

Kamipun mengundang kepedulian tokoh-tokoh yang peduli dengan cara memberi mereka penghargaan yang kami sebut lumpur Award (anti tesis dari Bakrie Award). Tokoh-tokoh seperti Prof Syafi’I Ma’arif, Gus Sholah, Prof Frans Magnis Suseno, Mayjend Marinir (purn.) Suharto, Mohamad Noer (mantan gubernur Jatim) dan Rieke Dyah Pitaloka.

Harapannya setelah komitmen dan desakan dari tokoh-tokoh tersebut, muncul dua hal. Pertama strategi gerakan akan lebih kuat karena masukan dan saran dari mereka yang sarat pengalaman. Kedua, tokoh-tokoh sekaliber Gus Sholah atau Buya Ma’arif, atau Romo Magnis, tidak mungkin ketika menerima award dan menyatakan dukungan kepada kami hanya didasarkan pada basa-basi politik semata. Kami sangat haqqul yakin bahwa beliau-beliau itu mempunyai satu kata dan perbuatan, apa yang diucapkan itu pula yang akan dilakukan.

Maka dengan mendapat dukungan tokoh-tokoh tersebut, mereka dan basis massa-nya yang cukup luas akan bisa memperluas basis dukungan perjuangan kami. Sehingga desakan kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan kami akan lebih kuat. Langkah-langkah serupa kami lakukan pula terhadap berbagai komponen bangsa yang masih peduli. Kami berupaya membangun jaringan dengan kampus, NGO, anggota dewan, lembaga Negara yang relevan, tokoh-tokoh agama maupun masyarakat luas lainnya.

Hasilnya sebagian melakukan kegiatan yang nyata (Radio 68 H membangun radio komunitas untuk korban, Uplink memberi pendampingan kepada warga, Yayasan Airputih dan Satudunia membuatkan website, Yayasan TIFA melakukan riset potensi konflik, FH Unair memberikan kuliah hukum selama 6 minggu untuk korban, dan beberapa lainnya), dengan hasil dan ekspos yang cukup terbatas. Namun lebih banyak yang hasilnya sebatas pernyataan dukungan maupun berupa komitmen yang tidak (belum) jelas wujudnya.

Padahal salah satu kebutuhan mendesak setelah satu tahun setengah bertahan di pengungsian adalah bantuan yang bisa memperkuat stamina kami. Yang kami maksudkan dengan stamina adalah adanya dukungan kegiatan ekonomi yang menunjang kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak bermaksud meminta sumbangan sembako atau materi. Tetapi tolong dibantu agar kami bisa memenuhi kebutuhan ekonomi kami yang sudah hilang karena sumber pencaharian kami tenggelam oleh lumpur.

Bagaimana caranya agar ada kegiatan ekonomi produktif yang bisa kami kerjakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian dari kami masih kuat bekerja, dan cukup bermartabat untuk menjadi pengemis. Tetapi kami juga realistis bahwa perjuangan butuh kekuatan, dan omong kosong ngomong tuntutan ketika perut kami kosong. Kalau dalam bencana lainnya, ada berbagai kegiatan yang diarahkan untuk livelihood warga, kenapa tidak ada satupun yang seperti itu diarahkan kepada kami. Salah kaprah besar kalau menganggap Lapindo sudah menangani masalah ini.

Ketika masalah stamina inipun tidak kunjung jelas, kami tetap berupaya menarik perhatian kepada masalah Lapindo. Kami berupaya sebisa mungkin mendatangi berbagai undangan kawan2 maupun lembaga yang peduli untuk sekadar testimoni atau bentuk kegiatan lainnya yang mengundang korban lumpur Lapindo. Meski kadang dengan hasil yang tidak jelas dan kami harus kehilangan stamina yang sudah sangat mepet.

Untuk menarik perhatian internasional, kamipun mendatangi mendatangi berbagai lembaga internasional di bawah PBB di Jakarta. Hasilnya nol. Kami mendatangi forum UNFCCC di Bali akhir tahun 2007 untuk mengabarkan kepada dunia apa yang terjadi di negeri kami (meskipun dihalangi2 aparat dan pihak keamanan forum yang ternyata ketua panitia pengawasnya adalah Menko Kesra ini).

Kami juga berupaya menarik perhatian media dengan mengundang mereka untuk meliput masalah ini. Hasilnya liputan tentang masalah Lapindo keluar di majalah National Geographic bulan Januari dan cover story majalah TIME bulan Maret serta liputan dari beberapa media asing lainnya. Liputan majalah Tempo bulan Maret juga cukup kuat dalam menarik perhatian publik.

Ternyata berbagai upaya tersebut tidak kunjung membawa kami kepada tahapan yang lebih dekat kepada tuntutan kami. Lebih jauh lagi, berbagai dukungan yang disampaikan dan diberikan kepada kami tersebut tidak pernah terkapitalkan. Atau dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengorkestrasikan berbagai komitmen dukungan tersebut menjadi pressure yang massif dan efektif, ataupun membantu memperkuat stamina kami.

Kami tidak tahu caranya (kami tidak ada yang punya kapasitas untuk itu), dan tidak ada lembaga yang membantu kami melakukan hal itu. Sederhanya, kami membayangkan andai saja setiap orang atau lembaga yang pernah menyatakan peduli dengan kami, menyumbang Rp10.000 saja, akan terkumpul dana yang cukup besar. Dana tersebut jangan berikan langsung kepada kami, tetapi salurkan melalui lembaga yang kompeten dalam bidang pengembangan ekonomi atau Usaha Kecil Menengah.

Dana tersebut akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan usaha produktif, yang akan dikerjakan oleh pengungsi, atau dirupakan kredit mikro atau dana bergulir. Bahkan kalau pendekatannya benar, kamipun bersedia untuk menerima dana tersebut sebagai pinjaman modal usaha, dan mengembalikan dana tersebut ketika usaha ini berjalan. Dengan kegiatan usaha kecil ini, maka stamina kami akan terjamin, dan kami tidak akan tergantung kepada pemerintah atau Lapindo

Mungkin kami belum pernah menyampaikan hal ini secara terbuka kepada publik luas. Sebab kami berpikir bahwa mestinya kesadaran akan kebutuhan kami seperti itu mestinya toh tidak perlu diberitahukan, mestinya mereka-mereka sudah tahu. Menyadari bahwa kami adalah sebagian besar petani dari warga desa biasa mestinya menyadarkan mereka bahwa masalah stamina ini akan menjadi kebutuhan kami yang mendesak.

Tetapi satu hal yang jelas terbangun dalam persepsi sebagaian besar pengungsi adalah, bahwa tuntutan yang sedang kami lakukan ini tidak ada harapan untuk berhasil. Pemerintah sudah melempem, DPR dan pengadilan pun tidak berdaya, sementara polisi menghentikan proses penyidikan. Dan kalau semua upaya untuk menarik perhatian dukungan ini ternyata tidak juga membuahkan hasil yang nyata, selain hanya pernyataan di Koran dan rasan-rasan di dunia maya.

Padahal sementara rumah tangga kami semakin kacau, ekonomi kami semakin berantakan, pemilik grup perusahaan yang menjadi penyebab masalah kami menjadi orang terkaya di negeri ini dan martabat-nya seolah tidak tercela dengan nasib kami yang kian merana. Sementara kami hidup dan tinggal di pengungsian, pegawai Lapindo di Surabaya tinggal di hotel Berbintang 5. Apakah ini bukan versi modern David lawan Goliath. Tidakkah kami hanya tengah menggantang angin.

Tuntutan Yang Terus Menurun

Padahal alasan permintaan kami berbeda dengan sebagian besar korban adalah karena kami tidak ingin meninggalkan sistem sosial yang selama ini sudah kami kenal dan akrabi sejak kami kecil. Tinggal dengan tetangga teman dan saudara yang sama seperti sebelum terjadi bencana ini. Tidak sedikitpun ada niat kami untuk mengambil untung, tetapi kami hanya ingin hidup kami yang sudah susah dan terhenti selama setahun akibat lumpur ini tidak jadi semakin parah.

Awalnya, tuntutan kami adalah Lapindo harus membayar nilai aset sesuai harga yang ditetapkan perpres, langsung 100 persen, plus uang kontrak dan lain-lain seperti yang dibayarkan kepada korban Lapindo yang menerima perpres. Nilai ini kami anggap sebagai ganti rugi materiil, sedangkan immateriilnya, kami menuntut disediakan tanah seluas 30 ha, dimana kami akan membangun lagi desa kami seperti sebelum kejadian, sehingga kami masih bisa tinggal bersama-sama lagi.

Alasan meminta pembayaran langsung secara penuh bukan karena kami serakah, namun karena nilai sebagian besar aset korban tidak besar. Sehingga kalau dibayar 20 persen, nilai itu tidak akan cukup bagi kami untuk membangun rumah (jangankan membangun rumah, bayar hutang saja mungkin sudah habis). Sedangkan kalau secara langsung dibayar 100 persen, bayangan kami itu akan cukup untuk membangun rumah, sehingga kami tidak terlalu lama menjadi gelandangan.

Tuntutan ini juga didasarkan bahwa alasan pembayaran 20 – 80 persen menurut kami tidak adil dan hanya memperhatikan kepentingan cash flow Lapindo, bukan korban yang sudah kepepet secara umum. Terbukti, salah satu majalah keuangan internasional melansir bahwa nilai aset Aburizal Bakrie (pribadi, bukan aset Grup Bakrie) mencapai hampir 50 triliun rupiah. Hanya 0,1 persen dari nilai itu sebenarnya sudah cukup untuk membayar kami, atau 2 persen kalau untuk membayar semua aset korban.

Sedangkan uang kontrak dan lain-lain tersebut akan kami kumpulkan dan dipakai sebagai modal awal untuk usaha bersama atau koperasi dari warga. Dengan perusahaan milik bersama atau koperasi ini, warga yang kehilangan pekerjaan (terutama petani yang akan sangat kesulitan membeli sawah ditempat lain) bisa bekerja lagi. Demikian juga untuk korban yang selama ini pabriknya tenggelam dan tidak mungkin bisa beroperasi lagi

Namun Lapindo dan pemerintah menolak dan mengacuhkan tuntutan kami ini. Setelah berbulan-bulan seolah-olah bicara dengan tembok, kami akhirnya sepakat untuk menurunkan tuntutan. Baiklah, mungkin tidak 100 persen, tetapi 50-50 saja, tetapi untuk sisa pembayaran 50 persennya kami minta dibayar tiga bulan, biar nasib kami tidak terkatung-katung terlalu lama. Tuntutan ini tentu saja tidak akan memberatkan mereka, karena bahkan EMP-pun, bagian dari Grup Bakrie pemegang saham di Lapindo, mencatat keuntungan akhir tahun itu.

Tetapi lagi-lagi tuntutan ini, yang sudah kami tembuskan ke mana-mana, serasa menembus angin. Bupati angkat tangan, gubernur enggan menanggapi, sejumlah menteri menganggap kami mengada-ada. Berbagai upaya kami lakukan, tetapi tetap mentok. Pihak Lapindo bahkan tidak bersedia bertemu degan kami untuk membicarakan tuntutan ini, apalagi bernegoisasi. Di media mereka bilang, kalau menuruti permintaan kami, mereka akan melanggar Perpres, dan mereka akan patuh dengan hukum.

Sampai kemudian, ketika itikad baik kami untuk berunding dan menurunkan tuntutan ini seperti teriakan di gurun pasir semata, warga kami mulai gelisah. Ini bagaimana? Jangan-jangan mereka tidak mau menuruti ini karena kami meminta ganti immaterial tadi. Padahal tuntutan ini menurut Romo Magnis sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan sudah seharusnya Lapindo dan pemerintah memenuhi agar kami masih bisa hidup bergotong royong dan mengembangkan masyarakat paguyuban seperti sebelumnya di desa yang kini sudah lenyap dari muka bumi.

Karena itu, kamipun lagi-lagi, tanpa diminta, menurunkan tuntutan sehingga kami tidak lagi meminta ganti rugi imateriil berupa tanah dan bangunan sebesar 30 ha tadi. Kami tetap berencana untuk tinggal bersama, sehingga kami berencanakan untuk membeli tanah tersebut dari uang kontrak dan lain-lain yang seharusnya menjadi hak kami, yang akan kami kumpulkan bersama-sama. Tanah yang bisa dibeli nantinya akan dibagi rata setiap orang satu petak, dengan ukuran yang sama.

Namun lagi-lagi, selama beberapa bulan, tuntutan kami inipun tidak ada kejelasan. Tidak ada pertemuan maupun tanggapan resmi dari Lapindo terkait tuntutan kami. Mereka tetap teguh dengan posisi bahwa mereka tidak akan melanggar Perpres. Sampai satu titik, kami benar-benar tidak habis pikir sebenarnya Negara dan warga bangsa ini menganggap kami ada tidak sih. Kenapa semua pada diam, dan tidak banyak yang membantu kami menyuarakan hal ini.

Negoisasi dan Negoisasi

Situasi yang mulai dilanda keputusasaan atas ketidakjelasan nasib setelah 21 bulan ini, ditambah dengan dinamika eksternal yang semakin memperkuat posisi Lapindo, kemudian ketemu dengan berbagai masalah di internal pengungsian. Perkembangan selama satu bulan terakhir membuat posisi kami benar-benar terjepit, dan menyerah kepada tawaran Lapindo semakin lama menjadi semakin masuk akal. Apa yang terjadi ?

Sejak pertengahan bulan Maret 2008, entah kenapa, Lapindo dan pemerintah daerah melakukan pendekatan yang intentif terhadap pengungsi. Padahal sebelum-sebelumnya, ketika kami yang mencoba melakukan pendekatan, mereka malah dalam posisi sangat defensif, dan cenderung mengabaikan keberadaan kami. Adalah Bupati Sidoarjo yang mengundang kami untuk melakukan pertemuan dengan pihak Lapindo, guna menyelesaikan tuntutan pengungsi.

Padahal bupati sendiri dalam beberapa pertemuan dengan pengungsi maupun pernyataan yang dilansir media menyatakan dia sudah angkat tangan dengan apa yang diminta pengungsi. Bahkan pada satu kesempatan, pemerintah kabupaten pernah mengultimatum akan menyerbu dan mengusir kami dari pasar, dengan membagikan selebaran.

Layaknya ultimatum belanda kepada Arek2 Suroboyo pada tahun 1945, kamipun membuat ratusan bambu runcing. Bayangan kami, coba saja datang, dan usir kami, kita lihat apa yang akan terjadi. Entah karena pemerintah paham hukum, atau sekedar masih waras untuk menyerbu orang yang sudah tidak bisa kehilangan apa-apa lagi selain nyawa, serbuan tersebut dibatalkan.

Jadi walau dengan memendam banyak pertanyaan, kamipun menerima tawaran untuk bertemu dengan Lapindo. Harapannya pemerintah memang benar2 mulai akan memihak kami, dan bersama-sama menekan Lapindo untuk memenuhi tuntutan kami. Apalagi toh kami sudah menurunkan tuntutan tersebut sebanyak tiga kali, mungkin kali ini akan diterima.

Oleh Bupati, dijanjikan bahwa ini adalah proses negoisasi, dan memastikan bahwa Lapindo tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah semua korban lapindo, termasuk yang di pengungsian pasar baru Porong. Karena itu, bupati meminta kedua pihak (korban diwakili oleh pengurus paguyuban kami, Lapindo diwakili oleh Andi Darussalam) untuk tidak kaku dengan posisi masing-masing, dan meminta kedua pihak mengedapankan kepentingan penyelesaian masalah.

Selain itu, bupati juga meminta agar para pihak tidak membocorkan masalah ini kepada media. Tanpa bermaksud berpikiran negative (sebab selama ini sudah terlalu banyak pikiran negatif, buat apa ditambah-tambah lagi), kami menganggap ini sebagai cara agar perundingan bisa berjalan dengan efektif, menghasilkan terobosan dan tidak terganggu oleh media.

Akhirnya perundingan yang difasilitasi oleh bupati inipun mulai digulirkan. Satu pertemuan, disusul pertemuan berikutnya, selalu mentok ke poin yang sama. Kami tidak mau penyelesaian terlalu lama, dan kami sudah menurunkan tuntutan kami tiga kali sejak dari awal tuntutan. Sementara lapindo berdalih bahwa mereka tidak mau melanggar perpres. Poin yang dianggap melanggar perpres adalah term pembayaran yang 50 – 50 tersebut.

Sempat muncul alternatif tawaran yang diajukan oleh Bupati, yaitu relokasi plus. Relokasi artinya, Lapindo bersedia mempercepat pembayaran, namun kalau korban mau agar sisa pembayaran diganti dalam bentuk rumah di kompleks perumahan yang dibangun oleh Grup Bakrie. Tentu saja perumahan dengan harga mereka, yang bagi sebagian dari kami akan sangat berat. Lokasinya juga jauh dari desa kami awalnya, sehingga menyulitkan anak2 yang sudah sekolah di sekitar Porong dan korban yang masih bekerja di sekitar situ.

Namun demi itikad untuk mencari solusi yang terbaik, kamipun bersedia menjajaki tawaran itu, dan meminta melihat ke lokasi yang dijanjikan. Pada hari H yang disepakati, ternyata acara tiba-tiba diubah secara sepihak oleh Lapindo, dan acara kunjungan ke lokasi diganti melihat maket di hotel berbintang di Surabaya. Melihat reaksi ini, wargapun sepakat untuk menolak skema ini karena korban melihat maksud yang disembunyikan dengan kejadian ini.

Setelah itu, terjadi lagi beberapa kali pertemuan, namun tetap tidak membuahkan hasil. Ketika sorotan semakin mengarah pada pihak korban, akhirnya kami pun menurunkan lagi posisi. Kami akhirnya menerima skema pembayaran sesuai perpres, yaitu 20 – 80. Namun sisa pembayaran tidak dilunasi 23 bulan setelahnya, tetapi tiga bulan dari penandatanganan PIJB, dan ada perubahan poin di PIJB sehingga memberi kepastian hukum.

Skema ini tidak akan memberatkan Lapindo, karena sesuai dengan skema Perpres dan masih ada tempo pembayaran. Sedangkan dari pihak korban, sebenarnya posisi ini sama saja dengan kami kembali ke titik awal. Sebab 3 bulan kemudian dari akhir bulan maret itu adalah bulan Mei ini, saat sebagian besar korban awal (termasuk kami) seharusnya memang waktunya dibayar.

Bagi korban, ini merupakan titik kompromi paling akhir karena kami akhirnya memutuskan untuk menerima skema pembayaran perpres, meskipun dengan syarat diatas dan catatan bahwa kami tidak akan meninggalkan pasar sampai ada kejelasan mekanismenya. Dengan sangat berat hati, karena kami sudah menurunkan tuntutan beberapa kali, namun Lapindo tetap kukuh.

Yang membedakan kami dengan korban lainnya hanya bahwa nasib kami akan relatif lebih baik, karena nantinya akan bisa tinggal bersama-sama lagi seperti dulu di desa. Sementara kawan-kawan korban yang lain sudah tercerai berai entah kemana.

Apakah posisi ini, yang sudah sedemikian melunak masih dengan serta merta diterima oleh Lapindo dan posisi kami didukung oleh Bupati. Ternyata tidak. Lapindo ternyata tetap kukuh bahwa pembayaran akan sesuai dengan Perpres. Padahal poin yang oleh Lapindo dianggap melanggar Perpres tersebut adalah poin pembayaran. Kami bersikeras bahwa dengan memajukan pembayaran itu tidak melanggar perpres (karena poin selambat-lambatnya seperti dijelaskan diatas).

Ditambah lagi bahwa ketika apa yang kami tawarkan berbeda dengan terjemahan mereka atas perpres, mereka pasang harga mati. Padahal kami sudah tidak defensif ketika mereka yang memberi penawaran yang berbeda, seperti halnya pada saat tawaran relokasi yang akhirnya ditolak tersebut. Terlebih lagi, ketika mereka menawarkan relokasi, yang notabene kami wajib membeli unit perumahan mereka dengan harga komersial, mereka bersedia mempercepat pembayaran.

Demikian juga bupati yang justru posisinya menekan kami dengan menghadapkan kami dengan himpunan pedagang dari pasar porong lama yang sedianya menempati pasar porong baru, tempat pengungsian kami (meskipun pasar ini belum beroperasi sewaktu bencana terjadi, dan pedagang masih belum membeli stan pasar baru ini).

Kami bahkan terheran-heran dan terbersit pikiran negative, jangan-jangan Lapindo memang sedang menggencet kami, yang selama ini menyusahkan mereka. Jangan-jangan pemerintah tengah bermain-main dengan batas kesabaran kami karena dianggap selama ini kami sudah menentang kebijakan mereka dan menjadi kerikil di sepatu yang mahal.

Siasat-siasat yang Mematikan

Ketika korban di pengungsian sudah sedemikian resah karena posisi perundingan yang tidak jelas, kami dikejutkan dengan perkembangan baru yang beruntun hanya dalam bilangan 2 minggu. Akhir April, tiba-tiba salah seorang pegawai Lapindo bagian external relation melakukan pendekatan kepada salah seorang korban. Intinya memberi tawaran dari pihak manajemen yang sama sekali berbeda dengan yang disampaikan lewat perundingan resmi.

Kepada korban ini, pegawai Lapindo ini menawarkan pembayaran bisa dipercepat menjadi satu tahun, namun uang kontrak hanya diberikan satu tahun. Bukan apa yang ditawarkan ini yang menjadi kami kaget, sebab tidak terbilang berbagai macam upaya untuk memecah belah warga di pengungsian sebelumnya dilakukan. Kami kaget karena negoisasi resmi dengan perwakilan Lapindo yang difasilitasi oleh Bupati ternyata bisa ditelikung dengan terang-terangan semacam ini.

Siasat ini kontan menimbulkan kegemparan di kalangan warga. Muncul kesan seolah-olah pengurus tidak menyampaikan kepada warga hasil perundingan yang sebenarnya. Apalagi korban yang dihubungi tersebut dengan upaya sendiri melakukan sosialisasi kepada korban lainnya, tanpa sepengetahuan pengurus. Tiak lama kemudian kami mengetahui hal ini dan melakukan berbagai cara untuk meyakinkan warga bahwa itu hanya upaya untuk memecah belah warga.

Belum lagi kejadian ini reda, beberapa hari kemudian muncul manuver berikutnya. Kami membaca di media bahwa Lapindo akan menghentikan jatah makan bagi pengungsi korban Lapindo mulai bulan Mei 2008. Alasan yang dikemukan oleh Lapindo bahwa jatah makan ini adalah, sejalan dengan kampanyenya, semata merupakan bentuk bantuan dan kepedulian mereka kepada korban.

Dengan kalimat yang manis, pihak Lapindo menyarankan agar pengungsi menerima saja jatah uang kontrak, sehingga tidak perlu hidup menderita di pasar seperti sekarang ini. Upaya persuasi yang dari awal sudah kami tolak, karena dengan menerima kontrak tentu saja akan menjebak kami ke dalam skema mereka. Dan tanpa ada kesepakatan yang jelas tentang bagaimana nasib kami, tentu saja menerima kontrak akan membuat kami tidak punya daya tawar apa-apa terhadap Lapindo.

Ketika situasi semakin memanas dan warga semakin resah dengan kepastian nasibnya, muncul surat gelap yang dikirim ke beberapa puluh warga. Surat yang tidak menyebutkan identitas penulisnya ini berisi berbagai macam fitnah dan hasutan yang tidak berdasar dan mendelegitimasi pengurus paguyuban. Juga ancaman bahwa kalau warga tidak menerima kontrak paling lambat 1 Mei, warga pengungsi tidak akan mendapat pembayaran dari Lapindo.

Seakan itu semua belum cukup, beberapa hari kemudian ketika warga bertemu Lapindo di pendopo Kabupaten untuk melanjutkan perundingan dan mengklarifikasi berbagai manuver tadi, bupati memberi keterangan di media bahwa korban Lapindo di pengungsian akhirnya menerima skema perpres. Padahal pertemuan itu tidak mencapai kemajuan apapun, kecuali ada pertemuan berikutnya untuk membahas detil mekanisme pembayaran.

Keterangan yang diberikan bupati kepada media ini tentu saja semakin membingungkan kami. Bukankah Bupati sendiri yang meminta agar proses perundingan tidak dibocorkan kepada media dan kepada publik. Dan bukankah apa yang terjadi di pertemuan di pelintir oleh Bupati sendiri dengan menyatakan bahwa warga sudah menerima perpres, tanpa syarat.

Esoknya, media memuat keterangan bupati tersebut, yang sorenya dilanjutkan dengan datangnya undangan dari Lapindo kepada korban untuk melakukan penandatanganan kontrak di kantor Lapindo. Tidak satupun warga yang datang memenuhi undangan tersebut, yang lagi-lagi besoknya dipelintir oleh Lapindo dan dimuat media bahwa kami sudah di intimidasi oleh pengurus paguyuban.

Seakan memungkasi semua manuver bertubi yang sangat efektif melemahkan kepercayaan diri korban, Lapindo kemudian menerapkan jurus pamungkas. Melalui serangkaian hubungan telepon, Lapindo mengajak bertemu dengan pengurus paguyuban, kali ini tidak dihadapan Bupati. Dalam pertemuan ini, Lapindo memberikan penawaran yang bahkan secara materiil lebih rendah daripada apa yang dicantumkan di Perpres, namun dengan percepatan pembayaran.

Maka lengkap sudahlah Lapindo berupaya menjepit pengungsi korban lumpur Lapindo. Serangkaian siasat yang berhasil memupus harapan korban, dan membuktikan bahwa kalau Lapindo menginginkan satu hal, maka tidak ada yang menghalangi mereka. Sedangkan korban, faktanya (di)tinggal sendirian memperjuangkan nasibnya, dengan tidak ada apa-apa lagi fasilitas bagi pengungsi.

Seruan Terakhir Korban Lapindo dari Pasar Baru Porong

Maka demikianlah surat yang sangat panjang ini dibuat, untuk menarik perhatian pihak-pihak yang peduli kepada korban Lapindo. Kami tunggu pertolongan anda, kami tuntut komitmen anda. Kami sudah berada dalam posisi yang sangat terjepit. Tidak ada lagi fasilitas terhadap korban, baik dari Lapindo maupun dari pemerintah. Disisi lain, Lapindo sudah terbukti mampu mengacak-acak ketahanan dan kerukunan kami sebagai paguyuban.

Maka kalau anda masih mempunyai hati nurani dan pernah menyatakan peduli dan siap membela korban lumpur Lapindo, tidak ada saat yang lebih tepat selain sekarang. Sebab minggu depan bisa jadi yang namanya korban lapindo sudah tidak ada lagi. Setelah ini kami sebagai sedikit dari korban Lapindo yang tersisa, dan satu-satunya yang masih melawan, akan menjadi mitra jual beli Lapindo.

Dan setiap upaya apapun untuk memperjuangkan masalah Lapindo akan kehilangan basis. Kalau menurut Romo Magnis kami saat ini sedang mencoba mengamalkan dan menegakkan sila paling inti dari Pancasila yaitu Keadilan yang Beradab akan menyerah, maka satu minggu lagi Lapindo akan membuktikan bahwa kemenangan modal akan kepentingan bangsa dan Negara ini menjadi komplit.

Kalau sebelumnya kami tidak pernah meminta sesuatu yang kongkret tentang apa yang bisa dilakukan bagi korban Lapindo, maka untuk yang terakhir kalinya sekarang, kami meminta anda, individu maupun lembaga yang peduli korban Lapindo, untuk :

- Datanglah ke pengungsian pasar baru Porong untuk berjuang bahu membahu dengan kami, sehingga bisa meyakinkan sebagian besar korban yang saat ini sudah putus harapan.

- Bukalah dompet-dompet peduli korban Lapindo, yang akan dipergunakan untuk kegiatan penguatan ekonomi bagi kami

Hentikan Jatah Makan, Kami Tetap Bertahan (bag 2-habis)

2008-04-14T05:29:00.001-07:00

Demikian juga dengan skema pembayaran yang dicicil, 20 persen sekarang, 80 persen nanti. Kami menolak ini bukan karena serakah, ingin cash and carry, seperti sering dituduhkan pejabat pemerintah dan Lapindo (masya Allah, bahkan bupati pun, yang seharusnya menjadi pemimpin kami, pernah melontarkan hal itu). Masalahnya dengan skema itu, sebagian besar dari kami yang dulunya punya rumah, akan jadi gelandangan selamanya.

Kadang saya cuman bisa mbathin, ngerti gak sih Lapindo dan pemerintah itu. Ini rumah, yang meskipun sederhana, rumah kami sendiri, rumah yang kami bangun dengan penuh upaya, dan kebanggaan, yang menyimpan semua kenangan kemanusiaan kami. Dan sekarang itu semua sudah lenyap, sementara kami terancam tidak mampu lagi beli rumah yang baru, karena ketidakjelasan pembayaran dari pemerintah

Untuk ukuran rumah yang rata2 didesa, kami hanya akan dapat dibawah 60 – 80 juta rupiah. Kalau dibayar 20 persen dulu, ini pasti akan segera habis untuk mbayar utang, nyicil ini itu, dan berbagai kebutuhan keluarga lainnya selama kami di pengungsian. Sehingga kami minta dibayar sekaligus, atau paling tidak jangan 2 tahun kemudian.

Toh duitnya Bakrie, kata koran, triliunan rupiah. Ada yang bilang, ya kan gak bisa gitu, keduanya kan harus berkorban, gak bisa saling ngotot. Omongan orang KEPARAT! Lha gimana kalo gini, sambil nunggu kejelasan, kami tak tidur di rumah petinggi2 Lapindo dan pemerintah, sedangkan mereka tidur dipasar. Sampai penyelesaiannya tuntas. Gimana kalau gitu? Jadi kenapa harus kami yang diminta paham dan empati?

***

Maka, kamipun menolak skema perpres itu. Kami punya tawaran sendiri, bukan atas dasar egois, dan tidak memberatkan mereka, tapi akan mempermudah kami, melewati masa sulit ini. Kami ingin tinggal sepaguyuban dengan saudara dan tetangga sedesa, maka ganti aja uang kontrak dan lain2 kami dengan tanah 30 ha. Untuk pembayaran, kami sudah turunkan, dari awalnya 100 persen, jadi 50-50, sekarang 20-80, tetapi jangan 2 tahun.
Dan mereka tidak menerima, entah dengan alasan apa. Pemerintah menuduh kami melanggar hukum dan HAM karena menolak perpres dan bertahan di pasar. Padahal, semua orang tahu kalau perpres itu juga melanggar banyak UU lain yang lebih tinggi, bahkan UUD, lalu kenapa kami harus tunduk pada perpres SIALAN itu! Ketika sesuai dengan kepentingan mereka, undang-undang bisa diganti, tetapi kalau tidak, kami yang dituduh subversi.

Maka kamipun bertahan di pengungsian. Di pasar yang baru jadi, dengan beralaskan kasur tipis dan segala keterbatasan fasilitas (lihat cerita ttg sekolah TK kami disini). Padahal kami bukan gelandangan kok, kami warga bangsa yang bermartabat. Meskipun bukan orang kaya, tapi hidup kami tentram di desa kami. Namun kami memaksa tinggal dipasar, karena hanya inilah cara yang kami tahu untuk menyatakan tidak.
Kami berusaha ’hidup’ di pengungsian. Selama hampir 2 tahun kini. Meski makan dijatah ala narapidana, kadang basi, pernah berbelatung. Dengan segala macam keterbatasan sarana dan prasarana, yang membuat kami tidak nyaman dalam melakukan segala macam hal. Termasuk ketika berbuat dengan istri kami, dimalam yang dingin, berimpit2an dengan tetangga, hanya berbatas dinding kain butut (rumah gombal, sebut anak2 kami).

Pun ketika pemerintah melihat kami, korban keserakahan industri ini, justru sebagai pengganggu. Bagi mereka, kami adalah sebutir kerikil, disepatu kulit yang empuk dan nyaman. Bagi mereka, kami adalah debu yang masuk ke mata yang menimbulkan perih, pada saat semuanya sudah sesuai dengan keinginan. Maka pemerintah, yang seharusnya melindungi kami, malah bergandengan dengan si pemodal, untuk mengenyahkan kami, dengan cara apapun.
Intimidasi, teror, hasutan, bujukan, dan berbagai cara yang tak terbilang. Kami ditangkap bak teroris ketika hendak menyampaikan pendapat, di negeri sendiri, atas undangan saudara sebangsa di Bali. Kami juga dihasut dengan berbagai macam cara, dan diadu domba antar kami sendiri. Bahkan, mengancam dan mengultimatum akan menyerbu kami, bak tentara Inggris yang akan menduduki Surabaya.

Dan ketika ratusan bambu runcing (setelah bbrp pejuang kemerdekaan bilang adalah hak kami untuk bertahan) sudah disiapkan untuk menanti serbuan itu, ternyata mereka masih punya akal sehat (atau mungkin takut karena tahu bahwa kami akan kalap kalau jadi diserbu), dan urung menyerbu. Upaya lain dicoba. Berbagai fasilitaspun dipreteli. Air bersih sudah tidak kami konsumsi sejak 5 bulan yang lalu. Bahwa negara seharusnya bertanggungjawab atas nasib pengungsi didalam negeri, sudah tidak dijalankan sejak berbulan-bulan yang lalu

Namun kami tetap bertahan, dengan satu kesadaran, bahwa kalau kami keluar dari pasar, sementara tuntutan kami hanya seperlima dipenuhi, maka tidak ada satupun kekuatan kami untuk memaksa mereka memenuhi sisanya. Pada saat negara sudah memposisikan kami sebagai warga kelas dua, dengan tidak melindungi kami, tetapi memihak pengusaha, maka kami harus berusaha sendiri memperjuangkan tuntutan kami.
Maka, silahkan mengancam mencabut jatah makanan. SILAHKAN terus mengangkangi kesadaran dan akal sehat semua orang, tetapi kami percaya, masih banyak anak bangsa yang tidak merelakan negara ini tenggelam dalam hipokrisi.

Sebab kami yakin, akan banyak saudara sebangsa yang akan mendukung perjuangan kami. Setelah ini, warga bangsa akan berbondong2 untuk datang ke Pasar Porong, mengganti peran pemerintah membantu kami. Untuk menunjukkan bahwa akal sehat mungkin bisa dibeli, tetapi nurani tidak mati di negeri ini

Karena kami percaya bahwa...

KEBENARAN BISA DISALAHKAN....

TAPI TAK BISA DIKALAHKAN...!!!

Jadi, hentikan jatah makan, kami akan bertahan

Hentikan Jatah Makan, Kami Tetap Bertahan (bag 1)

2008-04-14T04:33:00.000-07:00

Lapindo ancam cabut jatah makan, pengungsi korban lapindo lapor ke Komnas HAM, begitu kata berita kemarin. Menurut Lapindo, mereka sudah terlalu lama memberi fasilitas kepada pengungsi. Sementara 12 ribu KK lainnya sudah menerima kontrak, tinggal 604 KK warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) yang sekarang tinggal di pasar, yang belum menerima.
Apa yang sebenarnya terjadi?

Lapindo dan pemerintah, selalu membuat opini bahwa kpengungsi ini adalah kelompok yang serakah. Sebab, kami tidak mau menerima skema yang ditawarkan (lebih tepatnya, dipaksakan) melalui Perpres 14/2007, seperti 94 persen dari ‘korban’ (ingat tentang korban dalam tulisan sebelumnya), atau 48 ribu jiwa lainnya.

Faktanya, justru kelompok inilah yang masih keukeuh dan tidak tunduk pada paksaan pemerintah. Sementara sebagian besar korban lainnya, justru sudah tertundukkan akibat politik pengabaian dan pembiaran yang kompak dari pemerintah dan perusahaan. Akibatnya, mereka tidak ada pilihan lain kecuali menerima skema pemerintah. Dan bagi pemerintah, mereka inilah warga yang ’baik’.

Sedangkan pengungsi di pasar ini, dari awal menolak skema ganti rugi dengan model jual beli. Kami juga menolak uang kontrak rumah Rp5 juta rupiah, uang jatah hidup Rp300rb per bulan dan uang pindah Rp500rb. Kami lebih memilih bertahan di pasar, dengan kondisi yang sangat tidak layak, dibanding menerima kontrak, seperti yang selalu didesakkan pemerintah dan Lapindo, dan diterima oleh 48ribu korban lainnya.
Lalu mengapa kami ngotot menolak skema perpres?

Pertama, sebenarnya bukan kami saja yang ngotot menerima skema perpres. Hampir semua korban lapindo awalnya menolak skema perpres. Tetapi karena selalu diombang-ambingkan oleh isu, diintimidasi, diancam untuk tidak dibayar, sementara keseharian hidup di pengungsian juga sangat menderita, sebagian besar dari korban akhirnya memilih untuk menerima skema perpres. Sehingga mereka keluar dari pasar, dapat uang kontrak, lalu mencari rumah kontrak sendiri-sendiri.
Kedua, alasan kami menolak bukan karena skema pemerintah ini bakal tidak menguntungkan kami, tetapi justru sebaliknya. Percayalah, dibayar berapapun kami akan lebih memilih hidup kami yang dahulu di desa. Masalahnya, dengan menerima kontrak, hidup kami yang sudah susah akibat bencana ini, bakal tambah jauh lebih sengsara.

Sebab, dg menerima kontrak, kami akan tercerai berai dan tidak bisa hidup dalam satu komunitas seperti di desa dahulu. Dengan hidup tercerai berai, maka sebagian dari anggota komunitas ini, tidak akan bertahan, bahkan untuk hidup sekalipun.

Lho, kok bisa?

Ambil contoh mbok Ma, salah satu warga dusun Sengon, Renokenongo, yang sudah berusia sangat lanjut (dia tidak lagi ingat tanggal lahirnya). Selama ini dia hidup sendiri, di rumah dengan ukuran 5 x 6 meter, tanpa pekerjaan dan tanpa simpanan. Dia bisa hidup layak, dan masih relatif bahagia, sekalipun tanpa kerabat, ya karena dia hidup disitu, di Desa Renokenongo.

Dia sudah tinggal disana sejak kecil, kenal dengan semua orang. Hingga bagi mbok Ma, semua orang adalah kerabat, menggantikan kebutuhan akan kedekatan dengan cucu2nya, anak2nya. Secara ekonomi-pun, dia bisa hidup layak, karena sering terbantu oleh tetangga2nya. Yang seringkali, didesa penghitungan ekonomi memang tidak selalu untung/rugi. Sehingga dengan kemampuan seadanya, ada saja yang bisa dikerjakan oleh Mbok Ma, untuk dapat uang, dan dipakai makan sehari-hari.

Nah, orang seperti Mbok Ma ini tidak akan bisa bertahan kalau harus pindah ke desa lain. Dia bukan seperti anggota masyarakat urban yang bisa dengan mudah pindah dari satu kota ke kota lain, dari perumahan satu ke apartemen lain, dari satu komunitas ke lingkungan lain. Bukan pula seperti mereka yang punya pekerjaan di sektor formal atau keahlian multi sektor, sehingga ketika pindah ke lingkungan baru, tidak akan kesulitan sama sekali.

Mbok Ma butuh tinggal di desa Renokenongo, untuk hidup, untuk selamat dan untuk sejahtera di hari tuanya. Dan orang seperti Mbok Ma, atau bernasib sama dengan dia (pedagang nasi, toko kelontong, petani penggarap, dan banyak lainnya) jumlahnya ribuan, puluhan ribu bahkan. Dan kepentingan mereka sama sekali terabaikan oleh skema yang ditawarkan pemerintah, yang hanya menguntungkan Lapindo.
(bersambung ke bagian 2, tentang kenapa kami bertahan, dan apa tuntutan kami)

Website Korbanlapindo

2008-04-14T02:03:00.000-07:00

Atas kebaikan kawan-kawan satudunia dan airputih, akhirnya korban lapindo bisa punya tempat yang lebih permanen di jagat maya. Website www.korbanlapindo.net hari minggu kemarin sudah bisa diakses, tanpa ekspos, tanpa publikasi, tetapi disertai semangat yang membuncah, namun tanpa jumawa.

Semangat untuk benar-benar bisa menjadi lawan tanding yang sepadan (meskipun jelas bukan sekelas), bagi media dan corong korporasi bernilai puluhan triliun rupiah. Mereka yang sedang mencoba dengan segala daya, untuk membuat silap dunia akan dosa sejarah yang mereka lakukan yang telah melukai hati dan penghidupan ratusan ribu rakyat

Indonesia

Dengan adanya wahana berupa situs internet ini, harapannya semakin banyak materi yang bisa ditampilkan kepada publik tentang bencana ini, dan bagaimana Lapindo dan Bakrie Group telah menelantarkan korban. Sehingga, sementara mereka dengan bebas melenggang mengembangkan bisnisnya, korban lapindo semakin terpuruk oleh ketidakpastian menghadapi masa depan.

Situs ini juga bisa diimpikan berfungsi sebagai clearing house atau information center bagi semua pihak (mahasiswa, akademisi, peneliti, aktivis, jurnalis, pendeknya public, Indonesia maupun dunia) yang tertarik untuk mengetahui apa yang SEBENARNYA terjadi, bukan apa yang oleh perusahaan dan pemerintah DIBERITAKAN atau DIKAMPANYEKAN terjadi di Sidoarjo.

Akan ada dokumen, foto, kliping, video dan berbagai materi yang selama ini tidak terwadahi oleh media mainstream. Ke depan, isi website juga akan dibuat dalam versi bahasa Inggris, sehingga bisa menjangkau public yang lebih luas.

Pendek kata, penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan nyata kawan2 komunitas satudunia dan yayasan airputih. Moga2 semakin banyak bentuk kepedulian yang bisa digalang untuk membantu perjuangan korban lapindo!

Ngomong-ngomong, relawan untuk membantu mengelola admin situs juga sangat diharapkan, lho, karena keterbatasan sumberdaya (hehehe, masalah klasik, pengetahuan dan bandwith) yang dihadapi oleh korban lapindo.

Usulan konkret pemetaan resiko Lapindo

2008-04-14T01:49:00.000-07:00

Salah seorang pakar tentang bencana dari ITS yang selama ini masih punya keberpihakan kepada korban Lapindo, mas Amien Widodo, menanggapi dengan konkret seruan SOS dari korbanlapindo tentang resiko bencana di sekitar wilayah semburan lumpur Lapindo. Dokumen teknis itu (disini)
menjelaskan dengan cukup detil apa yang bisa (dan seharusnya) dilakukan oleh pemerintah menghadapi bahaya yang mengancam korban yang masih tinggal di daerah rawan.

Sayangnya, yang gini2 ini (usulan/inisiatif dari untuk kebaikan warga, namun tidak mendatangkan proyek/duit) biasanya memang tidak menarik untuk dikerjakan pemerintah. Atau memang nunggu harus ada yang meninggal dulu baru pemerintah tergerak.

Moga-moga ada kawan2 yang peduli dengan nasib korban yang tergerak untuk membantu menangani hal ini, atau punya akses dengan lembaga yang relevan dengan upaya penanggulangan bencana, atau dengan donor yang biasa menangani hal semacam ini.

Moga-moga...

SOS bahaya gas korban lapindo!!!

2008-04-09T00:48:00.000-07:00

Membaca berita di Harian Kompas hari ini, tentang gas liar di dekat lumpur Lapindo, saya cuma bisa bergumam, betapa bebalnya pemerintah kita dalam menuntaskan masalah ini.

Entah apalagi yang bisa dilakukan guna mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang komprehensif menangani dampak ikutan dari semburan yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini. Apakah harus menunggu sampai para korban yang sudah demikian sengsara atau bahkan para pengguna jalan terbakar dan mati duluan, sampai mereka serius menangani.

Keluarnya gas yang mudah terbakar tersebut sekarang sudah sampai dalam taraf yang sangat membahayakan. Untuk diketahui, gas tersebut sudah keluar dari berbagai titik di tengah pemukiman warga. Karena tidak berbau (gas elpiji berbau karena dicampur dengan bahan kimia), maka warga kesulitan untuk mengidentifikasi dari mana saja gas itu keluar. Gas bisa dilihat dengan jelas ketika keluar dibawah sumber air. Sehingga, tahu-tahu saja , ketika mereka menyalakan korek api, whussh, api menyambar.

Anda lihat sendiri bagaimana posisi BPLS sebagai wakil pemerintah dalam menangani masalah ini. Cuma ”dipasang pita”, itu saja yang dibilang jubir BPLS, seusai dia mengatakan bahwa , ”gorong-gorong itu sudah berbahaya dan sangat mudah terbakar jika tersulut api.” Belum lagi kemungkinan bahwa ”yang menghirup bisa mati lemas”, kemungkinan yang sangat terbuka mengingat bahwa gas ini keluar di lingkungan pemukiman yang padat penduduk, bukan ditengah hutan atau di tengah laut.

Bagaimana pemerintah daerah menanggapi hal ini? Ya setali tiga uang, sama saja. Sama sekali tidak disiapkan apa langkah antisipatif bagi masyarakat yang tinggal di dekat lokasi semburan lumpur Lapindo. Kalau di daerah yang pernah terserang Tsunami ramai-ramai disiapkan early warning system dan rakyat disiagakan rencana evakuasi, padahal tsunami berikutnya bisa jadi masih puluhan tahun lagi, kenapa di Sidoarjo yang jelas-jelas ancaman bahaya fatal ini sedang terjadi, pemerintah malah tidak menyiapkan apa-apa?

Apa tidak pernah terjadi insiden? Pernah. Beberapa kali malah. Sekali seorang ibu yang akan menyulut kompor di dapur tiba-tiba terbakar hebat karena ada gas yang keluar dari dapurnya. Pernah juga terjadi kebakaran yang sangat besar dimana api sampai mencapai 5 meter dan butuh seharian penuh untuk memadamkan. Jadi, memang pemerintah mau menunggu bukti apalagi kalau masalah ini sudah sedemikian gawat?

Apa mesti mengulangi tragedi meledaknya pipa gas pertamina, November 2006 yang lalu, dimana jauh-jauh hari banyak pakar sudah mengingatkan akan bahayanya. Apa korban Lapindo harus pada meninggal dulu baru mendapat perhatian yang serius dari segenap aparat pemerintahan di negeri ini?

Saya hanya bisa menghimbau (mungkin menghiba?) kepada anda semua, warga bangsa yang masih punya kepedulian, tolonglah kami. Tolonglah kami mengorek kuping pemerintah yang sudah teramat sangat bebal ini. Siapapun anda, warga bangsa yang punya daya dan kemampuan, jangan biarkan kami musnah dalam kekonyolan sesat pikir dan tumpul nurani pengelola negeri ini.
(foto courtesy:Yudi)

Kisah Eef dan Lowie, dan anak2 korban lapindo

2008-04-07T03:27:00.000-07:00

Sepasang backpacker dari Belanda, pada akhir November tahun lalu, secara tidak sengaja membagi setitik kegembiraan bagi anak2 Taman kanak-kanak korban Lapindo, dan ngajari saya tentang kepedulian

===

Eef dan Lowie (baca: if dan lui), demikian pasangan muda ini memperkenalkan diri, tengah dalam perjalanan keliling Indonesia ketika mereka mendengar tentang bencana Lapindo. Karena rasa ingin tahu, mereka kemudian mampir melihat-lihat ke lokasi semburan lumpur dalam perjalannya ke Bali.

Selepas melihat tanggul dan desa-desa yang tenggelam, mereka tanya tentang bagaimana nasib warga yang sebelumnya tinggal disana. Oleh pemandunya, mereka diarahkan ke Pasar baru Porong (selanjutnya sy sebut paspor), karena disanalah sebagian besar warga yang mengungsi masih tinggal.

Hal pertama yang menjadi pertanyaan mereka ketika berada di pasar adalah, bagaimana nasib anak2? Bagaimana sekolah mereka? Apakah mereka bisa bermain dengan normal? Dan berbagai pertanyaan seputar anak2, yang justru tidak pernah saya dengar dari pejabat ketika mereka datang ke Paspor.

Dari si guru yang menemui, mbak Lilik Kaminah, meluncurlah cerita tentang sekolah TK Paspor yang serba darurat dan ala kadarnya. Kurang lebih begini tutur mbak Kami, demikian dia biasa dipanggil :

Selepas lumpur menenggelamkan desa mereka (Desa Renokenongo), sebagian warga disana mengungsi ke paspor. Salah satu perhatian para orang tua yang mempunyai anak usia sekolah adalah, bagaimana nasib sekolah anak2 mereka, khususnya usia TK dan SD, yang sekolahan mereka ikut tenggelam oleh lumpur.

Ternyata di pengungsian Paspor, sarana pendidikan, seperti halnya dengan banyak kebutuhan lainnya, tidak disediakan oleh pemerintah maupun Lapindo. Setelah beberapa lama meminta dan menunggu tanpa ada kejelasan kapan akan disediakan fasilitas sekolah, akhirnya para orang tua mencari sendiri2 sekolah lain di desa terdekat.

Bagi anak usia SD maupun SMP, untuk pindah ke sekolah lain ini mungkin tidak masalah, karena mereka bisa berangkat sendiri. Disamping itu, proses adaptasi dengan teman2 sebaya dan guru2 yang baru dikenal juga relatif mudah. Namun bagi anak usia TK yang masih terlalu kecil terdapat beberapa kesulitan bagi mereka untuk pindah ke TK lain.

Orang tua tidak mungkin mereka melepas anak2 itu berangkat sendirian, sementara mengantar dan nungguin di sekolah juga sulit. Dalam banyak kasus juga sebagian dari mereka kesulitan untuk adaptasi dengan teman2 dan guru2 baru. Pada beberapa kasus ditemui bahwa teman2 baru mereka mengolok2 anak2 tersebut dengan, ”...hei anak lumpur,” atau ”hei anak Lapindo” atau ”hei anak pengungsi”, sehingga membuat anak2 korban itu jadi tertekan

Karena itu, setelah beberapa waktu, para warga pengungsi di Paspor memutuskan untuk membuka sendiri sekolah TK. Bagaimana dengan guru dan fasilitas sekolah? Guru diambil dari warga yang punya anak usia TK, yang tahu kira-kira cara mengelola sekolah TK dari mengamati selama mereka mengantar anak2 sekolah, dulunya sewaktu sebelum ada semburan lumpur.

Sedangkan peralatan dan buku2 diambil dari sumbangan, dan sebagian perabotan dibikin sendiri oleh warga. Maka demikianlah, sekolah TK paspor yang serba sukarela dan seadanya ini mulai berjalan dan mendidik sekitar 60 orang anak2.

= = =

Mendengar cerita ini, Eef dan Lewis menyatakan ingin melihat sekolah TK itu keesokan harinya (karena hari itu sudah sore, sehingga sekolah tutup). Kenapa mereka begitu tertarik dengan anak2 TK ini, pikir saya. Usut punya usut, ternyata mereka, khususnya si cewek, Eef adalah mahasiswi yang tengah belajar menjadi guru olahraga bagi anak2, dan tertarik dengan masalah-masalah pendidikan anak usia dini.

Dan di beberapa negara yg pernah mereka kunjungi, kerap mereka melakukan kegiatan dengan anak-anak usia prasekolah sampai sekolah dasar. ”Lalu bagaimana dengan faktor bahasa”, tanya saya, ”kalian kan gak bisa bahasa Indonesia, sedangkan anak2 itu gak mungkin ngomong Inggris.” ”Jangan khawatir, lihat saja sendiri,” tukas mereka.

Maka kemudian, ketika mereka kembali keesokan harinya, saya benar-benar terperangah. Ternyata mereka benar-benar bisa berinteraksi secara langsung dengan anak2 TK itu. Saya tentu saja tidak tahu apa yang ada dibenak anak2 TK itu terhadap dua bule tersebut. Apakah mereka menanggap dua orang itu londo edan, atau mereka merasa bahwa dua orang asing ini memang tulus bermain dengan mereka.

Yang jelas, mereka saling bermain, bernyanyi (yup, menyanyi...!) dan melakukan berbagai permainan yang mengedepankan unsur senang-senang dan olah raga. Ternyata untuk anak2 TK itu, betapa bahasa bukan menjadi halangan bagi mereka untuk bisa bersenang-senang dan bermain. Selama dua jam penuh sampai waktu sekolah habis, mereka masih asik bermain2.

= = =

Maka yang awalnya dua orang backpacker tadi cuman mampir dalam perjalanannya ke pulau Bali, menjadi tinggal selama beberapa hari dan berinteraksi dengan anak2 TK paspor. Yang awalnya dua orang turis bokek dan gak bawa duit, akhirnya membelikan seperangkat buku ajar dan alat2 peraga lainnya yang membantu berjalannya kelas dengan lebih baik.

Dan sayapun termangu ketika menyadari bahwa kenapa yang punya kepedulian semacam ini adalah 2 orang pengelana, dari ujung bumi, dan terjadi setelah anak2 TK itu ada disitu hampir setahun. Tidak adakah relawan-relawan di negeri ini yang bisa membantu sekolah TK kami yang serba darurat itu dan membantu dan mengajak anak2 kami bermain2, sehingga mereka bisa merasakan rasa kenormalan, barang sehari atau dua hari.

Atau, tidak seperti kepada si Eef dan Lowie, sedemikian sulitnyakah ternyata menggerakkan kepedulian anak bangsa sendiri terhadap kondisi-kondisi seperti yang dihadapi anak2 di Paspor.
Atau pembentukan opini dan kampanye yang dilakukan pemerintah dan pemodal bahwa Lapindo sudah bertanggungjawab, (termasuk menyediakan pendidikan bagi anak2 kami) sudah sedemikian merasuk, sehingga orang kemudian enggan membantu.

Atau jangan-jangan sesederhana bahwa karena publik memang tidak tahu ada situasi-situasi seperti ini di lapangan yang dialami korban lapindo, karena tersisihnya masalah ini dari hiruk pikuk isu lain yang lebih serius (ganti rugi, tanggul jebol, jalanan macet, dsb) dalam bencana multi dimensi ini. Atau, jangan...jangan...
Tau ah, bingung...

Tiba-tiba, mbak Kami, si guru dadakan tadi mendatangi dan sambatan ke saya. ”Mas, besok -besok ajak orang bule lagi ya, siapa tahu bisa bantu biaya foto dan buku raport anak2, sebab kalo ndak ada itu, nanti anak2 gak bisa nerusin ke SD." Sayapun cuman bisa garuk-garuk kepala. Nah lho....!

IIFFFFF... LUUIIIII... Ternyata mereka sudah kembali ke negerinya.

Dan TK kami masih di Pasar Porong, masih seperti setahun yang dulu, tetap sedikit yg peduli...

Tentang Ganti Rugi (1)

2008-04-07T00:35:00.000-07:00

Dari awal terjadinya bencana Lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, wacana tentang ganti rugi telah mengalami distorsi sedemikian rupa. Distorsi ini mengakibatkan kesalahpahaman tentang apa yang terjadi, yang justru menguntungkan perusahaan dan merugikan warga.

Berikut beberapa distorsi yang paling sering muncul :

1. Bahwa warga korban lapindo sudah mendapat ganti rugi.

Di media massa kerap kali disampaikan bahwa Lapindo sudah mengganti kerugian yang dialami oleh warga akibat semburan lumpur. Sejalan dengan itu, Lapindo melalui PT Minarak Lapindo Jaya membuat dan memasang iklan yang cukup intensif untuk menunjukkan bahwa mereka sudah melaksanakan tanggung jawab kepada warga. Dan segendang sepermainan, BPLS dan pemerintah juga kerap mewartakan bahwa Lapindo sudah membayar ganti rugi.

2. Bahwa warga korban lapindo setelah dibayar, sekarang kaya raya

Skema pembayaran yang ditetapkan oleh Perpres adalah aset warga dibeli oleh Lapindo. Setelah pembayaran mendapat pembayaran berupa uang, sehingga sekarang kaya raya dan mulai bisa mendapat. Ini ditambah dengan pembandingan bahwa harga yang dibayar oleh Lapindo adalah lebih tinggi dari NJOP.

3. Warga yang terus menuntut Lapindo adalah karena mereka mengambil untung dan serakah. Hal ini terkait dengan poin nomor dua diatas, bahwa mestinya setelah dibayarkan ganti ruginya oleh Lapindo, warga seharusnya bersyukur dan berhenti berdemo2. Apalagi dibandingkan dengan korban bencana alam biasa, dimana ganti rugi hanya diberikan senilai 15 juta per keluarga
4. Lapindo sudah memberikan semua fasilitas yang diperlukan oleh korban

Dalam berbagai kesempatan, pihak Lapindo selalu mengemukakan bahwa mereka sudah menyediakan semua fasilitas dasar yang diperlukan oleh korban, mulai dari kesehatan, air bersih, pendidikan sampai pada penyediaan makanan untuk korban.

5. Lapindo meskipun belum jelas bersalah, sudah mengeluarkan dana miliaran bahkan triliunan rupiah untuk korban.

Berlarut-larutnya penyelidikan kasus Lapindo dan ditolaknya dua gugatan class action dari Walhi dan YLBHI kepada Lapindo seringkali dijadikan alasan Lapindo bahwa mereka tidak bersalah. Meskipun mereka tidak bersalah, namun toh Lapindo tetap peduli dan mengeluarkan biaya ratusan milyar bahkan triliunan rupiah lebih

Saya bahas satu persatu (sisanya dilanjutkan dalam bagian2 berikutnya)

1. Korban Lapindo sudah mendapat ganti rugi

Yang pertama perlu diklarifikasi adalah, TIDAK ADA yang namanya ganti rugi. Yang terjadi adalah proses jual beli aset korban (tanah, sawah dan bangunan). Dan korban disini adalah yang rumahnya masuk dalam peta terdampak (menurut tulisan saya sebelumnya, mereka adalah jenis korban kelompok 1)

Begini analoginya.

Ada bis yang entah kenapa nyeruduk serombongan pengendara motor. Sebagai bentuk pertanggungjawaban si pengemudi, seharusnya dia membiayai biaya perawatan dan penyembuhan para pengendara, lalu membetulkan kerusakan motornya ke bengkel, dan mungkin memberi sejumlah santunan sebagai ganti rugi atas ketidaknyamanan atau kehilangan waktu yang dialami tiap pengendara. Dan motor tetap dikembalikan kepada si pengendara tho?

Tetapi alih-alih melakukan semua hal diatas, si pengemudi mobil ini ternyata memilih untuk membeli motor yang ditabrak, dengan harga diatas harga pasar, tanpa mempedulikan luka diderita maupun kerugian yang dialami para pengendara. Dengan uang hasil pembelian itu, korban diharap mampu beli motor lain, juga mengobati sendiri lukanya dan mengganti kerugian lain yang timbul tadi.

Masalahnya kemudian adalah, terdapat beberapa jenis pengendara. Ada pengendara yang motornya keluaran terbaru, sehingga dihargai cukup mahal, namun ada juga yang motornya sudah butut, sehingga harganya juga murah. Kalau yang motornya baru tadi, mungkin memang akan cukup untuk beli motor baru, dan biaya pengobatan. Nah untuk yang motornya butut, jangan2 hanya untuk biaya pengobatan saja sudah habis duitnya.

Nah, ada yang lebih celaka lagi nasibya, yaitu adalah mereka yang naik motor pinjaman. Dengan skema tadi, yang dapat duit adalah yang punya motor. Sedangkan dia tidak dapat apa2, dan semakin babak belur karena keluar biaya sendiri untuk pengobatan. Yang untung malah si empunya motor dirumah, yang tidak ikut mengalami kecelakaan.

Usut punya usut, kabarnya kenapa si penabrak tadi memilih skema ini adalah karena ternyata dia punya bengkel reparasi motor. Sehingga, motor-motor yang ditabrak dan ringsek tadi, nantinya bisa diperbaiki lagi dan dijual sehingga mendatangkan untung. Jadi yang mestinya sekarang dia keluar duit dan merugi karena dia bersalah telah nabrak, malah potensial dapat untung.

= = =

Demikian juga dengan bencana lapindo ini. Tidak ada itu yang namanya ganti rugi. Oleh Perpres 14/2007, alih-alih membayar ganti rugi kepada warga, malah diperintahkan membeli sawah, tanah dan bangunan milik warga. Tidak peduli kerugian lain yang mereka alami, baik fisik (seperti kehilangan dan rusaknya perabot dan barang lainnya) maupun non fisik (penderitaan di pengungsian, kehilangan sumber pencaharian maupun pekerjaan, hidup yang tiba-tiba tercerabut dari lingkungan sosial dan budaya yang diakrabinya, dan sebagainya), Lapindo hanya bertanggungjawab membeli aset mereka.

Masalahnya, tidak semua orang mempunyai aset yang besar, sehingga ganti rugi tersebut hanya akan cukup untuk membeli aset di tempat yang lain. Sedangkan kehilangan barang, hutang yang harus diambil selama mengungsi, kehilangan pekerjaan, biaya pengobatan, tambahan biaya sekolah anak, dan sebagainya tidak dihitung. Apatah lagi kerugian yang bersifat immaterial.

Seperti analogi kecelakaan mobil nabrak motor diatas, yang paling merana nasibnya adalah kelompok warga yang tinggal disitu, namun tidak ikut memiliki aset, alias pengontrak atau penyewa. Meskipun mereka sudah bertahun-tahun (beberapa kasus bahkan puluhan tahun) tinggal disitu dan bekerja serta menjadi bagian dari warga, karena bukan pemilik aset, maka dia tidak dapat apa-apa. Yang mendapat pembayaran malah pemilik tanah yang bisa jadi orang dari luar daerah dan tidak mengalami dampak apa2 dari bencana ini.

Sekali lagi sesuai dengan analogi diatas, ternyata Lapindo tidak benar-benar ’rugi’. Dengan skema jual beli ini, mereka saat ini sudah menguasai tanah seluas hampir 700 ha, secara utuh dalam satu blok, diwilayah yang diperkirakan sangat kaya akan kandungan hidrokarbon. Dan dengan adanya pengembang besar PT Bakrieland Development, Tbk, bukan tidak mungkin bekas wilayah yg sekarang terendam lumpur ini, entah berapa tahun lagi akan disulap jadi kawasan industri atau hunian yang mahal (ingat perkembangan kawasan pantai Indah kapuk di Jakarta atau kawasan Pakuwon di Surabaya?). Jadi, duit yang keluar hari ini anggap saja investasi lahan properti masa depan.

= = =

Dari uraian diatas, bagaimana mungkin Lapindo sudah mengganti rugi korban???

Sunset di Lumpur Lapindo

2008-03-26T05:58:00.000-07:00

"Kalau anda melihat foto diatas, apa yang ada di benak anda? Di lokasi manakah foto ini diambil?"

Di banyak kesempatan saya melakukan presentasi terkait masalah lumpur Lapindo, saya suka memberi kuis trivia ini kepada hadirin. Sebagian besar akan menjawab ini adalah gambar matahari tenggelam yang diambil di salah satu pantai, di Bali atau entah dimana. Iya, ini memang foto matahari tenggelam, tetapi bukan di pantai. Ini diambil di atas tanggul di desa Renokenongo di atas jalan tol yang sudah tidak berfungsi. Yah, ini adalah foto salah satu lokasi di areal semburan lumpur Lapindo.

Hampir satu tahun beraktivitas di lokasi semburan lumpur Lapindo, membuat saya seringkali mengelilingi kawasan tanggul lumpur. Pada satu kesempatan, di sekitar penghujung tahun 2007. saya harus mendatangi lokasi tanggul pada saat sore hari, sekitar pukul 17. Tanpa direncanakan, pas saya berdiri di pinggir tanggul, pada saat matahari sudah hendak tenggelam. Ternyata saya mengalami momen keindahan alam yang biasa kita temui di pinggir pantai, kala habisnya siang.

Sebuah situasi yang absurd. Di tengah area kehancuran lingkungan dan peradaban, saya dapati sebuah pemandangan alam yang, anehnya, indah. Sangat indah, bahkan. Kepekatan permukaan lumpur, mampu memantulkan cahaya matahari sore hari yang temaram, bak air laut yang tanpa gelombang. Sementara di kejauhan, genangan lumpur seolah-olah menghampar sampai batas kaki langit di ujung barat. Diselingi sesekali asap dari pusat semburan yang mengarah ke sebelah selatan, menambah suasana semakin surrealis.

Tapi, sejenak kemudian saya bergidik. Seolah baru saja terbangun dari sebuah rapture yang tak terduga, saya tiba-tiba ingat dimana saya berada. Kesadaran tentang apa yang terkubur dibalik permukaan lumpur didepan, tiba-tiba menyeruak ke benak saya. Ya Tuhan.

Dibawah permukaan lumpur itu, 13 ribu rumah yang kini bak tertelan bumi; tatanan sosial dan peradaban panjang 4 desa yang tiba-tiba terputus; akar, identitas, kenangan, sejarah dan (bahkan) cita-cita hampir 50.000 warga yang tiba-tiba tercerabut. Dan saya sangat akrab dengan hijau dan asrinya kawasan sub-urban ini. Kenangan masa kecil saya ketika bermain dan bertualang di desa-desa itu, dengan teman teman sepermainan, tiba-tiba memercik emosi saya.

Sejenak saya memutar pandangan ke belakang, ke arah timur. Terbayang desa-desa itu, yang sekarang masih hijau dan asri, 2, 5 atau 10 tahun lagi, atau entah kapan, akan raib, berganti dengan hamparan seperti di depan saya. Maka mungkin kaki langit seolah akan semakin meluas, dan pemandangan mungkin akan jauh lebih indah.

Sekali lagi saya terhenyak, kegeraman mulai tumbuh (lagi). Kesadaran yang tiba-tiba bahwa apa yang terhampar di depan saya tersebut, bahkan 2 tahun yang lalu belum ada, membuat akal sehat kemudian menuntut jawab. Siapa yang harus bertanggungjawab? Keserakahan macam apa yang sanggup membuat ibu bumi murka sehebat ini. Manusia macam apa yang berpikir untuk mencari untung dengan biaya kemanusiaan sebesar ini?

Tak kuasa, akupun berseru, mengutuk, merajuk...

Hai LAPINDO, hai BAKRIE, hai KALIAN PEMILIK MODAL, hai KALIAN PEMEGANG KUASA, dengarlah SERUANKU!!!

TIDAK AKAN MUNGKIN kalian bisa lari dari tanggungjawab atas keserakahan yang mendurhakai bumi sejahat ini!

TIDAK AKAN MUNGKIN kalian dapat lepas dari pembalasan atas penistaan kemanusiaan yang segamblang ini!

TIDAK AKAN MUNGKIN kalian mampu, seberapapun hebat kuasa dan kedigdayaan kalian hari ini, lolos dari keadilan SEJARAH!

Dan akupun menangis...

Korban Lapindo...!

2008-03-26T03:42:00.000-07:00

Korban (mestinya) adalah istilah yang sangat sederhana. Orang yang menderita akibat sebuah peristiwa atau kejahatan. Kalau disebut korban banjir, orang langsung mahfum bahwa yang bersangkutan menderita akibat banjir. Kalau korban pencurian, orang juga dengan mudah paham bahwa dia menderita akibat barangnya ada yang mencuri.

Tetapi, tata bahasa yang sederhana ini ternyata tidak berlaku terhadap korban lapindo atau korban lumpur atau korban lumpur lapindo (demikian biasanya ditulis di media). Seperti halnya banyak faktor lainnya seputar bencana ini, istilah korban juga mengalami politisasi, dan menjadi komoditi.

Begini maksudnya. Korban dalam bencana lumpur lapindo ini sama sekali bukan terminologi sederhana. Kata korban tidak bisa dipakai untuk merujuk kategori atau kelompok orang tertentu. Kalau menggunakan tata bahasa diatas, korban lumpur atau korban lapindo (seharusnya) adalah (sesederhana) orang yang menderita akibat bencana lumpur.

Ternyata ada (paling tidak) 8 kategori korban dalam bencana Lapindo ini.

1. Warga yang tinggal di daerah yang termasuk dalam area Peta Terdampak sesuai dengan Perpres 14 2007, memiliki aset berupa tanah dan bangunan di situ dan menerima skema ”ganti rugi” ala Perpres.

Siapa saja mereka?
Mereka adalah warga dari 4 desa yang sudah tenggelam (Renokenongo, Jatirejo, Siring dan Kedungbendo), dan Perumtas I. Total jumlah mereka hampir mencapai 50 ribu orang. Saat ini, hampir semua mengontrak rumah di tempat lain, dan hidup terpisah-pisah dengan tetangga dan saudara. Mereka menerima skema pembayaran yang ditetapkan oleh Perpres, yaitu 20 – 80 persen. Sebagian besar sudah menerima pembayaran uang muka 20 persen, dan menunggu sisa pembayaran 80 persen dari Lapindo.

2. Warga yang tinggal di luar daerah Peta Terdampak, tetapi memiliki aset di dalam daerah peta terdampak.

Siapa saja mereka?
Sebagian besar dari mereka adalah pemilik rumah di Perumtas, yaitu warga Surabaya atau Sidoarjo yang membeli baik rumah maupun tanah, di wilayah selatan Sidoarjo untuk investasi. Atau bisa juga rumah tersebut oleh mereka di kontrakkan kepada orang lain. Untuk di desa, kelompok ini bisa berasal dari anggota keluarga yang sudah lama keluar dari desa dan bekerja di tempat lain, tetapi dia masih memiliki hak atas tanah maupun bangunan di daerah tersebut.
Bagi kelompok ini, bencana ini relatif tidak berdampak bagi kehidupan mereka. bahkan, pada beberapa kasus, mereka malah mendapat untung dari naiknya nilai jual dibanding pada saat mereka dulu membelinya. Jumlah korban yang masuk kategori kedua ini sulit dipastikan, tetapi berkisar ratusan KK (dihitung dari bidang tanah)

3. Warga yang tinggal di daerah Peta Terdampak, memiliki aset berupa tanah dan bangunan di situ namun tidak menerima skema ”ganti rugi” ala Perpres

Siapa saja mereka?
Warga yang menolak skema Perpres ini tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo menolak Kontrak (PagarRekontrak). Saat ini, jumlah mereka tinggal hanya sekitar 600 kk atau 2000 lebih jiwa, namun masih berkumpul sebagai satu anggota masyarakat yang utuh dan bertahan di pengungsian pasar baru Porong.
Alasan mereka menolak skema ”ganti rugi” ala perpres adalah karena skema tersebut justru akan semakin memiskinkan mereka, karena mereka tidak akan mampu membeli rumah baru. Dan sebagai warga yang terbiasa hidup di desa, prospek hidup terpisah-pisah dinilai akan sangat merugikan mereka. Karena itu mereka menuntut skema pembayaran yang lebih fair, disamping ganti rugi immateriil berupa 30 ha lahan yang akan dipakai tempat tinggal bersama mereka, seperti dahulu di desa Renokenongo

4. Warga yang tinggal di daerah Peta Terdampak, namun tidak memiliki aset disitu alias mengontrak

Siapa saja mereka?
Kelompok ini adalah warga yang tinggal di situ, tetapi dengan cara menyewa. Hak kepemilikan tanah atau bangunan yang mereka tempati adalah milik orang lain (kelompok no 2 diatas). Pada beberapa kasus, warga sudah menempati tempat tersebut bertahun-tahun, dan hidup dan menjadi warga di situ. Misalnya pemilik warung yang melayani pekerja pabrik selama berpuluh tahun. Dia membuka warung di lahan yang disewa dari orang lain. Dalam kelompok ini, ada juga kelompok warga pengontrak di Perumtas I. Jumlah total dari mereka mencapai ribuan orang, tetapi sulit mendapat angka pasti. Sebagian besar dari mereka tidak mendapat ganti kerugian apapun dari Lapindo.

5. Warga yang tidak tinggal di daerah Peta Terdampak, namun memiliki usaha dan hak guna bangunan di daerah Peta Terdampak

Siapa saja mereka?
Para pemilik kios di pasar buah yang ada di desa Jatirejo, dan pasar di Kedungbendo. Dalam skala yang berbeda, para pemilik pabrik yang berjumlah puluhan, dan mempekerjakan ribuan pekerja, baik dari daerah sekitar maupun dari luar kabupaten Sidoarjo. Posisi para pekerja tersebut juga hampir sama, karena mereka adalah pendatang, dan mengontrak atau kos di daerah tersebut. Sampai sekarang, dengan alasan penggantiannya menggunakan skema business to business atau B2B, proses negoisasi ganti ruginya masih sangat lamban.

6. Warga di luar daerah Peta Terdampak, tetapi sekarang daerahnya mengalami kerusakan yang sangat parah dan situasi kehidupan yang sangat tidak layak.

Siapa saja mereka?
Diluar wilayah yang sudah tenggelam, yaitu desa-desa di sekeliling tanggul, mengalami kondisi yang membahayakan sebagai dampak langsung dari semburan lumpur. Sebagian wilayah tanahnya sudah mengalami amblesan (land subsidence), bangunan retak-retak akibat struktur tanah yang terus bergeser, gas keluar dari berbagai titik di tengah-tengah pemukiman warga (beberapa bahkan di dalam bangunan tempat tinggal warga, sumur menghitam dan tidak bisa diminum, sawah sudah terendam dan ancaman aliran lumpur yang sewaktu-waktu akibat jebolnya tanggul.
Sampai saat ini, korban yang masuk kategori nomor enam ini sudah mencapai 12 desa di 3 kecamatan. Wilayah ini akan semakin meluas seiring dengan terus menyemburnya lumpur, sementara BPLS belum juga memfokuskan pada upaya menutup semburan. Saat ini, nasib mereka sangat tidak jelas, karena berdasar skema Perpres, wilayah yang diluar peta tidak ditanggung oleh Lapindo, tetapi oleh pemerintah. Padahal setelah satu tahun keluarnya Perpres tersebut, tidak ada kejelasan apapun mengenai bagaimana mekanismenya. Jumlah korban di kategori ke enam ini mencapai 60 sampai 80 ribu orang.

7. Warga di luar daerah Peta Terdampak, tetapi penghidupannya secara langsung terganggu oleh semburan lumpur

Siapa saja mereka?
Selain berdampak langsung ke wilayah yang berdekatan dengan pusat semburan, ada juga warga yang menjadi korban akibat penghidupannya terganggu semburan lumpur. Ratusan penambang pasir di sepanjang kali porong ke arah laut kehilangan mata pencahariannya karena lumpur menutupi dasar sungai. Ratusan pedagang di exit tol gempol gulung tikar akibat tidak berfungsinya jalan tol Surabaya Gempol, sehingga mereka terputus aksesnya kepada pembeli.
Ribuan petani tambak (khususnya penggarap yang disebut dengan pandega) terancam karena lumpur mematikan ikan dan udang. Puluhan ribu petani terancam gagal panen karena saluran irigasi terganggu dalam skala yang masif. Hampir sama nasibnya, ratusan pengusaha kecil tas dan koper Tanggulangin terancam gulung tikar karena persepsi yang keliru bahwa PerumTAS sudah tenggelam, wilayah mereka juga ikut tenggelam.
Nasib mereka sama sekali tidak jelas, karena Lapindo maupun pemerintah belum pernah sekalipun memperhatikan nasib mereka. Padahal, jumlah mereka sangat besar, dan dampak yang dialami akibat bencana ini juga sangat memukul usaha yang mereka jalankan.

8. Warga masyarakat lainnya korban tidak langsung akibat tersendatnya infrastruktur, transportasi dan berbagai dinamika diseputar masalah lumpur Lapindo

Siapa saja mereka?
Kategori yang paling ’ringan’ dari korban adalah, para pengguna jalan atau jasa yang melewati wilayah jalan raya Porong maupun ’bekas’ tol Surabaya Gempol. Begitu strategisnya wilayah yang tenggelam oleh lumpur ini, hampir semua sarana dan prasarana umum penting melewati daerah ini. Jalan tol, jalan raya nasional, rel kereta api, jaringan listrik Jawa Bali, pipa gas dan pipa PDAM dari pasuruan yang memasok kebutuhan kota terbesar di Jatim, Surabaya.
Kemacetan menjadi-jadi akibat jalan raya Porong tiba-tiba harus dibebani hampir empat kali kapasitas normal mereka. Belum lagi kalau ada tanggul yang jebol dan lumpur meluber ke jalan raya, maupun aksi demo warga korban yang menutup jalan raya Porong. Sehingga, lama perjalanan juga meningkat, dan biaya ekonomi yang dikeluarkan juga membengkak. Orang harus membiasakan diri untuk mengantisipasi tiba-tiba terjebak kemacetan berjam-jam di jalan. Pekerja yang bekerja di Surabaya dan harus pulang balik melewati wilayah ini harus siap dengan kedongkolan karena ingin segera pulang, namun tiba-tiba macet.
Selain para pengguna jalan dan komuter dari dan ke luar Surabaya, ketersendatan ini juga memukul perekonomian di wilayah-wilayah di selatan Sidoarjo, seperti Pasuruan ke timur dan Malang ke selatan, yang pada gilirannya juga Surabaya sebagai pusat perekonomian. Pendeknya, bisa dibilang sebagian besar wilayah dan rakyat Jawa Timur menjadi korban dari kategori terakhir ini. Ekonom dari Unair, Dr Tjuk K Sukiadi memperkirakan kerugian yang ditanggung Jawa Timur mencapai 68 triliun selama 5 tahun ke depan. Sementara Dr Kresnayana Yahya memperkirakan potensi kerugian ekonomi Jawa Timur akibat bencana ini adalah 300 miliar perhari.

Bisa dilihat kan, betapa tidak sederhananya istilah korban dalam bencana ini. Padahal, yang tidak disadari oleh sebagian besar publik adalah bahwa ketika pemerintah atau Lapindo menyebut korban, maka mereka adalah yang masuk dalam kategori golongan 1 dan 2. Sehingga ketika menyebut istilah 'ganti rugi', maka otomatis mereka juga mengacu ke kedua golongan diatas. Sedangkan yang lain gimana? NGGAK JELAS!!!

Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, mengapa Lapindo dan Pemerintah mau repot-repot 'memperjelas' kalau ’korban-korban’ lainnya tersebut diam saja.

Jadi, termasuk kategori korban yang manakah anda?

Kenapa nge-blog?

2008-03-24T21:46:00.000-07:00

Hanya upaya untuk (yang pinjam istilah seorang sahabat, Mujtaba Hamdi) menulis sejarah versi kita sendiri sebelum ditulis ulang dan (biasanya) dimanipulasi oleh 'pemenang'. Bencana lumpur Lapindo merupakan salah satu bencana terbesar dan unik yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia, bahkan (dalam beberapa hal) dunia. Sebagai salah seorang korban, saya tidak ingin sejarah nantinya hanya menulis versi 'pemenang'. Itu saja.